Sumber: Kompas
Oleh: Acep Iwan Saidi
Sang artis adalah sosok yang dipuja. Ia memiliki banyak pengikut. Periksalah media sosial seperti Twitter, pengikut sang artis selalu berjubel: mulai dari anak baru gede (ABG) hingga akademisi jujur. Apalagi, maaf, jika sang artis adalah perempuan seksi, maka calon pengikutnya antre setiap hari.
Padahal, tidak ada komentar bernas dari umumnya sang artis. Paling-paling mereka hanya bicara, ”Ah, kamu”, ”Gue lagi di Amrik nih”, ”Aduh, ini waktu shooting kok molor”, dan seterusnya.
Memang begitulah sang artis ditakdirkan. Ia hanya bisa hidup di sebuah dunia yang disebut budaya populer, semesta hiruk-pikuk dan glamor. Sekali keluar dari dunia itu, posisinya sebagai artis dapat dipastikan selesai. Itu sebabnya, umumnya artis tidak mau keluar dari kebisingan demikian.
Sunyi adalah sesuatu yang mesti dihindari. Untuk itu, ia harus pandai menciptakan sensasi. Tentu tak semua artis begitu. Namun, yang tidak begitu sedikit sekali jumlahnya. Dan oleh karena itu, mereka bisa kita sebut oknum artis.
Politik tokoh
Di sebuah negara yang mengaku demokratis seperti Indonesia, sang artis mendapat tempat terhormat. Kita tahu, salah satu kelemahan demokrasi memang menempatkan orang populer sebagai ”yang pinter”. Tentu saja kelemahan ini hanya tampak pada negara demokrasi macam kita, yakni demokrasi lidah dan ludah yang digerakkan materi dan media. Ini bersambut dengan fondasi tradisi kita yang oral, kelisanan. Dalam masyarakat lisan, popularitas tokoh jauh lebih penting daripada pokok. Politik dalam demokrasi demikian adalah politik tokoh, bukan politik pokok.
Oleh sebab itu, sang artis pun mendapat ruang istimewa. Lihatlah, bagaimana kini mereka berduyun-duyun menuju Senayan. Tidak semuanya mencalonkan diri. Kebanyakan justru malah dipanggil, dirayu banyak partai politik untuk menjadi jagoannya. Bagi partai politik, sang artis adalah ”nabi” untuk iman mereka tentang elektabilitas: tak ada cara lain mendongkrak suara partai, kecuali dengan popularitas tokoh. Maka, kursi kuasa legislatif pun diobral untuk sang artis.
Allan Goldstein dalam esainya, ”The Politics of Show Versus The Politics of Go” (Progressive Journalism for Positive Action, 6/3/2013), menyebut fenomena politik demikian sebagai politik pertunjukan. Politik pertunjukan, kata Goldstein, bukan tentang bagaimana sesuatu dikerjakan, melainkan bagaimana sebuah pernyataan dirangkai. Dalam politik jenis ini, kebisingan adalah keniscayaan. Ia hanya memproduksi keriuhan. Ia juga bekerja layaknya mode: semacam mode yang datang dan pergi begitu saja dalam tempo yang cepat, barangkali juga hanya sebuah keisengan.
Padahal, politik bukan pekerjaan yang dapat mengubah dunia dengan cepat. Ia bergerak pelan dan karena itu butuh kesabaran. Inilah politik yang berdaya, bergerak dengan tenaga. Goldstein menyebutnya sebagai the politics of go. Namun, kata Goldstein, politik demikian kini tidak menarik lagi.
Politik panggung
Seperti ditengarai Goldstein, dunia politik di negeri ini, sekali lagi, adalah dunia politik pertunjukan. Periksalah sebagian besar politisi kita di DPR. Sejak awal mereka bahkan menciptakan dirinya sebagai manusia panggung. Selain beberapa faktor lain, terutama saku yang tebal, mereka lahir dari poster. Yang tampak di poster sudah pasti bukan diri mereka, melainkan sebuah imaji yang telah diseleksi fotografernya.
Segera dapat disaksikan bagaimana mereka tampil dalam keragaman pose: mulai dari berdasi, memakai kostum buruh, pakaian adat, hingga berfoto bersama dengan tokoh tertentu. Lucunya, sebagian besar poster itu dibuat dengan desain yang tak kreatif. Sebuah poster sering tampil mengancam ketimbang menggoda. Akibatnya, daripada memilihnya sebagai wakil, orang malah membuang muka.
Setelah lolos menjadi anggota badan legislatif, kebiasaan pentas terus berlanjut. Barangsiapa yang vokal, dialah yang eksis. Kita seolah-olah melihat para vokalis itulah yang cerdas dan aktif bekerja. Politisi dalam politik pertunjukan adalah mereka yang ”bersolek dari rambut hingga ujung jari kaki”. Apa pun latar belakang disiplin ilmu dan profesinya, pada akhirnya mereka berubah menjadi artis.
DPR adalah sebuah panggung pertunjukan tempat para artis itu berpentas. Dan kita semua tahu belaka, seperti poster, apa yang tampil di panggung bukanlah hal yang sebenarnya. Di panggung pekerjaan politisi adalah memproduksi tanda yang membelokkan realitas: yang hadir di permukaan bukan yang nyata, melainkan yang palsu. Subyek politikus, dengan demikian, adalah subyek yang semu, dusta. Itulah dunia panggung. Dunia artis.
Jika begitu fenomenanya, masih adakah yang tersisa yang dapat diharapkan dari yang terhormat wakil rakyat di Senayan? Barangkali memang sangat tipis, jika tidak mau dibilang nihil. ”Masalahnya kami tetap dilekatkan dengan dunia artis, prestasi kami di DPR tidak pernah diliput media!”, demikian keluh Rachel Maryam, salah seorang artis anggota DPR, dalam acara Gestur yang disiarkan TV One (4/7/2013).
Mungkin Rachel benar, tetapi kita juga sulit mengelak dari fakta: kecuali keseriusan Dedi Gumelar (Miing) di Komisi X dan aktivitas Rieke Dyah Pitaloka saat membela buruh, kita hanya mendengar melankolis Angelina Sondakh sang putri koruptor, lawakan Eko Patrio, dan suara sendu Tantowi Yahya. Selebihnya adalah riuh teriakan Ruhut Sitompul.
Namun, tentu saja, para artis tersebut tidak perlu berkecil hati. Seperti telah disinggung, mereka yang asalnya bukan berprofesi artis pun segera akan berusaha menjadi seleb, menjadi ikan hias yang hanya enak dipandang. Pasti tidak semua begitu. Namun, Gedung DPR kini memang telah menjadi akuarium raksasa.
Rakyat hanya bisa menonton, dari luar dinding kaca. Jika terjadi keriuhan di dalam, rakyat pun segera maklum. Itulah dunia pertunjukan, surga sang artis!
Acep Iwan Saidi, Ketua Forum Studi Kebudayaan ITB
(Terima kasih kepada Prof Bambang Hidayat yang telah mengirimi saya esai Allan Goldstein)
Berita Buruh Indonesia 