KSPI: 50 ribu buruh siap banjiri Jakarta

Sumber: Antara

Sedangkan puluhan ribu buruh lainnya di 12 propinsi akan melakukan aksi akbar di kantor gubernur masing-masing…

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan 50 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang dan Purwakarta siap membanjiri ibu kota pada Rabu (10/12).

“Ratusan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI, KSPSI, KSBSI, SPN, FSPMI dan 41 federasi serikat pekerja lainnya akan melakukan aksi di seluruh Indonesia,” kata Said Iqbal melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin.

Said mengatakan buruh di Jakarta akan melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Kepresidenan dan Balai Kota DKI Jakarta. 

Pengurangan Jam Kerja Perempuan Diskriminatif

Sumber: Kompas – Sabtu, 06 Desember 2014

Gagasan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengurangi jam kerja karyawati menuai pendapat pro dan kontra di masyarakat. Hal itu tecermin antara lain melalui media sosial Twitter.

Mereka yang menolak menyebut gagasan itu mendiskriminasi dan sebuah kemunduran. Yang didiskriminasi adalah laki-laki, yaitu para ayah, serta perempuan tidak menikah dan perempuan dengan anak. Sementara pendukung gagasan itu berpendapat ibu akan memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anaknya.

Gagasan Wapres Jusuf Kalla itu diungkap Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2014), seusai mereka bertemu. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menganggap gagasan itu mendiskriminasi perempuan (Kompas.com, 3/12), Menteri Yohana Yembise melihat dampaknya dapat merugikan perempuan. Upah perempuan pekerja akan dikurangi. Mengasuh anak, kata Yohana, tugas bersama ayah dan ibu. Dia berjanji untuk membicarakan hal ini dengan menteri-menteri terkait di Kabinet Kerja. 

‘Kebijakan Perusahaan Swasta Harus Sama bagi Perempuan’

Sumber: Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Hal itu disampaikan Asisten Riset Prakarsa, Dwi Risna Yuniarti merujuk pada Pasal 83 Undang Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Oleh sebab itu Perusahaan swasta pun harus melakukan kebijakan pengurangan jam kerja seperti lembaga negara. “Saya setuju jika swasta memberlakukan pengurangan jam kerja bagi perempuan yang mempunyai anak,” tutur Risna.

Ia pun menambahkan penjelasannya dengan Pasal 128 Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh. 

Saleh Husin Sarankan Kemenakertrans Naikkan Upah per Tahun

Sumber: Okezone

JAKARTA – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memutuskan kenaikan upah untuk seluruh propinsi sebesar 12,77 persen. Hal tersebut, nampaknya menggugah kementerian terkait untuk berkomentar.

“Harusnya kita punya satu pemikiran, paling tidak Kemenakertrans bisa membuat canangan untuk membuat kenaikan upah buruh berapa persen per tahunnya,” ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin di kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Senin (1/12/2014)

Dia menjelaskan lebih jauh, hal itu perlu dilakukan agar para pengusaha bisa mengatur cas flow perusahaan sesuai dengan besaran persen kenaikan upah buruh.

Di sisi lain dirinya menambahkan, dalam lima tahun ke depan akan membuat pertumbuhan industri tumbuh pesat. Sehingga bisa membuat investasi bisa menarik dan ada daya tarik.

“Sehingga kita bisa, duduk merumuskan. Bagaimana kita bisa agar investasi itu menerik dan ada daya tari investasi di Indonesia”tukasnya.

(rzy)

Melek Keuangan dan Kesejahteraan

Oleh: Khalifany Ash Shidiqi – Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
Kompas – Senin, 1 Desember 2014

MENINGKATKAN kualitas hidup manusia, memperkuat partisipasi rakyat pinggiran dalam pembangunan, serta meningkatkan produktivitas rakyat agar bisa bersaing menuju kemandirian ekonomi adalah beberapa dari sembilan program kerja utama (Nawa Cita) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Untuk mewujudkan semua itu, meningkatkan angka melek keuangan (inklusi finansial) menjadi prasyarat penting.

Setidaknya selama satu dasawarsa terakhir, pertumbuhan sektor keuangan di Indonesia terus naik. Meski sempat dilanda beberapa krisis keuangan besar; pertumbuhan aset, laba bersih, dan penyaluran kredit terus berada di jalur positif. Bahkan, tertinggi di kawasan. Meski begitu, data CEIC menunjukkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan masih minim. Jika dibandingkan angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tingkat simpanan masyarakat (deposit) di lembaga keuangan hanya sekitar 39 persen. Sementara rasio penyaluran kredit (loan) tak jauh beda di 36 persen. Itu kalah jauh dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang mencapai 100 persen, bahkan lebih.

Literasi keuangan

Sampai Juli 2014, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening tabungan di Indonesia sekitar 152,8 juta rekening. Sangat jauh dibandingkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta. Menariknya, meski baru berkembang pesat selama 10 tahun, jumlah sim card yang beredar di Indonesia saat ini tak kurang dari 260 juta kartu. Lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia.

Meski memiliki lebih dari 200 juta penduduk dan ratusan bank—baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat—perbankan masih seperti menara gading. Bagi sebagian masyarakat kita, perbankan masih suatu entitas mewah yang membuat mereka merasa inferior. Kesan inilah yang harus dihapus. Bayangkan saja, demi memiliki satu saja rekening tabungan, mereka harus meluangkan banyak waktu untuk datang dan mengisi sejumlah data pribadi dan menyerahkan bukti identitasnya.