Kontroversi Jaminan Hari Tua

Sumber: KOMPAS

Berbagai kontroversi dan hiruk-pikuk masalah pencairan dana Jaminan Hari Tua mewarnai pelaksanaan awal secara penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 lalu.

Para pekerja peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa lagi mencairkan dana JHT-nya secara keseluruhan pasca pemberlakuan UU No 40 Tahun 2004 (UU SJSN) dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang JHT (PP JHT). Atas peraturan baru ini, para pekerja melakukan penolakan masif dengan membuat petisi di media sosial menuntut agar skema pencairan dana JHT dikembalikan seperti semula, yaitu pencairan dana JHT setelah lima tahun kepesertaan plus satu bulan pasca PHK. Ketentuan baru pencairan dana JHT yang mensyaratkan masa kepesertaan sepuluh tahun dengan pembatasan pencairan dana paling banyak 10 persen secara tunai atau 30 persen untuk perumahan dari jumlah JHT (diamanatkan Pasal 22 Ayat 4 dan Ayat 5 PP No 46 Tahun 2015) tidak menjawab kebutuhan para pekerja, khususnya pekerja yang mengalami PHK.  Continue reading Kontroversi Jaminan Hari Tua

Advertisements

BPJS Ketenagakerjaan

Sumber: [Opini-Kompas]
Sabtu, 06 Desember 2014

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja, sesuai dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kiranya akan dimulai tahun 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, badan publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang merupakan transformasi PT (Persero) Jamsostek, telah mempersiapkan diri memikul tanggung jawab itu. Jika semua berjalan sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), semua pekerja akan memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JKM).  Continue reading BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan – Pelaku Usaha dan Serikat Pekerja Minta Penundaan

Sumber: Kompas Cetak, Sabtu, 06 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Pengusaha Indonesia dan serikat pekerja meminta pemerintah menunda pemberlakuan BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran seperti dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan paling lambat hingga 1 Januari 2015 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Ayat 3a.

”Apindo memandang, kewajiban mengikuti BPJS Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015 akan menimbulkan masalah,” kata Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani dalam jumpa pers, Jumat (5/12), di Jakarta.

Hingga saat ini, mekanisme koordinasi manfaat antara perusahaan asuransi dan BPJS Continue reading BPJS Kesehatan – Pelaku Usaha dan Serikat Pekerja Minta Penundaan

BPJS Ketenagakerjaan sediakan Rp600 miliar untuk rumah

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA News) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan alokasikan dana Rp600 miliar untuk perumahan pekerja pada 2015 atau tiga kali lebih besar dibandingkan tahun ini.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya, usai peringatan hari jadi ke-37 BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jumat, mengatakan perhatiannya pada penyediaan perumahan cukup besar.

“Itu sebabnya kita mengalokasikan dana tiga kali lebih besar dibandingkan tahun ini karena kebutuhannya cukup banyak,” ucap Elvyn.  Continue reading BPJS Ketenagakerjaan sediakan Rp600 miliar untuk rumah

Pengusaha Wajib Sisihkan Dana Pesangon

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pengusaha, bersiaplah menyisihkan dana tambahan bagi pekerja. Ada ketentuan baru soal dana pesangon dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003. Salah satu poin penting beleid itu adalah, pengusaha dari semua sektor usaha wajib mencadangkan dana pesangon bagi pekerja.

Selama ini, hanya sektor usaha tertentu yang wajib menyisihkan dana pesangon. Poin tersebutlah yang selama ini mengganjal lahirnya revisi UU tersebut. Poin lain yang tengah dipersoalkan adalah kewajiban perusahaan dalam menempatkan dana pesangon pada sebuah lembaga keuangan.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, pihaknya masih belum menerima salinan draf revisi UU tersebut. “Masih dalam pembahasan,” kata Anny kepada KONTAN, awal pekan ini.

Deputi Komisioner Industri Keuangan Non Bank II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dumoly F Pardede mengatakan, jika revisi UU tersebut rampung, maka imbasnya bakal besar terhadap pertumbuhan bisnis asuransi jiwa, dana pensiun pemberi kerja (DPPK), dan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK).  Continue reading Pengusaha Wajib Sisihkan Dana Pesangon

Perlindungan Sosial – Draf Regulasi Jaminan Kesehatan Hampir Selesai

Sumber: Kompas Cetak

Kamis, 11 Juli 2013

Jakarta, Kompas – Persiapan penyelenggaraan jaminan kesehatan memasuki
tahapan yang penting. Pemerintah dan pemangku kepentingan hampir
menuntaskan perumusan draf regulasi jaminan kesehatan yang berjalan
mulai 1 Januari 2014.

Direktur Utama PT Askes (Persero) Fachmi Idris mengatakan hal itu di
Jakarta, Rabu (10/7). Sebelumnya, Fachmi menandatangani nota kesepahaman
antara Askes dan BNI atas pengelolaan dana, pemanfaatan produk, dan
pelayanan jasa perbankan.

”Saat ini sedang finalisasi regulasi yang Agustus nanti draf harus
selesai untuk harmonisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
lalu masuk ke Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Untuk iuran
yang masih belum menjadi keputusan adalah pekerja formal,” ujarnya.  Continue reading Perlindungan Sosial – Draf Regulasi Jaminan Kesehatan Hampir Selesai

Apa Kabar Jaminan Kesehatan?

Sumber: Plasa Dana

Minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), membuat keberadan BPJS-SJSN tidak dikenal.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, di Jakarta, Rabu (10/7). “Banyak masyarakat di daerah yang belum mengerti bagaimana sebenarnya BPJS ini akan beroperasi nantinya, bahkan pihak rumah sakit belum memahami program itu,” ujar Rieke.

BPJS adalah badan penyelengara program jaminan kesahatan, hari tua, kecelakaan, serta kematian. Khusus untuk kesehatan, penyelenggaranya adalah BPJS kesehatan.

Sedangkan SJSN adalah sistem yang dijalankan oleh BPJS. Masyarakat diwajibkan membayar sejumlah iuaran untuk program tersebut.

Sistem pembayaran iuran ini terbagi 3 macam. PNS dan pegawai formal dipotong dari gaji berdasarkan dari prosentase. Untuk pekerja nonformal, mereka diwajibkan membayar premi. Sementara bagi rakyat miskin, disubsidi oleh pemerintah melalui mekanisme Penerima Bantuan Iuran.  Continue reading Apa Kabar Jaminan Kesehatan?