Tenaga Kerja – Butuh Perlindungan Pemerintah

Oleh: Susanti A Simanjuntak

Sumber Kompas Cetak, 28 November 2014

Bagai dua sisi mata pisau. Pada satu sisi, pasar tunggal ASEAN akan mendorong perdagangan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Pada sisi lain, persaingan tenaga kerja akan menjadi lebih ketat karena kemudahan lalu lintas tenaga kerja dari sesama negara anggota ASEAN.

Pemerintah perlu melindungi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai akhir tahun 2015 akan membuka pasar tenaga kerja untuk profesi insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, akuntan.

Penghapusan aturan yang menghalangi perekrutan tenaga kerja asing (TKA) menjadi syarat yang harus dipenuhi di dalam MEA. Padahal, Indonesia masih menghadapi banyak masalah seputar tenaga kerja, antara lain, masih tingginya jumlah pengangguran, banyaknya pekerja dengan pendidikan minim, dan tuntutan upah minimum. Jumlah pelaku wirausaha pun hanya berkisar 1,4 persen dari jumlah tenaga kerja.

Mengapa KSPI tolak BBM naik?

Sumber: Tribunnews

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi di depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), di Jalan Trunojoyo, Blok M I/135 Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekitar 3000 massa buruh di DPR dan ribuan buruh di kawasan industri Pulogadung melakukan aksi demonstrasi untuk menentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi bertajuk “TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” itu karena adanya beberapa hal yang mendasarinya yaitu menurunkan daya beli, serta kebijakan BLSM yang berlangsung sia-sia.

“Kenaikan BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli 30 persen sehingga kenaikan UMP tahun lalu sebesar 30 persen menjadi sia-sia dan diperparah harga barang melambung tinggi jelang puasa dan lebaran serta buruh tidak dapat BLSM, sehingga BLSM lebih bersifat politis jelang pemilu dan buruh tetap miskin,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/06/2013).

Ia menambahkan tidak adanya satupun kebijakan pemerintah terkait pengalihan subsidi BBM diorientasikan untuk pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014. Padahal buruh tidak punya kemampuan beli rumah dan membayar dana transportasi publik dengan ongkos yang murah.

Ia menegaskan bila pemerintah tetap menaikan harga BBM maka Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan melakukan aksi secara terus menerus dan akan melakukan mogok nasional pada saat presiden RI membacakan RAPBN pada paripurna di DPR RI. 

Ekonomi ‘penjajahan’ ala SBY

Sumber: Waspada

JAKARTA – Pemerintahan SBY-Boediono dianggap sukses dalam melaksanakan sistem ekonomi penjajahan gaya baru.

Dengan dukungan Bank Dunia dan IMF, pemerintah melakukan pencabutan subsidi, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, serta kebijakan ekonomi pro modal lainnya.

“Dengan kenaikan harga BBM akibatnya pasti terjadi kenaikan harga-harga lainnya. Bahkan, harga sembako sudah dirasa naik sebelum harga BBM benar-benar naik,” ujar Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di sela aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta, hari ini. 

Pasar Bebas ASEAN, Pekerja di Lima Sektor Terancam

Sumber: Tempo.co

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidatonya pada acara peresmian pembukaan ASEAN Latin Business Forum 2012 di Jakarta, Senin (9/7). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Kamar Dagang dan Industri Indonesia Sumarna F. Abdurahman mengatakan, tenaga kerja Indonesia harus memperbaiki kompetensi jika ingin tetap bertahan dalam pasar bebas ASEAN 2015.

“Kalau nanti dibuka, kita harus membendung masuknya tenaga kerja dari 10 negara ASEAN. Mobilitas sudah tidak bisa dicegah lagi,” katanya dalam breakfast meeting Kadin di Jakarta, Rabu, 29 Mei 2013.

Menurut Sumarna, nantinya tenaga kerja di lima sektor akan dibuka saat penyelenggaraan pasar bebas ASEAN 2015. Kelima sektor tersebut adalah pariwisata, kesehatan, logistik, informasi, dan perhubungan udara.

Sumarna menilai sektor yang paling krusial bagi Indonesia adalah sektor kesehatan. Ia mengkawatirkan tenaga kesehatan lokal belum mampu bersaing dengan tenaga kesehatan laindari negara-negara ASEAN. Sektor kedua yang juga krusial, menurut ia, adalah pariwisata. Di sektor ini, Indonesia bisa berupaya untuk lebih unggul dibanding negara-negara ASEAN lain. 

Maskin, Ketimpangan, dan Globalisasi

Kompas – Rabu, 19 September 2012

Eric Maskin, pemenang Nobel Ekonomi 2007, beberapa waktu lalu berada di
Jakarta dalam acara Human Development and Capability Association.

Presentasinya mengenai mengapa pasar global belum mampu mengurangi
ketimpangan di negara miskin. Pertumbuhan ekonomi di dunia telah
mengangkat banyak penduduk bumi dari kemiskinan, tetapi ketimpangan
ternyata justru bertambah.

Hal ini tampak bertentangan dengan prediksi ekonom Inggris klasik,
David Ricardo, dua abad lalu. Teori keunggulan komparatif mengatakan,
jika ada dua negara dengan tingkat keterampilan pekerja yang berbeda
saling berdagang, pola perdagangannya akan mencerminkan perbedaan
tersebut. 

Ongkos Globalisasi

Ongkos Globalisasi
Kompas – Rabu, 12 September 2012

Eric Maskin, peraih Nobel Ekonomi dan pengajar di Universitas Harvard,
menyampaikan keprihatinan soal ketimpangan pendapatan yang makin meluas
seiring dengan globalisasi ekonomi (Kompas, 5 September 2012).

Sebelum itu, dalam buku yang utuh, Joseph Stiglitz memaparkan pula kian
akutnya kepincangan ekonomi Amerika Serikat lewat buku terbarunya (The
Price of Inequality, 2012). Jauh sebelum itu pun, banyak ekonom di Tanah
Air juga mengungkap persoalan ini terkait dengan kejadian di Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir.

Para ekonom kaget ketika pada 2007 tiba-tiba Rasio Gini (mengukur
ketimpangan pendapatan, dari skala 0-1) melonjak menjadi 0,38. Padahal,
pada 2003 angkanya masih 0,33. Selama masa sebelum krisis ekonomi
1997/1998, Rasio Gini stabil di kisaran 0,32. Setelah 2006, Rasio Gini
cenderung turun tetapi tetap di atas 0,34. Pada 2010, kembali Rasio Gini
menyentuh 0,38. Seterusnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) membuat
guncangan lebih keras: pada 2011 Rasio Gini menembus 0,41. Di AS, Rasio
Gini mencapai 0,49!