Morales “Merampas” Perusahaan Listrik Spanyol

Sumber: Suara Pembaruan

Personel militer berjaga-jaga di sekitar kantor pusat perusahaan listrik Transportadora de Electridad SA (TDE) milik Spanyol di Cochabamba, Bolivia setelah Presiden Evo Morales mengeluarkan dekrit untuk menasionalisasi perusahaan dan memerintahkan militer untuk mengambil alih perusahaan itu, Selasa (1/5) [AFP]
[LA PAZ] Presiden Bolivia Evo Morales “merampas” perusahaan listrik milik Spanyol Transportadora de Electricidad SA yang merupakan anak perusahaan Red Electrica Corporacion SA, Selasa (1/5). Morales mengklaim tindakannya itu sebagai nasionalisasi sektor listrik Bolivia dan segera mengerahkan personel militer di lokasi perusahaan milik Spanyol itu.

Morales memanfaatkan simbolisme May Day atau Hari Buruh Internasional untuk mengerahkan pasukan dan menduduki instalasi perusahaan Transportadora de Electricidad SA, anak perusahaan dari Red Electrica Corporacion SA.

Presiden menyatakan listrik sebagai pelayanan dasar harus berada di bawah kontrol negara. Tindakan Morales serupa dengan negara tetangganya, Argentina yang lebih dulu menguasai perusahaan minyak Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dari perusahaan energi Spanyol, Repsol SA, yang telah memegang saham mayoritas.    Continue reading Morales “Merampas” Perusahaan Listrik Spanyol

Advertisements

PSI mengirimkan surat protes ke SBY atas tindakan union-busting yang dilakukan manajemen PT PLN

Public Services International (PSI) mengirimkan surat protes kerasnya kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Surat ini dikirimkan atas berbagai taktik union-busting yang dilakukan oleh Manajemen PT PLN Persero terhadap Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN). Dalam surat protes tersebut PSI telah menjelaskan berbagai tindakan sistematis pelanggaran kebebasan berserikat termasuk: menolak legitimasi organisasi SP PLN yang telah memilih dengan syah Saudara Riza Fauzi sebagai Ketua Umum yang mengganti Saudara Ahmad Daryoko, tindakan paksa penggosongan kantor DPP SP PLN Persero dengan menggunakan aparat keamanan, pembuatan PKB dengan serikat pekerja kuning, mencegah anggota untuk membayar iuran dengan mencabut fasilitas pungutan iuran melalui potong gaji (check-off system) dan sebagainya. Tindakan intervensi manajemen PT PLN Persero tersebut telah dengan sangat jelas melanggar konvensi ILO no 87 dan 98 yang telah diratifikasi (disyahkan) oleh pemerintah Indonesia. PSI mengetahui bahwa taktik tindakan union-busting oleh manajemen SP PLN dilakukan karena aksi SP PLN yang secara tegas, jelas dan terus menerus melakukan kampanye anti-privatisasi sektor kelistrikan. PSI sepenuhnya mendukung aksi yang dilakukan oleh SP PLN untuk menentang privatisasi sektor kelistrikan karena akan sangat jelas merugikan masyarakat Indonesia, dan bukti ini telah dengan jelas dipaparkan bahwa privatisasi sektor kelistikan berdampak pada rendahnya mutu layanan dan peningkatan tarif listrik. Oleh karena PSI meminta Presiden untuk memulihkan situasi yang terjadi dan mengambil tindakan serius dengan memulihkan kembali hak-hak SP PLN dan para anggotanya.

baca selengkapnya surat PSI disini!

Dirut PLN harus hentikan privatisasi PLN

Serikat Pekerja PT PLN meminta Dirut PLN yang baru tidak melanjutkan kebijakan privatisasi PLN. Kebijakan ini diterapkan oleh Dirut PLN Dahlan Iskan yang saat ini sudah hampir pasti menjadi Menteri BUMN.

Demo tanggal 31 Oktober 2011: SP PLN Lawan Privatisasi! Listrik Untuk Rakyat, foto oleh Zamrisyaf , SP PLN Humas

Anggota Dewan Pembina Serikat Pekerja PT PLN Ahmad Daryoko mengatakan, Serikat Pekerja tidak mempermasalahkan Dirut baru yang ditunjuk menggantikan Dahlan Iskan berasal dari kalangan eksternal maupun internal PLN. Menurut dia, langkah pertama yang harus diambil Direktur Utama PLN yang baru adalah menghentikan kebijakan privatisasi PLN yang akan merugikan masyarakat.  Continue reading Dirut PLN harus hentikan privatisasi PLN