Protes terhadap Penyiksaan di Hongkong

Sumber: Kompas Cetak, Selasa 9 Desember 2014

Sejumlah kelompok pendukung pekerja rumah tangga asal Indonesia, Erwiana Sulistyaningsih, yang disiksa majikannya di Hongkong, melakukan demonstrasi di luar Pengadilan Wanchai, Hongkong, Senin (8/12). Mereka menuntut keadilan atas Erwiana yang mengalami penyiksaan sehingga tangannya cedera. Kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga ini memicu kemarahan internasional.

 

 

Advertisements

Monumen Kematian Ini untuk Mengenang 180 Buruh yang Tewas Sia-sia

Sumber: Kompas

KOMPAS.com – Sebuah rancangan konseptual monumen kematian, Qatar World Cup Memorial Tower telah lahir. Konsep tersebut didesain sebagai kritik pedas meningkatnya jumlah buruh bangunan yang tewas akibat pekerjaan konstruksi stadion dan infrastruktur untuk perhelatan Piala Dunia 2022.

Berangkat dari keprihatian atas nasib buruh bangunan antarbangsa yang tewas sia-sia, 1Week1Project merancang monumen kematian tersebut. Selain jumlah kematian yang meningkat sebanyak 180 orang sejak awal 2014, 1Week1Project juga mendedikasikan konsep monumen ini untuk pekerja konstruksi yang mengalami pelecehan.  Continue reading Monumen Kematian Ini untuk Mengenang 180 Buruh yang Tewas Sia-sia

Tukang Las Indonesia Mendunia

Sumber: Kompas Cetak, Jumat 5 Desember 2014

Menteri Ketenagakerjaan perlu memperhatikan ini. Sama-sama menjadi tenaga kerja di luar negeri, tukang las Indonesia ini dicari dan dihargai. Berbeda dengan buruh migran perempuan yang banyak menyimpan cerita nestapa, para tukang las pulang dalam kehormatan dan kantong penuh dollar.

Padanan dalam bahasa Indonesia memang tukang las, tetapi dalam dunia industri mereka lebih dikenal sebagai welder. Pekerjaannya mengelas berbagai infrastruktur industri, dari turbin listrik hingga kilang minyak dan pipa tambang. Inilah yang membedakan mereka dengan buruh migran lainnya. Dengan keahliannya mengelas, para welder punya posisi tawar luar biasa.  Continue reading Tukang Las Indonesia Mendunia

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Sumber: CNN Indonesia

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKIKepala BNP2TKI Nusron Wahid saat menyampaikan sambutannya pada acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat (28/11). (ANTARAFOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12). Nusron mengaku, kedatangannya kali ini adalah untuk menggandeng KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di lembaga yang dia pimpin, termasuk di antaranya pungutan liar (pungli) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Saya ingin tahu dan diskusi, di mana sih letak-letak layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi. Di lembaga ini (BNP2TKI) harus birokrasinya efisien dan kredibel serta akuntabel,” ujar Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).

Nusron mengatakan, salah satu potensi korupsi yang pernah disebut oleh KPK adalah adanya pungli di bandara. “Dulu keluhannya kan masalah ‘Selapajang’ di Bandara Soekarno-Hatta. Banyak pungli di situ. Kemudian ditutup atas rekomendasi KPK,” ujarnya.

Pungutan liar di Terminal IV Selapajang tersebut menjadi salah satu modus korupsi. Modus yang lain yakni penukaran mata uang asing yang dimiliki oleh para buruh migran tersebut. Kerap kali, para buruh mendapatkan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar pada umumnya. “Kami tidak ingin ada manipulasi maupun ada keringat-keringat TKI yang diperas oleh orang lain,” katanya.

Lebih lanjut, dia menceritakan ihwal pemberantasan pungutan liar di Terminal III Bandara Soekarno Hatta tersebut. “Sekarang Terminal III itu sudah tidak ada, semua TKI bebas keluar sesuai dengan kehendaknya kecuali TKI yang transit,” katanya memastikan.

Sementara itu, pihaknya tengah menyelidiki indikasi pungutan liar di Terminal 2D. “Ada namanyacommon use lounge di terminal 2D, itu tempat crisis center. Nah, kalau di sana masih ada pungli-pungli, nanti kami tingkatkan pengawasannya,” ujarnya.

Merujuk data BNP2TKI, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sejak Juli hingga September 2014, yakni sebanyak 60.397 jiwa. Mereka pulang dari sejumlah negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Kepulangan mereka melalui 13 pintu kepulangan. Belasan pintu tersebut di antaranya BPK TKI Selapajang Tangerang, Terminal 2 Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ahmad yani, Tanjung Pinang, Bandara Internasional Lombok Mataram, Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Entikong Kalimantan Barat, Bandara Nunukan, Bandara Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kualanamu Medan.
(meg/sip)

Continue reading BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Komitmen Perlindungan TKI

Sumber: Kompas Cetak, 4 Desember 2014 (Opini)

Oleh: Pamungkas Ayudhaning DewantoPeneliti Migrasi Internasional, Departemen HI, Universitas Bina Nusantara

Presiden Joko Widodo telah resmi melantik pimpinan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Saat bersamaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan keinginannya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri hingga lima tahun ke depan. Apakah kedua langkah ini solusi terpadu bagi karut-marut birokrasi penempatan dan perlindungan TKI kita?

Berbeda dari sektor unggulan maritim yang diisi kalangan profesional, pemerintah Jokowi justru menyerahkan mandat tertinggi lisensi (Kementerian Ketenagakerjaan—M Hanif Dhakiri) serta penempatan dan perlindungan TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI–Nusron Wahid) kepada para politisi Senayan.

Meski keduanya dari Nahdlatul Ulama, mereka mewakili kepentingan dua parpol berbeda. Belajar dari pengalaman kepemimpinan sebelumnya di tubuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada kekhawatiran hal ini bakal memperuncing kesenjangan kewenangan antardua lembaga yang telah lama kurang harmonis ini.

Kesenjangan kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI terjadi sejak kemunculan ”fungsi penempatan TKI luar negeri” di Kemenakertrans tahun 2007. Sejatinya, Perpres No 81/2006 telah mengamanatkan penyerahan fungsi penempatan luar negeri pada BNP2TKI. Hingga saat ini, kompromi yang terbangun di antara dua institusi ini belum tercapai secara sosiologis-formal, melainkan hanya kesepihakan (unilateralisme) yang mengarah pada egosektoral. Bahkan, beberapa kali BNP2TKI menggugat ke Mahkamah Agung atas peraturan Menakertrans berkaitan dengan lingkup pembagian kewenangan (turf battle). Continue reading Komitmen Perlindungan TKI

Komnas Perempuan Datangi Menteri Tenaga Kerja, Bahas Nasib Buruh Migran

Sumber: Detik

Jakarta – Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, menemui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Kedatangan tersebut guna membahas nasib buruh migran baik di luar maupun di dalam negeri. 
“Tadi Komnas Prempuan datang untuk mendiskusikan perlindungan buruh migran kita baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Hanif usai pertemuan di Gedung Kementerian Tenaga Kerja, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014). Continue reading Komnas Perempuan Datangi Menteri Tenaga Kerja, Bahas Nasib Buruh Migran

Buruh migran kelautan rentan pelanggaran HAM

Sumber: Antara

Meningkatnya kasus pelanggaran HAM ini disebabkan belum ada instrumen khusus dari pemerintah untuk melindungi para buruh migran,”
Jakarta (ANTARA News) – Lembaga sosial masyarakat Migrant Care menyebutkan terjadinya peningkatan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sektor kelautan terutama buruh migran yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.

“Meningkatnya kasus pelanggaran HAM ini disebabkan belum ada instrumen khusus dari pemerintah untuk melindungi para buruh migran,” kata Direktur Migran Care Anis Hidayah di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kebanyakan buruh migran ini bekerja sebagai anak buah kapal dan mereka bekerja tidak layak.

“Bekerja 24 jam, pembohongan upah, gaji tidak dibayar hingga berbulan-bulan, upah yang rendah. Makanya perlu ada perlindungan dan aturan yang jelas tentang penempatan buruh migran di sektor kelautan ini,” katanya. Continue reading Buruh migran kelautan rentan pelanggaran HAM