Komitmen Perlindungan TKI

Sumber: Kompas Cetak, 4 Desember 2014 (Opini)

Oleh: Pamungkas Ayudhaning DewantoPeneliti Migrasi Internasional, Departemen HI, Universitas Bina Nusantara

Presiden Joko Widodo telah resmi melantik pimpinan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Saat bersamaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan keinginannya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri hingga lima tahun ke depan. Apakah kedua langkah ini solusi terpadu bagi karut-marut birokrasi penempatan dan perlindungan TKI kita?

Berbeda dari sektor unggulan maritim yang diisi kalangan profesional, pemerintah Jokowi justru menyerahkan mandat tertinggi lisensi (Kementerian Ketenagakerjaan—M Hanif Dhakiri) serta penempatan dan perlindungan TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI–Nusron Wahid) kepada para politisi Senayan.

Meski keduanya dari Nahdlatul Ulama, mereka mewakili kepentingan dua parpol berbeda. Belajar dari pengalaman kepemimpinan sebelumnya di tubuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada kekhawatiran hal ini bakal memperuncing kesenjangan kewenangan antardua lembaga yang telah lama kurang harmonis ini.

Kesenjangan kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI terjadi sejak kemunculan ”fungsi penempatan TKI luar negeri” di Kemenakertrans tahun 2007. Sejatinya, Perpres No 81/2006 telah mengamanatkan penyerahan fungsi penempatan luar negeri pada BNP2TKI. Hingga saat ini, kompromi yang terbangun di antara dua institusi ini belum tercapai secara sosiologis-formal, melainkan hanya kesepihakan (unilateralisme) yang mengarah pada egosektoral. Bahkan, beberapa kali BNP2TKI menggugat ke Mahkamah Agung atas peraturan Menakertrans berkaitan dengan lingkup pembagian kewenangan (turf battle). Continue reading Komitmen Perlindungan TKI

Advertisements

Jokowi: KTKLN Dihapus!

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan otoritas terkait untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu yang menjadi identitas bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini kerap dijadikan ajang pemerasan. Penghapusan KTKLN tersebut diputuskan Jokowi pada akhir telekonferensinya dengan TKI di beberapa negara, Minggu (30/11/2014).

“Saya ingin sampaikan satu saja, masalah sudah disampaikan semuanya, sudah kita catat, terakhir, KTKLN dihapus,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kepada para TKI melalui video telekonferensi.

Melalui telekonferensi, perwakilan TKI di beberapa negara, di antaranya Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Brunei, menyampaikan keluhannya kepada Presiden dan menteri terkait. Hampir semua perwakilan TKI dari negara yang diajak telekonferensi hari ini meminta pemerintah untuk menghapus KTKLN. Continue reading Jokowi: KTKLN Dihapus!

Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Sumber:  Tempo

TEMPO.COJakarta– Analis Kebijakan pekerja migran Migrant Care Wahyu Susilo menilai naiknya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak berdampak pada kesejahteraan para TKI. Menurut Wahyu, pemerintah gagal menegosiasikan upah minimum TKI pada Pemerintah Malaysia. “Pemerintah gagal mendesak poin upah ini ke Malaysia,” kata Wahyu saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Upah Minimum TKI di Malaysia Rp 2,4 Juta).

Dia menuding pemerintah lamban mengeksekusi perjanjian dengan Malaysia mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Dia justru khawatir meski dalam perjanjian biaya yang dibebankan ke TKI sama, praktik di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Secara teori penambahan biaya memang dibayar majikan. Namun Wahyu khawatir, majikan atau perusahaan akan membebankan biaya ini kepada TKI. (Baca: Biaya Perekrutan TKI untuk Malaysia Naik)  Continue reading Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Malaysia Menaikkan Biaya Rekrut TKI

Sumber: Kompas

Dita Indah Sari, staf khusus Kementerian Tenaga Kerja saat meninjau para calon TKI ke Hongkong yang ditampung oleh PT Surabaya Yudha Citra Perdana yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (19/2/2013). | KOMPAS.com/Yatimul Ainun

KUALA LUMPUR, KOMPAS.COM – Pemerintah Malaysia telah setuju untuk menaikkan biaya perekrutan pembantu rumah tangga asal Indonesia dengan menaikkannya dari 4.500 ringgit (sekitar Rp 15,5 juta) menjadi 8.000 ringgit (sekitar Rp 24 juta). Peningkatan biaya dilakukan setelah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan kedua negara.

Biaya perekrutan adalah ongkos yang harus dibayar pengguna jasa PRT kepada agen saat pertama kali merekrut PRT.

Berita itu dirilis Bernama, Senin (1/7), mengutip penjelasan Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyidin Yasin. ”Biaya itu meliputi 200 jam pelatihan, dokumen perjalanan, makanan dan akomodasi untuk PRT sebelum diserahkan kepada pengusaha, transportasi, cek kesehatan, dan pembayaran untuk agen tenaga kerja di kedua negara,” katanya.  Continue reading Malaysia Menaikkan Biaya Rekrut TKI

Pemerintah jangan anggap buruh mingran sebagai komoditi

Sumber: Antaranews

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR Indra meminta pemerintah mengubah pola pikir terkait buruh migran di luar negeri jangan dijadikan komoditi saja bagi Indonesia tetapi diberikan perlindungan.

“Konsep pahlawan devisa negara bisa dianggap dua pandangan yaitu apresiasi dan menjadi komoditi. Mereka menjadi TKI karena ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja dengan baik, sehingga TKI harus beri perlindungan optimal,” kata Indra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan kasus kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada Minggu (9/6) merupakan refleksi buruknya pelayanan pemerintah bagi buruh migran. 

Hal itu menurut dia wujud nyata bahwa buruh Indonesia belum mendapatkan tempat semestinya di hadapan pemerintah.

“Buruh migran terkesan sebagai kelas dua karena sering tidak mendapat pelayanan maksimal. Karena itu jangan sampai kalangan profesional dilayani dengan ramah tetapi pelayanan bagi buruh migran seadanya dan diabaikan,” ujarnya.

 

Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Sumber: Tribunnews

Tribunnews.com, Jakarta – Menakertrans Muhaimin Iskandarmengimbau kepada para TKI  yang sedang  mengurus dokumen perbaikan status tenaga kerja illegal menjadi  legal   di Arab Saudiagar mewaspadai  adanya upaya-upaya penipuan dengan meminta imbalan uang untuk  proses pengurusan dokumen perbaikan status kerja ini .

Muhaimin  menegaskan  bahwa tidak ada pembebanan biaya apapun bagi TKI yang sedang melakukan pengurusan dokumen perbaikan status kerja dan perjanjian kerja di Arab Saudi.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya apapun dari TKI dalam pengurusan dokumen perbaikan status kerja di Arab Saudi. Semua prosedur pelayanan dokumen perbaikan status kerja  diberlakukan dengan gratis, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar  dalam keterangan pers di Jakarta pada  Continue reading Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Api di KJRI Jeddah

Sumber: Kompas Cetak

Api tak akan menyala di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah,
Arab Saudi, kalau saja perlindungan terhadap hak setiap buruh migran
Indonesia telah dilakukan dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Tanpa diskriminasi maksudnya pemerintah tak justru sibuk melabeli buruh
migran dengan status legal dan ilegal. Mereka yang ada di sana harus
dipandang sebagai warga negara Indonesia yang memang mesti dilindungi
dan dilayani dengan baik.

Karena itu tidak terjadi, mestinya tak perlu terlalu kaget apabila
kemudian timbul huru-hara, seraya mencari provokator untuk dijadikan
kambing hitam.  Continue reading Api di KJRI Jeddah