Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK,” jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Continue reading Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Advertisements

Peluang Pemberian Tunjangan Kemahalan bagi Pekerja Mengecil

Sumber: Suara Merdeka

KUDUS, suaramerdeka.com – Peluang diberikannya tunjangan kemahalan kepada pekerja terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kudus, sepertinya semakin mengecil.

Meskipun wacana tersebut sudah digulirkan oleh serikat pekerja, namun hingga saat ini belum ada satu perusahaan pun di lingkup organisasi itu yang menyatakan akan merealisasikannya.

Sekretaris Apindo Hamidin, Kamis (11/7) menyatakan, sudah ada beberapa pembicaraan informal diantaranya serikat pekerja dengan perusahaan di tempat mereka bekerja. Namun, hingga saat sekarang pihaknya belum mendapat informasi ada perusahaan yang akan melaksanakannya. ”Hingga saat ini belum,” tandasnya.

Dari puluhan anggota Apindo, masih tetap mendasarkan pada UMK 2013 sebesar Rp 990 ribu. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bila ada perusahaan anggotanya yang memberikan tunjangan kemahalan kepada pekerjanya. ”Kami serahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan,” imbuhnya.

Pengertiannya, kebijakan soal hal itu didasarkan atas pembicaraan bipartit, yakni perwakilan perusahaan dan serikat pekerja. Apindo hingga saat sekarang ini belum mengambil sikap secara resmi.  Continue reading Peluang Pemberian Tunjangan Kemahalan bagi Pekerja Mengecil

Sang Artis: Politik panggung

Sumber: Kompas

Oleh: Acep Iwan Saidi

Sang artis adalah sosok yang dipuja. Ia memiliki banyak pengikut. Periksalah media sosial seperti Twitter, pengikut sang artis selalu berjubel: mulai dari anak baru gede (ABG) hingga akademisi jujur. Apalagi, maaf, jika sang artis adalah perempuan seksi, maka calon pengikutnya antre setiap hari.

Padahal, tidak ada komentar bernas dari umumnya sang artis. Paling-paling mereka hanya bicara, ”Ah, kamu”, ”Gue lagi di Amrik nih”, ”Aduh, ini waktu shooting kok molor”, dan seterusnya.

Memang begitulah sang artis ditakdirkan. Ia hanya bisa hidup di sebuah dunia yang disebut budaya populer, semesta hiruk-pikuk dan glamor. Sekali keluar dari dunia itu, posisinya sebagai artis dapat dipastikan selesai. Itu sebabnya, umumnya artis tidak mau keluar dari kebisingan demikian.

Sunyi adalah sesuatu yang mesti dihindari. Untuk itu, ia harus pandai menciptakan sensasi. Tentu tak semua artis begitu. Namun, yang tidak begitu sedikit sekali jumlahnya. Dan oleh karena itu, mereka bisa kita sebut oknum artis.  Continue reading Sang Artis: Politik panggung

Buruh Akan Terima THR Dua Minggu Sebelum Lebaran

Sumber: Tempo

TEMPO.COBandung–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, akan segera mengedarkan surat pada 26 kota dan kabupaten di Jawa Barat, mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), yang harus dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya maksimal dua minggu sebelum lebaran.

Menurut Kepala Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Barat, Maya Lasmita, mengatakan ada 2.627 perusahaan di Jawa Barat yang harus memberikan THR pada pekerjanya. “Sementara jumlah buruh di Jawa Barat mencapai 2.959.139,” kata Maya, Selasa, 9 Juli 2013.

Besarnya THR, Maya mengatakan, dibagi berdasarkan masa kerja masing-masing pekerja.

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama 12 bulan, akan menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara pekerja yang hanya memiliki masa kerja 3 bulan, akan menerima THR secara proporsional dengan perhitungan yang telah diatur oleh kementerian.  Continue reading Buruh Akan Terima THR Dua Minggu Sebelum Lebaran

Gugatan Apindo Soal Upah Ditolak

Sumber: Vivanews

Ribuan buruh ikuti sidang gugatan Apindo atas putusan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan, di PTUN Palembang, Rabu 10 Juli 2013.

VIVAnews – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sumatera Selatan, memblokir akses Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu 10 Juli 2013.

Aksi pemblokiran jalan ini dilakukan ribuan buruh untuk mengawal sidang gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp1,63 juta yang sudah ditetapkan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdien sejak 2012.

Dalam amar putusan yang ditetapkan dan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Andri Moseva, pengadilan akhirnya tidak menerima gugatan Apindo atas sengketa tentang perubahan keputusan Gubernur Sumsel No. 769/KPPS/Disnakertrans/2012 tentang Ppah Minimum Provinsi itu.

Putusan pengadilan akhirnya menghukum Apindo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp259 ribu. Dalam jalannya persidangan,  pengacara dari pihak Apindo  tidak hadir.  Continue reading Gugatan Apindo Soal Upah Ditolak

THR: Wajib Dibayar Minimal 1 x Gapok, Paling Lambat H-7

Sumber: Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menerbitkan Surat Edaran No.SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama.

SE tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan mudik lebaran ini ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 4 Juli 2013 yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati, serta walikota di seluruh Indonesia.

Menurut Menakertrans, dengan surat edaran ini maka pemerintah mengingatkan dan menegaskan kembali akan kewajiban perusahaan membayarkan THR pekerja mereka.

“Membayar THR itu kewajiban yang harus dilakukan secara konsisten oleh perusahaan kepada pekerjanya agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja,” ujarnya, Senin (8/7/2013).

Dia menegaskan hal itu karena pada tahun lalu masih ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Padahal, pemberian THR sebagai satu upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.  Continue reading THR: Wajib Dibayar Minimal 1 x Gapok, Paling Lambat H-7

Perusahaan pengecer akan inspeksi pabrik Bangladesh

Sumber: BBC Indonesia

Perusahaan pembeli produk garmen Bangladesh harus ikut andil dalam keselamatan buruh

 

Sebanyak 70 perusahaan pengecer menyepakati rencana untuk melakukan inspeksi terhadap pabrik-pabrik garmen di Bangladesh dalam upaya untuk meningkatkan standar keselamatan.

Mereka akan memberikan detail pabrik-pabrik tempat mereka mengalihdayakan produksi barang, yang akan diinspeksi dalam waktu sembilan bulan.

Dana akan diberikan untuk setiap upaya peningkatan keselamatan.

Peraturan yang mengikat secara hukum itu diumumkan awal tahun ini setelah Klikambruknya pabrik garmendi Bangladesh pada bulan April.

Lebih dari 1.100 orang tewas dalam insiden itu.  Continue reading Perusahaan pengecer akan inspeksi pabrik Bangladesh