Jokowi: KTKLN Dihapus!

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan otoritas terkait untuk menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu yang menjadi identitas bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri ini kerap dijadikan ajang pemerasan. Penghapusan KTKLN tersebut diputuskan Jokowi pada akhir telekonferensinya dengan TKI di beberapa negara, Minggu (30/11/2014).

“Saya ingin sampaikan satu saja, masalah sudah disampaikan semuanya, sudah kita catat, terakhir, KTKLN dihapus,” kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kepada para TKI melalui video telekonferensi.

Melalui telekonferensi, perwakilan TKI di beberapa negara, di antaranya Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Brunei, menyampaikan keluhannya kepada Presiden dan menteri terkait. Hampir semua perwakilan TKI dari negara yang diajak telekonferensi hari ini meminta pemerintah untuk menghapus KTKLN. Continue reading Jokowi: KTKLN Dihapus!

Upah dan Kesejahteraan Buruh

Oleh: Rekson Silaban – Direktur Indonesia Labor Institute
Sumber: Kompas Cetak 25 November 2014 (Opini)

DUEL El Clasico” tahunan buruh versus majikan atas besaran upah minimum kembali terjadi, mengulangi peristiwa dari puluhan tahun lalu. Mungkin karena sudah berlangsung lama, banyak pihak yang menganggap peristiwa ini menjadi biasa, yang sebentar juga akan berlalu.

Akibatnya, tidak lagi ada upaya untuk mencari solusi dan akar masalahnya. Ada dua masalah yang melatarbelakangi hal ini. Pertama, banyak pihak yang berpikir satu-satunya upaya menaikkan kesejahteraan buruh adalah melalui kenaikan upah minimum. Akibat pemahaman ini, kenaikan upah minimum yang tinggi dianggap menjadi satu-satunya cara untuk membuat buruh hidup layak. Padahal, fakta lapangan yang penulis lihat di kalangan buruh Jakarta, tidak ada yang berubah dalam keseharian buruh, sekalipun dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan upah minimum sekitar 80 persen.

Kamar kos masih tetap berbagi dengan 2-3 teman, makanan dengan nutrisi minim, sisa gaji tidak pernah tersisa, wajah pucat dan umumnya tetap kurus. Kenaikan gaji selalu tergerus inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Buruh harus ambil kerja lembur untuk menambah sedikit penghasilan. Jadi, teori tentang kenaikan upah menuju hidup layak sejauh ini hanya ilusi. Indonesia perlu mencari model lain untuk menyejahterakan buruh.  Continue reading Upah dan Kesejahteraan Buruh

Aktivis Buruh: Banyak PHK, Kinerja Menakertrans Buruk

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Aktivis Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) menilai posisi tawar buruh di Tanah Air dinilai semakin hari kian lemah di depan pengusaha atau pun pemodal. Aktivis melihat begitu mudahnya pengusaha melakukan pemutusan kontrak hubungan kerja alias PHK tanpa alasan yang jelas.

Aktivis Gebuk PHK menilai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pihak yang membawahi urusan ini dinilai gagal memfasilitasi hak-hak buruh yang dilanggar pengusaha nakal. Padahal, banyak sekali perundang-undangan yang dikeluarkan Kemenakertrans yang dilanggar para pemilik modal.

“Karena itu, kami akan mendeklarasikan 1.000 buruh melawan PHK pada September 2013. Dan bulan selanjutnya 5.000 buruh akan dikerahkan untuk menduduki Kemenankertrans,” ujar aktivis Gebuk PHk, Maruli, di posko pengaduan buruh di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (28/7/2013).  Continue reading Aktivis Buruh: Banyak PHK, Kinerja Menakertrans Buruk

Tuntut Upah, Ribuan Pekerja Brasil Mogok Kerja

Sumber: Suara Pembaruan

[SAO PAULO] Puluhan ribu pekerja memblokir jalan raya utama dan menggelar pawai damai dalam rangka mogok kerja yang diprakarsai serikat buruh Brasil, Kamis (11/7). Mereka menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan langkah-langkah nyata pemerintah dalam mencegah kenaikan inflasi.

Aksi mogok kerja yang dinamai “Hari Nasional Perjuangan” diserukan oleh lima federasi buruh besar sejak unjuk rasa di jalan bulan lalu. Pada Juni 2013, warga Brasil memang menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut perbaikan pelayanan publik dan mengakhiri korupsi endemik.

Serikat buruh Brasil menuntut upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih pendek, keamanan kerja, transportasi publik yang lebih baik, langkah-langkah untuk menurunkan inflasi dan investasi yang lebih dalam kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Demonstran memblokir 50 jalan raya di 18 negara bagian, serta akses ke beberapa pelabuhan, termasuk Pelabuhan Santos, gerbang Amerika Latin yang terbesar. Meskipun protes sebagian besar damai di siang hari, setelah gelap di Rio de Janeiro, demonstran bertopeng melemparkan bom-bom molotov ke arah polisi. Tindakan ini dibalas polisi dengan tembakan gas air mata.  Continue reading Tuntut Upah, Ribuan Pekerja Brasil Mogok Kerja

THR: Wajib Dibayar Minimal 1 x Gapok, Paling Lambat H-7

Sumber: Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menerbitkan Surat Edaran No.SE.03/MEN/VII/2013 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama.

SE tentang Tunjangan Hari Raya (THR) dan mudik lebaran ini ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 4 Juli 2013 yang ditujukan kepada para gubernur dan bupati, serta walikota di seluruh Indonesia.

Menurut Menakertrans, dengan surat edaran ini maka pemerintah mengingatkan dan menegaskan kembali akan kewajiban perusahaan membayarkan THR pekerja mereka.

“Membayar THR itu kewajiban yang harus dilakukan secara konsisten oleh perusahaan kepada pekerjanya agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja,” ujarnya, Senin (8/7/2013).

Dia menegaskan hal itu karena pada tahun lalu masih ada perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Padahal, pemberian THR sebagai satu upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.  Continue reading THR: Wajib Dibayar Minimal 1 x Gapok, Paling Lambat H-7

Mengapa KSPI tolak BBM naik?

Sumber: Tribunnews

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi di depan kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN), di Jalan Trunojoyo, Blok M I/135 Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2013).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekitar 3000 massa buruh di DPR dan ribuan buruh di kawasan industri Pulogadung melakukan aksi demonstrasi untuk menentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi bertajuk “TOLAK KENAIKAN HARGA BBM” itu karena adanya beberapa hal yang mendasarinya yaitu menurunkan daya beli, serta kebijakan BLSM yang berlangsung sia-sia.

“Kenaikan BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli 30 persen sehingga kenaikan UMP tahun lalu sebesar 30 persen menjadi sia-sia dan diperparah harga barang melambung tinggi jelang puasa dan lebaran serta buruh tidak dapat BLSM, sehingga BLSM lebih bersifat politis jelang pemilu dan buruh tetap miskin,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/06/2013).

Ia menambahkan tidak adanya satupun kebijakan pemerintah terkait pengalihan subsidi BBM diorientasikan untuk pelaksanaan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014. Padahal buruh tidak punya kemampuan beli rumah dan membayar dana transportasi publik dengan ongkos yang murah.

Ia menegaskan bila pemerintah tetap menaikan harga BBM maka Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan melakukan aksi secara terus menerus dan akan melakukan mogok nasional pada saat presiden RI membacakan RAPBN pada paripurna di DPR RI.  Continue reading Mengapa KSPI tolak BBM naik?

Pengemudi kereta memilih rok

Sumber: BBC Indonesia

Martin Akersten tidak malu mengenakan rok demi alasan kenyamanan.

Belasan pengemudi kereta pria di Swedia mengakali larangan memakai celana pendek saat bekerja dengan beralih pada rok agar tetap nyaman dalam cuaca panas.

Para pengendara kereta tersebut menjalankan kereta pada jalur Roslagsbanan di bagian utara ibukota Stockholm.

Rok sepanjang lutut itu sudah jadi model yang menyolok sepanjang dua pekan ini di kalangan pekerja setempat.

Perusahaan yang mempekerjakan para pria ini, Arriva, melarang pengemudi kereta memakai celana pendek setelah mengambil alih operasi kereta bulan Januari lalu.

Namun memakai rok tak dilarang kata koran lokal, Mitti.  Continue reading Pengemudi kereta memilih rok

Setelah 15 Tahun Reformasi

Sumber: Sinar Harapan

Jumlah penduduk miskin masih sangat besar di Indonesia.
Tidak terasa waktu sudah berjalan 15 tahun sejak Presiden Soeharto menyatakan berhenti, momentum yang sekaligus menandai dimulainya era reformasi.
Hari itu, 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie dilantik menggantikan Soeharto, memimpin penyelamatan negara dari krisis multi dimensi seraya menempuh langkah-langkah perubahan di berbagai bidang.
Banyak hal yang sudah berubah sejak pemerintahan Habibie, kemudian Abdurrahman Wachid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kita berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi dan secara nyata telah mencatat pertumbuhan konstan. Ini merupakan prestasi karena sekarang besaran ekonomi kita telah melampaui banyak negara maju.  Continue reading Setelah 15 Tahun Reformasi

Perancis: Kemenangan Hollande mengembalikan Perancis kepada kepemimpinan sosialis

Kemenangan partai sosialis yang memberikan harapan baru bagi Perancis. Hampir 82 persen penduduk menggunakan hak pilihnya untuk mengganti pemerintahan kanan konservatif Sarkozy, frustasi rakyat perancis dengan krisis di eropa dan kebijakan pemotongan anggaran negara terutama terhadap layanan publik membuat mereka Kehilangan jaminan sosial. Kebijakan ekonomi Sarkozy yang terus melakukan pengetatan anggaran (APBN), dan meninggalkan subsidi bagi kalangan kelas buruh dan pekerja. Menyebabkan Sarkozy tidak populer di mata rakyatnya.Kemenangan Hollande memberikan sinyal sangat jelas terjadinya pergeseran politik di Perancis. Di seluruh kekuatan sayap kiri dan sayap kanan dan kaum ultra nasionalis yang menentang Sarkozy menjadi fenomena baru.

Jelas pembelajaran ini menjadi pengalaman bagi Indonesia, bahwa rakyat yang menentukan pemimpinnya dan kebijakan yang akan dibuat bukan sebaliknya

Baca beritanya: Sarkozy akui kekalahan dalam pilpres Prancis

Buruh Uji UU APBN-P 2012 ke MK

 Sumber: Warta Kota
Demo buruh May Day di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) – Foto koleksi pribadi

Serikat buruh yang bergabung dalam Tim Pembela Buruh untuk APBN Pro-Rakyat mendaftarkan pengujian Undang-Undang (UU) nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan APBN tahun 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/5).

Para buruh yang mendaftarkan uji materi ini adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan dua federasi non-konfederasi (FSP TSK Reformasi dan FSBI) yang mewakili sekitar lima juta buruh terorganisir di Indonesia.

“Ada tiga pasal yang kami uji adalah pasal 7 ayat (1), Pasal 6A dan Pasal 15A UU APBN-P 2012 yakni soal penetapan harga BBM,” kata Koordinator Tim Pembela Buruh untuk APBN Pro Rakyat, Surya Chandra, saat mendaftarkan permohonan di MK Jakarta. Continue reading Buruh Uji UU APBN-P 2012 ke MK

Guru Honorer – Mengabdi dalam Keterpinggiran

Kompas – Kamis, 3 Mei 2012

Semangat mengabdi sebagai pendidik tak pernah luntur kendati harus
dijalani dengan honor pas-pasan, malah jauh di bawah standar upah buruh.
Hanya berharap suatu hari ada keberpihakan pada nasib mereka. Inilah
balada para guru honorer.

Aris Kurniawan (34) sebagai guru honorer memiliki beban kerja setara
dengan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolahnya. Ia mengajar kelas
III Sekolah Dasar Negeri Curug 01, Bojongsari, Kota Depok, mulai dari
Senin sampai Sabtu untuk enam mata pelajaran.

Continue reading Guru Honorer – Mengabdi dalam Keterpinggiran

Sistem Outsourcing: Pemerintah Akui Merugikan Pekerja

Sistem Outsourcing: Pemerintah Akui Merugikan Pekerja
Rabu, 02 Mei 2012 | 22:19 WIB

JAKARTA, Bisnis Indonesia: Pemerintah menjamin menuntaskan masalah
sistem jasa outsourcing yang memang dinilai mengandung banyak kelemahan
dan merugikan pekerja.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah pada dasarnya juga
tidak menyukai pola outsourcing itu karena banyak menyengsarakan
pekerja.

Baca selanjutnya: http://www.bisnis.com/articles/sistem-outsourcing-pemerintah-akui-merugikan-pekerja

Buruh Harus Bersatu

Kompas – Kamis, 3 Mei 2012

Muchtar Pakpahan – Dosen Fakultas Hukum UKI/MPO
KSBSI (Foto koleksi pribadi)

Selasa, 1 Mei 2012, sejumlah serikat buruh dan pekerja mendeklarasikan
wadah bersama bernama Majelis Pekerja Buruh Indonesia dalam sebuah
manifesto buruh. Pendeklarasian majelis ini dihadiri sekitar 80.000
buruh.

Kehadiran Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dimaksudkan sebagai
wadah sekaligus menjadi payung perjuangan bersama. Sebagai gerakan buruh
yang sekaligus gerakan sosial, MPBI diharapkan melakukan empat kegiatan
di luar tugas serikat buruh secara tradisional.

Continue reading Buruh Harus Bersatu

Sekolah para pemrotes!

Sumber: VOA  
Protesters from the Occupy DC movement held a usual street rally, but are now also holding classes in political activism.

Sekolah para Pemrotes! para peserta mendapatkan kelas ajaran untuk menjadi aktifis: mulai dari bagaimana berhadapan dengan polisi, belajar taktik, menggunakan instrumen dan bermusik, dll…

Berita dalam bahasa Inggeris

Komitmen RI Hapus Pekerja Anak

Sumber: Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah RI memiliki komitmen menghapus pekerja anak. Hal itu disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (menakertrans) Muhaimin Iskandar saat membuka acara Konsolidasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Program PPA-PKH tahun 2011, di Jakarta, Selasa (15/3) malam.

Muhaimin mengatakan, komitmen ini terlihat dengan diratifikasinya kedua Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja dan Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  Continue reading Komitmen RI Hapus Pekerja Anak