Pengurangan Jam Kerja Perempuan Diskriminatif

Sumber: Kompas – Sabtu, 06 Desember 2014

Gagasan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengurangi jam kerja karyawati menuai pendapat pro dan kontra di masyarakat. Hal itu tecermin antara lain melalui media sosial Twitter.

Mereka yang menolak menyebut gagasan itu mendiskriminasi dan sebuah kemunduran. Yang didiskriminasi adalah laki-laki, yaitu para ayah, serta perempuan tidak menikah dan perempuan dengan anak. Sementara pendukung gagasan itu berpendapat ibu akan memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anaknya.

Gagasan Wapres Jusuf Kalla itu diungkap Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) Nurhasan Zaidi, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/11/2014), seusai mereka bertemu. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menganggap gagasan itu mendiskriminasi perempuan (Kompas.com, 3/12), Menteri Yohana Yembise melihat dampaknya dapat merugikan perempuan. Upah perempuan pekerja akan dikurangi. Mengasuh anak, kata Yohana, tugas bersama ayah dan ibu. Dia berjanji untuk membicarakan hal ini dengan menteri-menteri terkait di Kabinet Kerja.  Continue reading Pengurangan Jam Kerja Perempuan Diskriminatif

Advertisements

‘Kebijakan Perusahaan Swasta Harus Sama bagi Perempuan’

Sumber: Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.
Hal itu disampaikan Asisten Riset Prakarsa, Dwi Risna Yuniarti merujuk pada Pasal 83 Undang Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Oleh sebab itu Perusahaan swasta pun harus melakukan kebijakan pengurangan jam kerja seperti lembaga negara. “Saya setuju jika swasta memberlakukan pengurangan jam kerja bagi perempuan yang mempunyai anak,” tutur Risna.

Ia pun menambahkan penjelasannya dengan Pasal 128 Undang Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. Selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu secara penuh.  Continue reading ‘Kebijakan Perusahaan Swasta Harus Sama bagi Perempuan’

Komnas Perempuan Datangi Menteri Tenaga Kerja, Bahas Nasib Buruh Migran

Sumber: Detik

Jakarta – Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, menemui Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Kedatangan tersebut guna membahas nasib buruh migran baik di luar maupun di dalam negeri. 
“Tadi Komnas Prempuan datang untuk mendiskusikan perlindungan buruh migran kita baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Hanif usai pertemuan di Gedung Kementerian Tenaga Kerja, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2014). Continue reading Komnas Perempuan Datangi Menteri Tenaga Kerja, Bahas Nasib Buruh Migran