Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Sumber: Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menampung curahan hati sejumlah anggota Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) terkait masih adanya larangan pembentukan serikat kerja di daerah tertentu oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Ditegaskan, pelarangan pendirian serikat pekerja (union busting) termasuk pelanggaran hukum dan bisa ditindak secara tegas melalui hukum pidana.

“Larangan pendirian serikat pekerja itu merupakan tindakan pidana. Itu jelas dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang soal soal Serikat Pekerja,” kata Hanif seusai mendatangani Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) di stasiun Juanda, Jakarta, Senin (12/1/2015).

SPKA merupakan organisasi serikat pekerja serikat buruh yang termasuk tertua di Indonesia. SPKA memilki jumlah anggota sekitar 15.000 orang.

Hadir Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ruslan Irianto Simbolon, Ketua Umum SPKA Syafriadi, dan Direktur Utama PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) Tri Handoyo.  Continue reading Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Said Iqbal menerima penghargaan Febe Elizabeth Velasquez Trade Union Award

Said Iqbal menerima penghargaan dari Ton Heerts, Presiden FNV Mondiaal

Said Iqbal, pemimpin karismatik Serikat Pekerja di Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indinesia (FSPMI), memenangkan penghargaan“The Febe Elisabeth Velasquez Trade Union Award”. Penghargaan yang diberikan setiap dua tahun sekali oleh serikat pekerja Belanda, FNV Mondiaal. Penghargaan ini diberikan bagi mereka para pemimpin buruh dan aktifis buruh yang berjuang demi tegaknya hak-hak buruh dinegara mereka.

Said Iqbal menerima penghargaan ini pada tanggal 15 Mei 2013 di Belanda bertepatan dengan Kongres FNV Mondiaal. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk kekaguman atas kerja keras dan perjuangan yang dilakukannya dalam memimpin gerakan buruh dan serikat buruh dalam perjuangan untuk pencapaian hak-hak buruh, upah layak dan kehidupan layak bagi seluruh buruh di Indonesia.

Baca selengkapnya disini (Bahasa Belanda)

Sumber: Unionism

36.000 Perempuan Papua Barat Menganggur

Sumber: Kompas

Foto oleh KOMPAS/AGUS SUSANTO. Warga mencuci piring si samping baliho sisa kampanye DPD daerah pemilihan Papua di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (20/9/2010).

MANOKWARI, KOMPAS.com — Sekitar 36.000 jiwa atau 10,65 persen perempuan Papua Barat tidak bekerja atau belum terberdayakan dalam kegiatan ekonomi. Mereka tidak memiliki pekerjaan karena peluang kerja yang terbatas dan minimnya pendidikan perempuan di Papua.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat. Tanda Sirait, Kamis (5/5/2011), angka pengangguran terbuka perempuan di Papua Barat mencapai 10,65 persen dari jumlah perempuan di provinsi ini sebanyak 358.268 jiwa. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan malah kurang dari 60 persen dari jumlah total angkatan kerja di Papua Barat yang  367.312 orang.  Continue reading 36.000 Perempuan Papua Barat Menganggur

ASEAN Harus Serius Bahas Perlindungan Buruh Migran

Sumber: Antara

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah

[JAKARTA] Migrant Care mendesak petinggi ASEAN untuk mengagendakan perlindungan buruh migran sebagai skala prioritas dan tidak hanya menjadikan KTT ASEAN ke-18 sebagai pertemuan semu belaka dan arisan rutin kepala Negara ASEAN tanpa hasil signifikan.

“Perlindungan buruh migran merupakan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip-prinsip nilai keberagaman, demokrasi dan pelibatan masyarakat sipil,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, kepada SP, Kamis (5/5).   Continue reading ASEAN Harus Serius Bahas Perlindungan Buruh Migran

Menuntut Jaminan Sosial

Sumber: Kompas Cetak, Kamis 5 Mei 2011

Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah terbit pada
tahun 2004.

Kalau UU itu dilaksanakan, secara bertahap seluruh rakyat Indonesia
akan memiliki proteksi sosial berupa ”jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian”
sejak lahir hingga meninggal dunia.

Ternyata implementasi UU itu tidak mudah. Masa transisi lima
tahun—sampai Oktober 2009— baru terbentuk Dewan Jaminan Sosial
Nasional. Adapun badan penyelenggaranya, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), belum terbentuk.  Continue reading Menuntut Jaminan Sosial

Kaum Buruh Sebaiknya Bentuk Parpol

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Kaum buruh dan pekerja di Indonesia seharusnya memiliki partai politik sendiri seperti di negara- negara maju lainnya antara lain Rusia dan Polandia. Partai politik itu akan memperjuangkan semua aspirasi dan kepentingan kaum buruh dan pekerja di seluruh Indonesia. Misalnya,  di Rusia, partai buruh sangat disayang oleh para petani dan pekerja. Sebaliknya, partai buruh itu akan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan kepentingan buruh dan pekerja Rusia.

“Problemnya di Indonesia, apakah partai buruh akan benar-benar berjuang bagi kepentingan kaum buruh, atau sebaliknya, partai buruh akan disayang juga oleh buruh, petani dan pekerja?,” ungkap aktivis sosial Danial Indrakusuma, dalam seminar yang digelar Trade Union Rights Centre (TURC) di Gedung Joang 45, Jakarta, Rabu (4/5/2011).  Continue reading Kaum Buruh Sebaiknya Bentuk Parpol

Hentikan Pemiskinan Buruh

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA News) – Memburuknya kondisi kerja, meluasnya eskalasi buruh kontrak, penyimpangan hukum dan pengawasan yang buruk merupakan isu-isu protes utama pada aksi turun ke jalan berkenaan dengan `Mayday`, hari Minggu ini.

“Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) akan turun aksi 1 Mei mengusung isu-isu protes atas itu,” tandas Presiden KSBSI, Rekson Silaban kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.

Ia menilai, dari waktu ke waktu seperti tak ada kepedulian terhadap memburuknya kondisi kerja kaum buruh kita.   Continue reading Hentikan Pemiskinan Buruh