Tukang Las Indonesia Mendunia

Sumber: Kompas Cetak, Jumat 5 Desember 2014

Menteri Ketenagakerjaan perlu memperhatikan ini. Sama-sama menjadi tenaga kerja di luar negeri, tukang las Indonesia ini dicari dan dihargai. Berbeda dengan buruh migran perempuan yang banyak menyimpan cerita nestapa, para tukang las pulang dalam kehormatan dan kantong penuh dollar.

Padanan dalam bahasa Indonesia memang tukang las, tetapi dalam dunia industri mereka lebih dikenal sebagai welder. Pekerjaannya mengelas berbagai infrastruktur industri, dari turbin listrik hingga kilang minyak dan pipa tambang. Inilah yang membedakan mereka dengan buruh migran lainnya. Dengan keahliannya mengelas, para welder punya posisi tawar luar biasa.  Continue reading Tukang Las Indonesia Mendunia

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Sumber: CNN Indonesia

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKIKepala BNP2TKI Nusron Wahid saat menyampaikan sambutannya pada acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat (28/11). (ANTARAFOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12). Nusron mengaku, kedatangannya kali ini adalah untuk menggandeng KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di lembaga yang dia pimpin, termasuk di antaranya pungutan liar (pungli) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Saya ingin tahu dan diskusi, di mana sih letak-letak layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi. Di lembaga ini (BNP2TKI) harus birokrasinya efisien dan kredibel serta akuntabel,” ujar Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).

Nusron mengatakan, salah satu potensi korupsi yang pernah disebut oleh KPK adalah adanya pungli di bandara. “Dulu keluhannya kan masalah ‘Selapajang’ di Bandara Soekarno-Hatta. Banyak pungli di situ. Kemudian ditutup atas rekomendasi KPK,” ujarnya.

Pungutan liar di Terminal IV Selapajang tersebut menjadi salah satu modus korupsi. Modus yang lain yakni penukaran mata uang asing yang dimiliki oleh para buruh migran tersebut. Kerap kali, para buruh mendapatkan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar pada umumnya. “Kami tidak ingin ada manipulasi maupun ada keringat-keringat TKI yang diperas oleh orang lain,” katanya.

Lebih lanjut, dia menceritakan ihwal pemberantasan pungutan liar di Terminal III Bandara Soekarno Hatta tersebut. “Sekarang Terminal III itu sudah tidak ada, semua TKI bebas keluar sesuai dengan kehendaknya kecuali TKI yang transit,” katanya memastikan.

Sementara itu, pihaknya tengah menyelidiki indikasi pungutan liar di Terminal 2D. “Ada namanyacommon use lounge di terminal 2D, itu tempat crisis center. Nah, kalau di sana masih ada pungli-pungli, nanti kami tingkatkan pengawasannya,” ujarnya.

Merujuk data BNP2TKI, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sejak Juli hingga September 2014, yakni sebanyak 60.397 jiwa. Mereka pulang dari sejumlah negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Kepulangan mereka melalui 13 pintu kepulangan. Belasan pintu tersebut di antaranya BPK TKI Selapajang Tangerang, Terminal 2 Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ahmad yani, Tanjung Pinang, Bandara Internasional Lombok Mataram, Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Entikong Kalimantan Barat, Bandara Nunukan, Bandara Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kualanamu Medan.
(meg/sip)

Continue reading BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Komitmen Perlindungan TKI

Sumber: Kompas Cetak, 4 Desember 2014 (Opini)

Oleh: Pamungkas Ayudhaning DewantoPeneliti Migrasi Internasional, Departemen HI, Universitas Bina Nusantara

Presiden Joko Widodo telah resmi melantik pimpinan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Saat bersamaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan keinginannya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri hingga lima tahun ke depan. Apakah kedua langkah ini solusi terpadu bagi karut-marut birokrasi penempatan dan perlindungan TKI kita?

Berbeda dari sektor unggulan maritim yang diisi kalangan profesional, pemerintah Jokowi justru menyerahkan mandat tertinggi lisensi (Kementerian Ketenagakerjaan—M Hanif Dhakiri) serta penempatan dan perlindungan TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI–Nusron Wahid) kepada para politisi Senayan.

Meski keduanya dari Nahdlatul Ulama, mereka mewakili kepentingan dua parpol berbeda. Belajar dari pengalaman kepemimpinan sebelumnya di tubuh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada kekhawatiran hal ini bakal memperuncing kesenjangan kewenangan antardua lembaga yang telah lama kurang harmonis ini.

Kesenjangan kewenangan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI terjadi sejak kemunculan ”fungsi penempatan TKI luar negeri” di Kemenakertrans tahun 2007. Sejatinya, Perpres No 81/2006 telah mengamanatkan penyerahan fungsi penempatan luar negeri pada BNP2TKI. Hingga saat ini, kompromi yang terbangun di antara dua institusi ini belum tercapai secara sosiologis-formal, melainkan hanya kesepihakan (unilateralisme) yang mengarah pada egosektoral. Bahkan, beberapa kali BNP2TKI menggugat ke Mahkamah Agung atas peraturan Menakertrans berkaitan dengan lingkup pembagian kewenangan (turf battle). Continue reading Komitmen Perlindungan TKI

Indonesia Ikut Andil “Selamatkan” Para Pekerja Ilegal di Arab Saudi

Sumber: Kompas

Antrean para pekerja asing ilegal mengular di luar kantor imigrasi Arab Saudi di distrik Al-Khazan, Riyadh. Pemerintah Saudi memperpanjang tenggat waktu bagi para pekerja asing hingga 3 November mendatang untuk melengkapi surat-surat mereka. | FAYEZ NURELDINE / AFP

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa pendaftaran program amnesti bagi seluruh pekerja asing termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki dokumen atau habis masa berlakunya. WNI di Arab Saudi dapat mendaftar hingga November 2013 .
“Kita punya waktu yang lebih luang,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu ( 3/7/2013 ).
Marty mengatakan, keputusan pemerintah Arab Saudi itu setelah pemerintah Indonesia melakukan sejumlah lobi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis surat kepada Raja Arab Saudi. Ia juga berbicara dengan Menlu Arab Saudi.  Continue reading Indonesia Ikut Andil “Selamatkan” Para Pekerja Ilegal di Arab Saudi

Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Sumber: Tempo

TEMPO.COJakarta– Analis Kebijakan pekerja migran Migrant Care Wahyu Susilo menilai naiknya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak berdampak pada kesejahteraan para TKI. Menurut Wahyu, pemerintah gagal menegosiasikan upah minimum TKI pada Pemerintah Malaysia. “Pemerintah gagal mendesak poin upah ini ke Malaysia,” kata Wahyu saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Upah Minimum TKI di Malaysia Rp 2,4 Juta).

Dia menuding pemerintah lamban mengeksekusi perjanjian dengan Malaysia mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Dia justru khawatir meski dalam perjanjian biaya yang dibebankan ke TKI sama, praktik di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Secara teori penambahan biaya memang dibayar majikan. Namun Wahyu khawatir, majikan atau perusahaan akan membebankan biaya ini kepada TKI. (Baca: Biaya Perekrutan TKI untuk Malaysia Naik)

Wahyu menuturkan, peningkatan kompetensi bisa jadi akan mendorong jalur TKI secara ilegal. Dia berkaca pada kasus TKIon sale pada akhir tahun lalu. “Ini akan menjadi beban bagi TKI,” kata dia.  Continue reading Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Sumber:  Tempo

TEMPO.COJakarta– Analis Kebijakan pekerja migran Migrant Care Wahyu Susilo menilai naiknya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak berdampak pada kesejahteraan para TKI. Menurut Wahyu, pemerintah gagal menegosiasikan upah minimum TKI pada Pemerintah Malaysia. “Pemerintah gagal mendesak poin upah ini ke Malaysia,” kata Wahyu saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Upah Minimum TKI di Malaysia Rp 2,4 Juta).

Dia menuding pemerintah lamban mengeksekusi perjanjian dengan Malaysia mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Dia justru khawatir meski dalam perjanjian biaya yang dibebankan ke TKI sama, praktik di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Secara teori penambahan biaya memang dibayar majikan. Namun Wahyu khawatir, majikan atau perusahaan akan membebankan biaya ini kepada TKI. (Baca: Biaya Perekrutan TKI untuk Malaysia Naik)  Continue reading Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Malaysia Menaikkan Biaya Rekrut TKI

Sumber: Kompas

Dita Indah Sari, staf khusus Kementerian Tenaga Kerja saat meninjau para calon TKI ke Hongkong yang ditampung oleh PT Surabaya Yudha Citra Perdana yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (19/2/2013). | KOMPAS.com/Yatimul Ainun

KUALA LUMPUR, KOMPAS.COM – Pemerintah Malaysia telah setuju untuk menaikkan biaya perekrutan pembantu rumah tangga asal Indonesia dengan menaikkannya dari 4.500 ringgit (sekitar Rp 15,5 juta) menjadi 8.000 ringgit (sekitar Rp 24 juta). Peningkatan biaya dilakukan setelah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan kedua negara.

Biaya perekrutan adalah ongkos yang harus dibayar pengguna jasa PRT kepada agen saat pertama kali merekrut PRT.

Berita itu dirilis Bernama, Senin (1/7), mengutip penjelasan Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyidin Yasin. ”Biaya itu meliputi 200 jam pelatihan, dokumen perjalanan, makanan dan akomodasi untuk PRT sebelum diserahkan kepada pengusaha, transportasi, cek kesehatan, dan pembayaran untuk agen tenaga kerja di kedua negara,” katanya.  Continue reading Malaysia Menaikkan Biaya Rekrut TKI

Pemerintah jangan anggap buruh mingran sebagai komoditi

Sumber: Antaranews

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR Indra meminta pemerintah mengubah pola pikir terkait buruh migran di luar negeri jangan dijadikan komoditi saja bagi Indonesia tetapi diberikan perlindungan.

“Konsep pahlawan devisa negara bisa dianggap dua pandangan yaitu apresiasi dan menjadi komoditi. Mereka menjadi TKI karena ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja dengan baik, sehingga TKI harus beri perlindungan optimal,” kata Indra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan kasus kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada Minggu (9/6) merupakan refleksi buruknya pelayanan pemerintah bagi buruh migran. 

Hal itu menurut dia wujud nyata bahwa buruh Indonesia belum mendapatkan tempat semestinya di hadapan pemerintah.

“Buruh migran terkesan sebagai kelas dua karena sering tidak mendapat pelayanan maksimal. Karena itu jangan sampai kalangan profesional dilayani dengan ramah tetapi pelayanan bagi buruh migran seadanya dan diabaikan,” ujarnya.

 

Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Sumber: Tribunnews

Tribunnews.com, Jakarta – Menakertrans Muhaimin Iskandarmengimbau kepada para TKI  yang sedang  mengurus dokumen perbaikan status tenaga kerja illegal menjadi  legal   di Arab Saudiagar mewaspadai  adanya upaya-upaya penipuan dengan meminta imbalan uang untuk  proses pengurusan dokumen perbaikan status kerja ini .

Muhaimin  menegaskan  bahwa tidak ada pembebanan biaya apapun bagi TKI yang sedang melakukan pengurusan dokumen perbaikan status kerja dan perjanjian kerja di Arab Saudi.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya apapun dari TKI dalam pengurusan dokumen perbaikan status kerja di Arab Saudi. Semua prosedur pelayanan dokumen perbaikan status kerja  diberlakukan dengan gratis, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar  dalam keterangan pers di Jakarta pada  Continue reading Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Api di KJRI Jeddah

Sumber: Kompas Cetak

Api tak akan menyala di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah,
Arab Saudi, kalau saja perlindungan terhadap hak setiap buruh migran
Indonesia telah dilakukan dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Tanpa diskriminasi maksudnya pemerintah tak justru sibuk melabeli buruh
migran dengan status legal dan ilegal. Mereka yang ada di sana harus
dipandang sebagai warga negara Indonesia yang memang mesti dilindungi
dan dilayani dengan baik.

Karena itu tidak terjadi, mestinya tak perlu terlalu kaget apabila
kemudian timbul huru-hara, seraya mencari provokator untuk dijadikan
kambing hitam.  Continue reading Api di KJRI Jeddah

TKI Pulang Tak Harus Lewat Terminal Khusus

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Ternyata, para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari bekerja di luar negeri, tak wajib lagi transit ke Terminal IV Bandara Soekarno Hatta. Selama ini, sudah terlanjur ada semacam prosedur bahwa TKI punya ‘terminal sendiri’. Sebelum Terminal IV, dulu ‘terminal’ untuk TKI adalah Terminal III yang kini dialihkan untuk menambah terminal bagi penerbangan domestik.

Staf Khusus Mennakertrans Bidang Tenaga Kerja, Dita Indah Sari mengatakan para TKI yang baru pulang dari luar negeri tidak perlu melalui terminal ini. Namun dia tak menampik masih banyak TKI yang tiba dari luar negeri kemudian transit ke Terminal Selapajang. Selapajang adalah lokasi Terminal IV Bandara Soekarno Hatta.

Menurut Dita, sosialiasi Permennakertrans 16/2012 kepada TKI memang masih harus digalakkan. “Bisa jadi memang sosialisasi masih kurang, karena peraturan ini juga masih terbilang baru,” bilang Dita. Peraturan menteri tersebut mengatur tentang tata cara kepulangan TKI secara mandiri ke daerah asal masing-masing, terbit dan berlaku per 26 September 2012.  Continue reading TKI Pulang Tak Harus Lewat Terminal Khusus

PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDIP menuntut pemerintah membuat paspor bagi para BMI (Buruh Migran Indonesia)/TKI overstayers dan bukan SPLP (paspor sementara). Dokumen itu dibutuhkan sebagai travel dokument sekali jalan untuk pulang ke Indonesia.

Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP dan anggota Pansus Revisi UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan SPLP tidak selayaknya dipakai sebagai dasar memperkerjakan BMI di Saudi.

“PDIP mengingatkan supaya Pemerintah mengutamakan kebutuhan para BMI overstayers atas kepastian status ‘kewarganegaraan’ mereka dan bukan kebutuhan BNP2TKI untuk melakukan perekrutan-perekrutan TKI di negara Saudi,” ungkapnya kepada Tribunnews.com, Selasa (18/6/2013).  Continue reading PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers

Masih Banyak Negara Non-Muslim Perlakukan TKW Lebih Manusiawi

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) permanen ke Arab Saudi, tidak perlu dikhawatirkan. Karena, banyak negara non-Muslim jauh lebih memanusiawikan buruh migran.

“Masih banyak negara yang memerlakukan TKW dengan baik. Dengan berat hati, Taiwan dan Hong Kong yang non-Muslim, memerlakukanTKW lebih manusiawi. Ada hak yang diberikan ke TKW,” ujar Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj yang akrab disapa Kang Said, saat rapat bersama anggota LPOI di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).

Menurut Kang Said, saat negara Arab lain sudah menandatangani MoU untuk melindungi dan memerlakukan TKW lebih manusiawi, Pemerintah Arab Saudi justru belum melakukannya.  Continue reading Masih Banyak Negara Non-Muslim Perlakukan TKW Lebih Manusiawi

Insiden Pembakaran di KJRI Jeddah, KSPI: Pelajaran Berharga

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Insiden pembakaran di depan Kantor KJRI Jeddah dinilai harus dijadikan pelajaran berharga. Selain itu, juga merupakan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki standar pelayanan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

“Pemerintah harus mengambil pelajaran berharga dari insiden 9 Juni itu, terlebih lagi isu pekerja migran akan tetap langgeng, dan kita sendiri akan memasuki era integrasi ekonomi ASEAN (Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara) pada tahun 2015,” kata Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Hakim di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Pada era komunitas ekonomi regional itu, sambung Muhamad, para pekerja Indonesia akan semakin bebas masuk ke pasar kerja ASEAN. Demikian pula sebaliknya, sehingga berpotensi memunculkan masalah serius jika pemerintah RI tidak mengambil langkah-langkah antisipatif

Perbaikan pelayanan kepada TKI yang berkasus, maupun yang secara rutin mengurus dokumen di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri itu merupakan bagian dari langkah antisipatif yang diperlukan, kata aktivis KSPI itu.  Continue reading Insiden Pembakaran di KJRI Jeddah, KSPI: Pelajaran Berharga

Digagas, TKI Berobat Gratis Hingga Sembuh

Sumber: JPNN

CILACAP – Jambore Buruh Migran 2013 yang digelar Cilacap, Jawa Tengah, mengeluarkan rekomendasi perlunya para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pulang kembali ke tanah air, mendapat perlakuan khusus.

Pasalnya, selama ini tidak sedikit TKI yang pulang ke tanah air, justru dengan kondisi tubuh yang cacat dan memerlukan perawatan khusus.

Harapan ini disambut baik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat. Bahkan sebagai wujud keseriusan, dalam waktu dekat ia akan segera berkirim surat ke Menteri Kesehatan dan kementerian terkait lain, atas perlunya negara memberikan perlakuan khusus kepada TKI.

“Jadi pemerintah tentu akan memprogramkan hal ini. Salah satunya di bidang kesehatan, para TKI bisa mendapatkan pengobatan sampai sembuh hingga gratis,” kata Jumhur dalam pesan elektronik yang diterima Selasa (11/6).  Continue reading Digagas, TKI Berobat Gratis Hingga Sembuh