Serikat Pekerja Pelindo tolak perpanjangan kontrak Hutchison Port Holdings

JAKARTA, Koran Tempo – Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Nova Hakim, mengatakan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino, masih berkeras mempertahankan perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings, meski sebelumnya didemo ratusan pekerja kemarin. “Solusinya masih menggantung,” kata Nova, ketika dihubungi, kemarin. “Karena itu, kami akan bawa masalah perpanjangan kontrak ini ke pemerintah dan DPR.”

Demonstrasi ratusan karyawan yang berujung pada berhentinya pengoperasian Terminal JITC di Pelabuhan Tanjung Priok ini menuntut pejabat JICT mencabut surat pemutusan hubungan kerja terhadap Manager Kontraktor Relationship Hermanto Usman dan Manajer IT Ikbal. Selain mereka, dua pekerja, yaitu Dardo Pratisto dan Hazris Malsyah, dibebastugaskan. “Kurang tahu apa alasan pemecatannya, tapi mereka ketahuan menolak perpanjangan kontrak Hutchison,” ucapnya.  Continue reading Serikat Pekerja Pelindo tolak perpanjangan kontrak Hutchison Port Holdings

Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Sumber: Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menampung curahan hati sejumlah anggota Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) terkait masih adanya larangan pembentukan serikat kerja di daerah tertentu oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Ditegaskan, pelarangan pendirian serikat pekerja (union busting) termasuk pelanggaran hukum dan bisa ditindak secara tegas melalui hukum pidana.

“Larangan pendirian serikat pekerja itu merupakan tindakan pidana. Itu jelas dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang soal soal Serikat Pekerja,” kata Hanif seusai mendatangani Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) di stasiun Juanda, Jakarta, Senin (12/1/2015).

SPKA merupakan organisasi serikat pekerja serikat buruh yang termasuk tertua di Indonesia. SPKA memilki jumlah anggota sekitar 15.000 orang.

Hadir Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ruslan Irianto Simbolon, Ketua Umum SPKA Syafriadi, dan Direktur Utama PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) Tri Handoyo.  Continue reading Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Ribuan buruh bergerak ke Balai Kota

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA News) – Ribuan buruh bergerak ke Balai Kota DKI Jakarta Jakarta, Rabu siang, antara lain meminta revisi upah minimum.

Pada pukul 11.00 WIB, ribuan buruh yang sebagian besar mengendarai sepeda motor berada di Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat. Sementara koordinator mereka berada di depan menaiki kendaraan bak terbuka yang dilengkapi pengeras suara.

“Kami akan menuju Balai Kota,” kata seorang buruh.  Continue reading Ribuan buruh bergerak ke Balai Kota

50.000 Buruh akan Kepung Jabodetabek

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 50.000 personel buruh akan melakukan unjuk rasa di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada esok hari, Rabu (10/12/2014). Unjuk rasa kali ini bersifat nasional dan berasal dari sekira 40 serikat buruh yang ada di seluruh Jabodetabek.

“Kita mau membawa isu UMP (Upah Minumum Provinsi) di tiap daerah, kemudian efek kenaikan harga BBM bersubsidi dan TDL (Tarif Dasar Listrik), menuntut jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan menghapus sistem outsourcing,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas.com, Selasa (9/12/2014).  Continue reading 50.000 Buruh akan Kepung Jabodetabek

BPJS Ketenagakerjaan

Sumber: [Opini-Kompas]
Sabtu, 06 Desember 2014

Program jaminan sosial bagi tenaga kerja, sesuai dengan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, kiranya akan dimulai tahun 2015.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, badan publik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang merupakan transformasi PT (Persero) Jamsostek, telah mempersiapkan diri memikul tanggung jawab itu. Jika semua berjalan sesuai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), semua pekerja akan memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JKM).  Continue reading BPJS Ketenagakerjaan

KSPI : naikkan upah jangan khawatir investor lari

Sumber: Antara

Said Iqbal. Presiden KSPI ” Kalau investor dari Jepang lari, akan masuk Korea. Jadi jangan takut-takut menaikkan upah,

Kalau investor dari Jepang lari, akan masuk Korea. Jadi jangan takut-takut menaikkan upah,”

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak perlu khawatir investor akan hengkang karena kenaikan upah minimum buruh.

“Kalau investor dari Jepang lari, akan masuk Korea. Jadi jangan takut-takut menaikkan upah,” ujar Iqbal dalam acara diskusi KAHMI di Jakarta, Jumat.

Iqbal meyakini Indonesia kaya dengan sumber daya alam, sehingga tak perlu takut jika investor lari.

“Tapi ironisnya, Indonesia pemilik upah minimum terendah. Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada 2014 masih jauh tertinggal dibandingkan Tiongkok, Thailand dan Filipina.”

Bahkan Banjarnegara di Jawa Tengah, menempati peringkat upah terendah yakni sebesar Rp910.000 per bulan.

“Angka itu jauh lebih rendah dari Kamboja, Pakistan, Mongolia, dan Vietnam,” jelas dia.

Dengan demikian, upah minimum di Tanah Air masih kompetitif jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara.

Namun sayangnya, sepanjang sejarah pengupahan pemerintah selalu menetapkan upah di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Iqbal menjelaskan jika upah buruh tidak disesuaikan, pertumbuhan ekonomi menjadi sia-sia.

“Tidak ada salahnya, pemerintah mengabulkan permintaan buruh terkait upah minimum,” tukas dia.

Editor: Ruslan Burhani

Continue reading KSPI : naikkan upah jangan khawatir investor lari

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Sumber: CNN Indonesia

BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKIKepala BNP2TKI Nusron Wahid saat menyampaikan sambutannya pada acara serah terima jabatan di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Jumat (28/11). (ANTARAFOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/12). Nusron mengaku, kedatangannya kali ini adalah untuk menggandeng KPK untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi di lembaga yang dia pimpin, termasuk di antaranya pungutan liar (pungli) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Saya ingin tahu dan diskusi, di mana sih letak-letak layanan penanganan masalah TKI yang dianggap KPK potensial untuk dijadikan lahan korupsi. Di lembaga ini (BNP2TKI) harus birokrasinya efisien dan kredibel serta akuntabel,” ujar Nusron di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/12).

Nusron mengatakan, salah satu potensi korupsi yang pernah disebut oleh KPK adalah adanya pungli di bandara. “Dulu keluhannya kan masalah ‘Selapajang’ di Bandara Soekarno-Hatta. Banyak pungli di situ. Kemudian ditutup atas rekomendasi KPK,” ujarnya.

Pungutan liar di Terminal IV Selapajang tersebut menjadi salah satu modus korupsi. Modus yang lain yakni penukaran mata uang asing yang dimiliki oleh para buruh migran tersebut. Kerap kali, para buruh mendapatkan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar pada umumnya. “Kami tidak ingin ada manipulasi maupun ada keringat-keringat TKI yang diperas oleh orang lain,” katanya.

Lebih lanjut, dia menceritakan ihwal pemberantasan pungutan liar di Terminal III Bandara Soekarno Hatta tersebut. “Sekarang Terminal III itu sudah tidak ada, semua TKI bebas keluar sesuai dengan kehendaknya kecuali TKI yang transit,” katanya memastikan.

Sementara itu, pihaknya tengah menyelidiki indikasi pungutan liar di Terminal 2D. “Ada namanyacommon use lounge di terminal 2D, itu tempat crisis center. Nah, kalau di sana masih ada pungli-pungli, nanti kami tingkatkan pengawasannya,” ujarnya.

Merujuk data BNP2TKI, jumlah TKI yang pulang ke Indonesia sejak Juli hingga September 2014, yakni sebanyak 60.397 jiwa. Mereka pulang dari sejumlah negara Timur Tengah, Singapura, Malaysia, dan negara lainnya. Kepulangan mereka melalui 13 pintu kepulangan. Belasan pintu tersebut di antaranya BPK TKI Selapajang Tangerang, Terminal 2 Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ahmad yani, Tanjung Pinang, Bandara Internasional Lombok Mataram, Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Entikong Kalimantan Barat, Bandara Nunukan, Bandara Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Kualanamu Medan.
(meg/sip)

Continue reading BNP2TKI Gandeng KPK Berantas Pungli TKI

Buruh DIY Ajukan Draf Revisi UMK 2015

Sumber: Koran Tempo, 3 Desember 2014

YOGYAKARTA, Koran Tempo – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta kesal karena Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan surat edaran tentang imbauan penyesuaian upah minimum kabupaten/kota (UMK). Padahal buruh menuntut revisi UMK 2015 seusai kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

“Omongan Sultan itu sabda pandhita ratu. Kalau Sultan isin (malu merevisi UMK), ya mangga,” kata Koordinator Advokasi dan Hak Asasi Manusia SPSI DIY, Yatiman, saat dihubungi Tempo, kemarin. Continue reading Buruh DIY Ajukan Draf Revisi UMK 2015

Ketenagakerjaan – Diperlukan Reorientasi Kebijakan

Sumber: Kompas Cetak, 3 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Reorientasi kebijakan dan strategi pembangunan diperlukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Sejumlah langkah dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hal ini mengemuka dalam seminar ”Percepatan Pemetaan, Perencanaan, dan Pengembangan Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI XLIX di Jakarta, Senin (2/12).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan, ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tiga masalah utama, yakni terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan tingginya pengangguran.  Continue reading Ketenagakerjaan – Diperlukan Reorientasi Kebijakan

KSPI: SPN Kembali Bergabung Momentum Strategis

Sumber: Antara

Jakarta (Antara) – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bergabungnya kembali Serikat Pekerja Nasional (SPN) merupakan momentum strategis dalam kebangkitan gerakan buruh di Indonesia.

“Gerakan buruh di berbagai negara mempunyai posisi strategis dalam menentukan kebijakan negara karena mempunyai jumlah dan pengaruh yang besar,” kata Said Iqbal melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa.
Said mengatakan dengan bergabungnya SPN, maka jumlah anggota KSPI kini mencapai hampir 1,8 juta anggota. SPN memiliki anggota 390 ribu di seluruh Indonesia. Continue reading KSPI: SPN Kembali Bergabung Momentum Strategis

Buruh DIY akan Hubungi Ganjar Soal Revisi UMK

YOGYAKARTA, Koran Tempo – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta akan menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menanyakan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menolak merevisi UMK.

“Apa dasar DIY sulit merevisi UMK? Kami akan hubungi Ganjar yang berkali-kali merevisi UMK,” kata Koordinator Divisi Advokasi SPSI DIY, Yatiman, di Gedung Pracimosono, kompleks Kepatihan Yogyakarta, kemarin.

Menurut Sultan, Pemerintah DIY sedang menggodok surat edaran. Besar kompensasi bergantung pada pendekatan bupati dan wali kota dengan pengusaha di daerahnya. “Jadi tidak ada revsi,” kata dia.  Continue reading Buruh DIY akan Hubungi Ganjar Soal Revisi UMK

Aksi mogok lumpuhkan Yunani dan batalkan penerbangan

Sumber: Antara
Kamis, 27 November 2014 16:59 WIB | 3.716 Views
Atena (ANTARA News) – Serikat Buruh Yunani, Kamis, melakukan aksi mogok 24 jam, yang membatalkan ratusan penerbangan, menutup kantor umum dan sangat mengganggu angkutan setempat.

Gerakan itu adalah unjukrasa besar industri pertama untuk melumpuhkan negara tersebut, yang didera penghematan dalam beberapa bulan belakangan.

Serikat sektor swasta GSEE dan timpalannya dari sektor publik ADEDY menyeru dilakukannya aksi pemogokan untuk memprotes rencana pemutusan hubungan kerja dan reformasi pensiun yang dituntut oleh para pemimpin Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional yang telah dua kali memberi pinjaman Yunani.

Semua penerbangan domestik dan internasional Yunani dibatalkan setelah pengendali lalu lintas udara bergabung dalam aksi pemogokan itu. Layanan kereta api dan kapal feri juga menghentikan operasinya. Rumah sakit mempekerjakan staf darurat sedangkan kantor pajak dan kantor publik lokal lainnya tetap ditutup.

“GSEE menolak obsesi dogmatis pemerintah dan troika dengan kebijakan penghematan dan kenaikan pajak,” kata serikat dalam sebuah pernyataan minggu ini seperti dilaporkan Reuters.

Kelompok ini menuduh pemerintah mencoba untuk membawa pasar tenaga kerja kembali ke “abad pertengahan” dan menerapkan kebijakan yang menyebabkan “krisis kemanusiaan”.

Ribuan rakyat Yunani bersiap-siap untuk menggelar aksi di parlemen pada Kamis sebagai bagian dari aksi unjuk rasa untuk menandai pemogokan.

Dua serikat pekerja itu telah menggelar aksi pemogokan umum pada April. Protes besar telah menurun tajam sejak saat itu saat rasa frustrasi dan kemarahan telah mengakibatkan merebaknya putus asa dan pasrah atas tingkat pengangguran yang melebihi 25 persen dan penurunan tajam pendapatan.

Hasil dari aksi Kamis dapat memberikan kunci bagi oposisi untuk melawan pemerintah konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Antonis Samaras, yang berada di bawah tekanan dari kreditur Uni Eropa atau IMF yang memaksa pemotongan lebih untuk menyeimbangkan anggaran tahun depan.

Samaras telah memberlakukan putaran ulang penghematan untuk memastikan Yunani terus menerima pembayaran bantuan tetapi sekarang berusaha untuk meninggalkan program utang yang tidak populer dalam upaya untuk mengamankan kelangsungan pemerintahannya melalui tahun depan.

Sebagai akibatnya, para pejabat Yunani kembali dengan tangan kosong dari Paris pada Rabu setelah dua hari pembicaraan dengan inspektur Uni Eropa dan IMF gagal meraih kesepakatan terkait kajian ulang utang negara itu.

(Uu.G003)

Editor: Fitri Supratiwi

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Continue reading Aksi mogok lumpuhkan Yunani dan batalkan penerbangan

Tenaga Kerja – Butuh Perlindungan Pemerintah

Oleh: Susanti A Simanjuntak

Sumber Kompas Cetak, 28 November 2014

Bagai dua sisi mata pisau. Pada satu sisi, pasar tunggal ASEAN akan mendorong perdagangan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Pada sisi lain, persaingan tenaga kerja akan menjadi lebih ketat karena kemudahan lalu lintas tenaga kerja dari sesama negara anggota ASEAN.

Pemerintah perlu melindungi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai akhir tahun 2015 akan membuka pasar tenaga kerja untuk profesi insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, akuntan.

Penghapusan aturan yang menghalangi perekrutan tenaga kerja asing (TKA) menjadi syarat yang harus dipenuhi di dalam MEA. Padahal, Indonesia masih menghadapi banyak masalah seputar tenaga kerja, antara lain, masih tingginya jumlah pengangguran, banyaknya pekerja dengan pendidikan minim, dan tuntutan upah minimum. Jumlah pelaku wirausaha pun hanya berkisar 1,4 persen dari jumlah tenaga kerja. Continue reading Tenaga Kerja – Butuh Perlindungan Pemerintah

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2015.

Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP 2015. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.

“Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK,” jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang denganLiputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).

Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.

Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.

UMP 2015 itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja,” jelas dia.

Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Continue reading Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia

Karyawan PT Kertas Nusantara Tolak Prabowo Maju Pilpres

Sumber: Tribunnews

Bupati Berau, Makmur HAPK saat menghadapi para pengunjuk rasa dari Serikat Buruh PT Kiani Kertas yang menuntut Pemkab Berau menindak tegas produsen pulp yang kerap telat membayarkan gaji dan tunjangan karyawan, Senin (8/7/2013).

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) di site Mangkajang, Kecamatan Sambaliung, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Berau, mereka menolak Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2015.

Pasalnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kertas Nusantara itu menilai, Prabowo sebagai pemilik PT Kertas Nusantara belum mampu menangani persoalan negara.

“Prabowo mengurus yang kecil-kecil saja tidak mampu, apalagi mengurusi persoalan negara,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya, Senin (8/7/2013).

Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi kekesalan karyawan PT Kertas Nusantara, sebab mereka kecewa, selama ini pembayaran gaji selalu terlambat. Iuran Jamsostek dan asuransi lain yang belum dibayarkan.

“Termasuk sisa gaji yang tertunda, kami juga minta mereka tidak semena-mena terhadap karyawan,” katanya lagi.  Continue reading Karyawan PT Kertas Nusantara Tolak Prabowo Maju Pilpres