Buruh Kalbar Tak Digaji di Riau

Sumber: Pontianak Post

SEBANYAK 26 buruh bangunan asal Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak tidak mendapatkan upah setelah bekerja selama tujuh bulan di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Mereka dijanjikan gaji yang besar, namun hingga kembali ke rumah masing-masing janji itu tidak dipenuhi. Kemarin, mereka mendatangi Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalbar di Jalan DA Hadi, Pontianak. Para buruh tersebut mengadukan nasib mereka dan berharap Komnas HAM membantu memperjuangkan hak-hak mereka.

Persoalan ini dimulai ketika para buruh itu mendapatkan tawaran untuk bekerja pada sebuah proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau, September 2012.  Salah seorang buruh Abdullah AS Fadli mengatakan, saat itu dia dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp200 ribu perhari. Proyek sendiri menggunakan sistem borongan. Semakin rajin bekerja semakin besar upah yang akan diterima. “Karena yang mengajak itu sudah saya kenal saya langung setuju saat ditawari. Saya tidak tanya macam-macam. Pokoknya modal kepercayaan saja,” cerita Abdullah.

Tak berapa lama Abdullah langsung berangkat bersama sejumlah pekerja lain. Mereka dibawa dengan menggunakan kapal laut. Saat berangkat mereka dipinjami uang sebesar Rp1 juta rupiah untuk keluarga masing-masing. “Uang itu saya berikan ke istri saya, untuk belanja selama ditinggal,” kata warga Jalan Dokter Rubini, RT 21 RW 07 kelurahan tengah, Mempawah Hilir

Sampai di lokasi proyek, mereka tidak langsung bekerja. Saat itu bahan material bangunan belum tersedia. Selama satu bulan mereka menganggur. Baru setelah datang material bangunan, pekerjaan dimulai.   Selama bekerja, mereka tinggal di camp-camp yang terbuat dari papan dan tripleks. Di malam hari mereka tidur tanpa tilam. “Kami tidur dengan alas terpal. Kalau malam kedinginan,” ungkap Abdullah. Padahal saat awal berangkat mereka dijanjikan akan ditempatkan di camp yang layak dan nyaman.   Continue reading Buruh Kalbar Tak Digaji di Riau

Upah Migas Tak Kunjung Dibayarkan, Buruh Ancam Boikot Pilgubri

Sumber: Tribunnews

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menyerukan boikot untuk segala agenda politik, jika hingga 1 Agustus mendatang, pembayaran kenaikan upah sektor migas 2013 tak segera dibayarkan. Sikap ini sebagai bentuk protes kalau pemerintah tak serius untuk mengurusi buruh dan sibuk berpolitik. Sikap cuek pemerintah untuk menegakkan aturan pemberlakuan upah migas ini, menurut SBSI telah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengulur-ulur waktu pembayaran kenaikan upah dan akumulasi selisih kenaikan upah per Januari 2013.

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Riau Patar Sitanggang SH menegaskan, boikot politik, termasuk pemilihan gubernur Riau 4 September mendatang akan terus dikampanyekan lewat gerakan buruh, jika pemerintah alpa dalam menegakkan aturan yang sudah dibuatnya sendiri.

“Penetapan kenaikan upah migas 2013 itu ditetapkan dan diteken sendiri oleh Gubernur Riau sebagai perwakilan pemerintah. Tapi, pemerintah sendiri justru tak sungguh-sungguh untuk mengawasi dan menginstruksikan pelaksanaan upah tersebut. Buktinya, sampai saat ini perusahaan belum membayar kenaikan upah,” tegas Patar Sitanggang, Selasa (9/7) siang.  Continue reading Upah Migas Tak Kunjung Dibayarkan, Buruh Ancam Boikot Pilgubri

Pekerja Timah Protes – Pencurian Cadangan Timah Sekitar Rp 28,5 Triliun

Sumber: Kompas

Pangkal Pinang, Kompas – Ribuan pekerja PT Timah Tbk berunjuk rasa,
Rabu (22/5), di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Mereka
memprotes penyelundupan timah dan pencurian cadangan milik PT Timah
senilai Rp 28,5 triliun dalam empat tahun terakhir.

Para pekerja memulai aksi di kantor pusat PT Timah di Jalan Sudirman,
Kota Pangkal Pinang. Dari sana, mereka menggunakan 55 bus menuju kantor
Gubernur dan DPRD Babel, lalu ke Markas Polda Babel yang berjarak
sekitar 7 kilometer dari kantor pusat PT Timah. Mereka membentangkan
sejumlah poster yang isinya, antara lain, penghentian penjarahan timah
Babel, audit asal-usul pasir timah untuk batangan timah ekspor, serta
penghentian ekspor ilegal.  Continue reading Pekerja Timah Protes – Pencurian Cadangan Timah Sekitar Rp 28,5 Triliun

7 Ribu Buruh Migas Tak Kunjung Nikmati Kenaikan Upah

Sumber: TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU – Sebanyak tak kurang dari tujuh ribu buruh sektor Migas di Riau hingga Rabu (22/5/2013), masih menunggu untuk bisa menikmati kenaikan upah sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Sebab, meski sudah ada kesepakaatan bipartit antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh, kenaikan upah belum serta merta berlaku tanpa adanya peraturan gubernur yang sudah diundangkan sekretaris daerah.
Kenaikan upah itu berlaku sejak Januari 2013. Artinya, setiap buruhsektor migas, akan menarima secara rapel kenaikan upah itu.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Ruzaini, Rabu (22/5/2013) membenarkan keterangan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau soal proses penggodokan Pergub tentang upah minimum sektor Migas Riau tahun 2013.

“Kami selaku satuan kerja sudah meengirimkan permohonan untuk mengundangkan kesepakatan upah sektor ini. Karena menurut undang undang tenaga kerja, upah sektor ini harus diundangkan dengan Pergub. Bahkan, karena kami terus menerima keluhan teman-teman serikat buruh, kami telah pula menyurati kembali untuk menanyakan perkembangan harmonisasi itu,” ujar Ruzaini.  Continue reading 7 Ribu Buruh Migas Tak Kunjung Nikmati Kenaikan Upah

Disnakertrans: banyak perusahaan Babel tak jalankan PKB

Sumber: Antara

Pangkalpinang (ANTARA News) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didik Suprapto mengatakan, banyak perusahaan di provinsi itu tidak menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan PKB, tapi banyak sekali yang belum karena perusahaan-perusahaan tersebut belum memiliki Pengurus Unit Kerja (PUK),” kata Didik di Pangkalpinang, Selasa.

Didik mengatakan, pihaknya terus mendorong terbentuknya PKB antara perusahaan dengan pekerja atau buruh guna menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.  Continue reading Disnakertrans: banyak perusahaan Babel tak jalankan PKB