Karyawan PAM Jaya Dukung Pengambilalihan PDAM oleh Pemprov

Sumber: Kompas

Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Serikat Pekerja PDAM Jakarta Sopiyanto (Photo oleh SP PDAM Jakarta)

JAKARTA, KOMPAS.com — Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya) yang ditempatkan di PT Palyja dan PT Aetra mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil alih kembali pengelolaan air minum di Ibu Kota.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Air Minum Indonesia PAM Jaya, Sri Rima, mengatakan, langkah ini dianggap sebagai solusi terbaik dan strategis untuk menjamin ketersediaan air minum bagi warga Jakarta dengan harga terjangkau. Selama lebih dari 16 tahun menjalin kerja sama dengan swasta tidak banyak manfaat yang diperoleh masyarakat DKI Jakarta.

“Kami sangat sedih dengan kondisi PAM Jaya sekarang. Dulu, sebelum kerja sama dengan swasta, PAM Jaya masih bisa mencatat untung, tetapi sekarang justru makin buntung. Langkah Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta, untuk mengambil alih kembali Palyja pantas didukung dan diwujudkan segera,” ujar Sri Rima, dalam siaran pers, Senin (10/6/2013). 

Serikat Pekerja Tolak Rencana Dahlan Bentuk BUMN Outsourcing

Sumber: Liputan6

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang akan mendirikan BUMN outsourcing.

“Dengan tegas kami menolak outsourcing pembentukan BUMN outsourcing oleh Dahlan,” ungkap Sekretaris Jenderal KSPI, Muhammad Rusdi saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Pendirian perusahaan pelat merah yang akan menangani tenaga outsourcing di lingkungan BUMN, dinilai hanya akan membuat perbedaan antara buruh outsourcing dan karyawan tetap BUMN semakin jelas terlihat.

“Ini kan jelas ada perbedaan nasib antara outsourcing dan karyawan tetap. Kenapa harus dibuat BUMNoutsourcing, Kalau mau tidak ada kesenjangan, lebih baik Dahlan menghapus outsourcing di BUMN dan mengangkat pekerja outsourcing jadi karyawan tetap,” urainya. 

Morales “Merampas” Perusahaan Listrik Spanyol

Sumber: Suara Pembaruan

Personel militer berjaga-jaga di sekitar kantor pusat perusahaan listrik Transportadora de Electridad SA (TDE) milik Spanyol di Cochabamba, Bolivia setelah Presiden Evo Morales mengeluarkan dekrit untuk menasionalisasi perusahaan dan memerintahkan militer untuk mengambil alih perusahaan itu, Selasa (1/5) [AFP]

[LA PAZ] Presiden Bolivia Evo Morales “merampas” perusahaan listrik milik Spanyol Transportadora de Electricidad SA yang merupakan anak perusahaan Red Electrica Corporacion SA, Selasa (1/5). Morales mengklaim tindakannya itu sebagai nasionalisasi sektor listrik Bolivia dan segera mengerahkan personel militer di lokasi perusahaan milik Spanyol itu.

Morales memanfaatkan simbolisme May Day atau Hari Buruh Internasional untuk mengerahkan pasukan dan menduduki instalasi perusahaan Transportadora de Electricidad SA, anak perusahaan dari Red Electrica Corporacion SA.

Presiden menyatakan listrik sebagai pelayanan dasar harus berada di bawah kontrol negara. Tindakan Morales serupa dengan negara tetangganya, Argentina yang lebih dulu menguasai perusahaan minyak Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dari perusahaan energi Spanyol, Repsol SA, yang telah memegang saham mayoritas.