Indonesia Ikut Andil “Selamatkan” Para Pekerja Ilegal di Arab Saudi

Sumber: Kompas

Antrean para pekerja asing ilegal mengular di luar kantor imigrasi Arab Saudi di distrik Al-Khazan, Riyadh. Pemerintah Saudi memperpanjang tenggat waktu bagi para pekerja asing hingga 3 November mendatang untuk melengkapi surat-surat mereka. | FAYEZ NURELDINE / AFP

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi memperpanjang masa pendaftaran program amnesti bagi seluruh pekerja asing termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki dokumen atau habis masa berlakunya. WNI di Arab Saudi dapat mendaftar hingga November 2013 .
“Kita punya waktu yang lebih luang,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu ( 3/7/2013 ).
Marty mengatakan, keputusan pemerintah Arab Saudi itu setelah pemerintah Indonesia melakukan sejumlah lobi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menulis surat kepada Raja Arab Saudi. Ia juga berbicara dengan Menlu Arab Saudi.  Continue reading Indonesia Ikut Andil “Selamatkan” Para Pekerja Ilegal di Arab Saudi

Advertisements

Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Sumber: Tempo

TEMPO.COJakarta– Analis Kebijakan pekerja migran Migrant Care Wahyu Susilo menilai naiknya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak berdampak pada kesejahteraan para TKI. Menurut Wahyu, pemerintah gagal menegosiasikan upah minimum TKI pada Pemerintah Malaysia. “Pemerintah gagal mendesak poin upah ini ke Malaysia,” kata Wahyu saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Upah Minimum TKI di Malaysia Rp 2,4 Juta).

Dia menuding pemerintah lamban mengeksekusi perjanjian dengan Malaysia mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Dia justru khawatir meski dalam perjanjian biaya yang dibebankan ke TKI sama, praktik di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Secara teori penambahan biaya memang dibayar majikan. Namun Wahyu khawatir, majikan atau perusahaan akan membebankan biaya ini kepada TKI. (Baca: Biaya Perekrutan TKI untuk Malaysia Naik)

Wahyu menuturkan, peningkatan kompetensi bisa jadi akan mendorong jalur TKI secara ilegal. Dia berkaca pada kasus TKIon sale pada akhir tahun lalu. “Ini akan menjadi beban bagi TKI,” kata dia.  Continue reading Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Sumber:  Tempo

TEMPO.COJakarta– Analis Kebijakan pekerja migran Migrant Care Wahyu Susilo menilai naiknya biaya perekrutan tenaga kerja Indonesia di Malaysia tak berdampak pada kesejahteraan para TKI. Menurut Wahyu, pemerintah gagal menegosiasikan upah minimum TKI pada Pemerintah Malaysia. “Pemerintah gagal mendesak poin upah ini ke Malaysia,” kata Wahyu saat dihubungi, Selasa, 2 Juli 2013. (Baca: Upah Minimum TKI di Malaysia Rp 2,4 Juta).

Dia menuding pemerintah lamban mengeksekusi perjanjian dengan Malaysia mengenai peningkatan kualitas tenaga kerja. Dia justru khawatir meski dalam perjanjian biaya yang dibebankan ke TKI sama, praktik di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Secara teori penambahan biaya memang dibayar majikan. Namun Wahyu khawatir, majikan atau perusahaan akan membebankan biaya ini kepada TKI. (Baca: Biaya Perekrutan TKI untuk Malaysia Naik)  Continue reading Biaya Rekrut TKI Naik, Negosiasi Upah Gagal

Pemerintah jangan anggap buruh mingran sebagai komoditi

Sumber: Antaranews

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR Indra meminta pemerintah mengubah pola pikir terkait buruh migran di luar negeri jangan dijadikan komoditi saja bagi Indonesia tetapi diberikan perlindungan.

“Konsep pahlawan devisa negara bisa dianggap dua pandangan yaitu apresiasi dan menjadi komoditi. Mereka menjadi TKI karena ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja dengan baik, sehingga TKI harus beri perlindungan optimal,” kata Indra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan kasus kerusuhan di Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada Minggu (9/6) merupakan refleksi buruknya pelayanan pemerintah bagi buruh migran. 

Hal itu menurut dia wujud nyata bahwa buruh Indonesia belum mendapatkan tempat semestinya di hadapan pemerintah.

“Buruh migran terkesan sebagai kelas dua karena sering tidak mendapat pelayanan maksimal. Karena itu jangan sampai kalangan profesional dilayani dengan ramah tetapi pelayanan bagi buruh migran seadanya dan diabaikan,” ujarnya.

 

Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Sumber: Tribunnews

Tribunnews.com, Jakarta – Menakertrans Muhaimin Iskandarmengimbau kepada para TKI  yang sedang  mengurus dokumen perbaikan status tenaga kerja illegal menjadi  legal   di Arab Saudiagar mewaspadai  adanya upaya-upaya penipuan dengan meminta imbalan uang untuk  proses pengurusan dokumen perbaikan status kerja ini .

Muhaimin  menegaskan  bahwa tidak ada pembebanan biaya apapun bagi TKI yang sedang melakukan pengurusan dokumen perbaikan status kerja dan perjanjian kerja di Arab Saudi.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya apapun dari TKI dalam pengurusan dokumen perbaikan status kerja di Arab Saudi. Semua prosedur pelayanan dokumen perbaikan status kerja  diberlakukan dengan gratis, “ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar  dalam keterangan pers di Jakarta pada  Continue reading Muhaimin: TKI Urus Perbaikan Dokumen di Arab Saudi Gratis

Api di KJRI Jeddah

Sumber: Kompas Cetak

Api tak akan menyala di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah,
Arab Saudi, kalau saja perlindungan terhadap hak setiap buruh migran
Indonesia telah dilakukan dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Tanpa diskriminasi maksudnya pemerintah tak justru sibuk melabeli buruh
migran dengan status legal dan ilegal. Mereka yang ada di sana harus
dipandang sebagai warga negara Indonesia yang memang mesti dilindungi
dan dilayani dengan baik.

Karena itu tidak terjadi, mestinya tak perlu terlalu kaget apabila
kemudian timbul huru-hara, seraya mencari provokator untuk dijadikan
kambing hitam.  Continue reading Api di KJRI Jeddah

PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDIP menuntut pemerintah membuat paspor bagi para BMI (Buruh Migran Indonesia)/TKI overstayers dan bukan SPLP (paspor sementara). Dokumen itu dibutuhkan sebagai travel dokument sekali jalan untuk pulang ke Indonesia.

Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP dan anggota Pansus Revisi UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan SPLP tidak selayaknya dipakai sebagai dasar memperkerjakan BMI di Saudi.

“PDIP mengingatkan supaya Pemerintah mengutamakan kebutuhan para BMI overstayers atas kepastian status ‘kewarganegaraan’ mereka dan bukan kebutuhan BNP2TKI untuk melakukan perekrutan-perekrutan TKI di negara Saudi,” ungkapnya kepada Tribunnews.com, Selasa (18/6/2013).  Continue reading PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers