Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Sumber: Pikiran Rakyat

JAKARTA, (PRLM).- Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menampung curahan hati sejumlah anggota Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) terkait masih adanya larangan pembentukan serikat kerja di daerah tertentu oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Ditegaskan, pelarangan pendirian serikat pekerja (union busting) termasuk pelanggaran hukum dan bisa ditindak secara tegas melalui hukum pidana.

“Larangan pendirian serikat pekerja itu merupakan tindakan pidana. Itu jelas dilarang karena bertentangan dengan Undang-undang soal soal Serikat Pekerja,” kata Hanif seusai mendatangani Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) di stasiun Juanda, Jakarta, Senin (12/1/2015).

SPKA merupakan organisasi serikat pekerja serikat buruh yang termasuk tertua di Indonesia. SPKA memilki jumlah anggota sekitar 15.000 orang.

Hadir Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ruslan Irianto Simbolon, Ketua Umum SPKA Syafriadi, dan Direktur Utama PT Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) Tri Handoyo.  Continue reading Larang Dirikan Serikat Pekerja, Terancam Pidana

Advertisements

Dirut Surveyor Indonesia dilaporkan serikat pekerja

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA News) – Pengurus Serikat Pekerja Surveyor Indonesia melaporkan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Muhammad Arief Zaiunudin ke Polda Metro Jaya, terkait mutasi dan demosi diduga dilatarbelakangi kritikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan perusahaan.

“Kami menduga mutasi itu melanggar undang-undang serikat pekerja, sehingga pengurus serikat pekerja melaporkan Dirut PT Surveyor Indonesia,” kata Ketua Serikat Pegawai Surveyor Indonesia, Irman Bustaman di Markas Polda Metro Jaya, Senin (22/7) malam.

Irman menyebutkan, pihaknya melengkapi bukti laporan dengan menyertakan surat somasi dan surat jawaban somasi dari Dirut PT Surveyor Indonesia, serta surat pengurus yang dimutasi.  Continue reading Dirut Surveyor Indonesia dilaporkan serikat pekerja

Pekerja Indosat-IM2 Kirim Surat ke SBY

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus perjanjian kerja samaIndosat dengan IM2 terus mengundang polemik dari berbagai pihak karena sudah masuk ke ranah hukum dan pengadilan. Bahkan, serikat pekerja kedua perusahaan tersebut telah melayangkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Isi surat tersebut meminta pemerintah, untuk mencarikan solusi terkait perbedaan penafsiran dalam bisnis telekomunikasi yang berujung pemutusan vonis hukuman kepada dua pejabat tinggi perusahaan tersebut.

“Kami berharap Presiden SBY memberikan pencerahan, kami seluruh karyawan cemas karena tempat kerja dimana kami mencari nafkah diperkarakan dan dituduh korupsi,” ujar Presiden Serikat PekerjaIndosat Yoan Hardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2013).

Menurut dia, pada dasarnya pekerja menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Namun, ada dua penafsiran hukum dari instansi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung yang berbeda.  Continue reading Pekerja Indosat-IM2 Kirim Surat ke SBY

Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Demo di KBN

Sumber: Okezone

JAKARTA – Massa buruh yang menamakan diri Gerakan Bersama Aliansi Buruh Kawasan (Geber ABK) berunjuk rasa di depan kantor Direksi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jalan Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Koordinator aksi dari Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI)  Ade Mulyadi mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan karena ada puluhan karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh managemen PT Dosan Cipta Busana Jaya.

“Ada 20 pengurus serikat pekerja yang dipecat. Kita meminta pihak perusahaan untuk dipekerjakan kembali,” kata Ade kepada wartawan di KBN, Jakarta Utara (1/7/2013).

Saat ini perwakilan massa buruh sedang menunggu negosiasi dengan pihak perusahaan. “Kami minta kepada manajemen PT Dosan untuk mengeluarkan kawan-kawan dan bergabung dengan kawan-kawan,” tuturnya.  Continue reading Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Demo di KBN

Permendagri Berangus Kebebasan Buruh Berserikat

Sumber: Kompas

Buruh dari ISBI (Ikatan Serikat Buruh Indonesia) dan SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) menggelar unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta, Rabu (1/5/2013). Tuntutan para buruh antara lain menghapuskan sistem kerja alih daya dan menetapkan upah layak bagi buruh.

JAKARTA, KOMPAS.com— Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAI FSPMI) menilai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 memberangus kebebasan berserikat. Permendagri tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memasukkan serikat buruh/serikat pekerja sebagai bagian dari ormas.

“Permendagri seharusnya hanya untuk ormas yang selama ini berada di bawah pembinaan Kemdagri dan pemda. Serikat Buruh/Serikat Pekerja berada di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan keberadaannya merupakan bagian dari hak berserikat yang dijamin Konstitusi, hukum international yang sudah diratifikasi, yaitu Konvensi ILO 87 tentang Kebebasan Berserikat dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” tutur Sekretaris Umum PP SPAI FSPMI Jamaludin, Selasa (21/5/2013) di Jakarta.  Continue reading Permendagri Berangus Kebebasan Buruh Berserikat

Pendampingan Terhadap Serikat Pekerja Minim

Sumber: Bisnis

JAKARTA: Belum optimalnya pendampingan terhadap serikat pekerja/serikat buruh patut disayangkan.

Hal itu menyebabkan berbagai kepentingan pekerja/buruh yang seharusnya diperjuangkan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, butuh pembelajaran kepada pekerja/buruh terkait dengan hak-haknya, khususnya dalam berserikat.

“Satu kendala yang dihadapi terkait dengan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh, yakni sumber daya manusianya,” ujarnya, Rabu, 23 Mei 2012.  Continue reading Pendampingan Terhadap Serikat Pekerja Minim

Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Mogok

Sabtu, 19 Mei 2012

Batam, Kompas – Ratusan buruh PT Varta Micro Battery di Batam mogok kerja. Aksi itu sebagai protes atas pemecatan pengurus serikat pekerja dan ratusan pekerja alih daya.

Mogok kerja dilakukan bergantian, sesuai dengan jam kerja di pabrik pembuat baterai tersebut. Para pekerja duduk-duduk di depan gerbang pabrik yang berdiri di kawasan industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, itu. Mereka berencana menggelar mogok hingga akhir bulan jika tuntutan mereka tetap diabaikan.

Salah seorang pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Unit Varta, Ramon, menuturkan, 13 pengurus serikat pekerja di perusahaan itu diberhentikan secara sepihak pada April 2012. Manajemen beralasan 13 orang itu mangkir. ”Pemecatan tidak prosedural dan tanpa melalui perundingan bipartit,” ujarnya, Jumat (18/5), di Batam.

Salah satu indikasi pelanggaran itu adalah ada pengurus serikat pekerja mendapat surat peringatan (SP) dua kali dalam sehari. Akibatnya, pengurus itu tidak diberikan kesempatan membela atau memperbaiki diri.

Selain pengurus, 283 pekerja alih daya juga diberhentikan mulai bulan April. Perusahaan itu tidak melanjutkan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas. ”Kami bingung harus mengadu ke mana. Nasib kami makin tidak jelas,” ujar salah seorang pekerja, Linda.   Continue reading Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Mogok