Kontroversi Jaminan Hari Tua

Sumber: KOMPAS

Berbagai kontroversi dan hiruk-pikuk masalah pencairan dana Jaminan Hari Tua mewarnai pelaksanaan awal secara penuh BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015 lalu.

Para pekerja peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa lagi mencairkan dana JHT-nya secara keseluruhan pasca pemberlakuan UU No 40 Tahun 2004 (UU SJSN) dan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang JHT (PP JHT). Atas peraturan baru ini, para pekerja melakukan penolakan masif dengan membuat petisi di media sosial menuntut agar skema pencairan dana JHT dikembalikan seperti semula, yaitu pencairan dana JHT setelah lima tahun kepesertaan plus satu bulan pasca PHK. Ketentuan baru pencairan dana JHT yang mensyaratkan masa kepesertaan sepuluh tahun dengan pembatasan pencairan dana paling banyak 10 persen secara tunai atau 30 persen untuk perumahan dari jumlah JHT (diamanatkan Pasal 22 Ayat 4 dan Ayat 5 PP No 46 Tahun 2015) tidak menjawab kebutuhan para pekerja, khususnya pekerja yang mengalami PHK.  Continue reading Kontroversi Jaminan Hari Tua

Advertisements

JAMINAN HARI TUA Agar Dinaikkan 15%

Sumber: Bisnis Indonesia

JAKARTA: Serikat pekerja/serikat buruh meminta pemerintah untuk menaikkan besarnya iuran jaminan hari tua dalam jaminan sosial tenaga kerja dari 5,70% dari gaji sebulan menjadi 15%.

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, dengan dinaikkannya iuran jaminan hari tua (JHT) menjadi 15% maka banyak manfaat yang diterima pekerja/buruh.

Manfaat itu, lanjutnya, di antaranya pekerja/buruh menjadi ‘dipaksa’ untuk menabung, sehingga memiliki dana cadangan ketika ada pemutusan hubungan kerja dan saat pensiun.

Selain itu, Timboel menambahkan akan ada akumulasi dana yang lebih besar lagi saat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan beroperasi. Continue reading JAMINAN HARI TUA Agar Dinaikkan 15%