Sulawesi Selatan Titipkan Nasib Ratusan Tenaga Honorer

Sumber: Koran Tempo, 3 Desember 2014

MAKASSAR, Koran Tempo – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan, Mustari Soba, meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI memperjuangkan nasib 900 tenaga honorer di daerah itu. Dia berfokus pada kebijakan moratorium penambahan jumlah pegawai negeri yang berlaku saat ini.

“Masih banyak tenaga honorer yang saat ini nasibnya belum jelas,” kata Mustari, di sela pertemuannya dengan anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, di kantor gubernur , kemarin. Continue reading Sulawesi Selatan Titipkan Nasib Ratusan Tenaga Honorer

Advertisements

Minat Jadi Guru Melonjak

Sumber: Kompas Cetak

[Tajuk Rencana] Minat Jadi Guru Melonjak
Rabu, 10 Juli 2013

Melonjaknya lulusan SMA mendaftar ke bidang studi di lembaga tenaga
kependidikan identikkah dengan melonjaknya minat jadi guru?

Data tersebut harapan sekaligus pertanyaan. Harapan sebab 69,4 persen
lulusan SMA, lebih dari separuh pendaftar dalam Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri 2013 (sekitar 407.000 dari 585.789 orang), ingin
menjadi guru. Pertanyaannya, apakah data itu cermin perubahan positif
terhadap profesi guru? Puluhan tahun profesi guru dan dosen terpuruk.
Dicoba dengan segala cara agar pamornya naik, terakhir secara
kelembagaan institut keguruan dan ilmu pendidikan diubah menjadi
universitas dan perbaikan kesejahteraan.
Namun, profesi guru tetap belum jadi pilihan pertama. Kita gembira.
Sebab, keprihatinan rendahnya penghargaan pada profesi keguruan sudah
berjalan cukup lama, mulai dari rendahnya kesejahteraan, selalu jadi
kambing hitam kemerosotan mutu. Kalau benar gejala melonjaknya pendaftar
identik naiknya minat jadi guru, itu perlu disyukuri.

Nyinyir sudah kita sampaikan penting dan strategisnya profesi guru.
Kita tidak ingin sampaikan lagi. Kita mau ingatkan ke masih perlunya
telaah mendalam tentang sebab-akibat dan logika melonjaknya minat
pendaftar ke lembaga kependidikan dengan naiknya minat jadi guru.
Jangan-jangan itu hanya strategi meraih gelar S-1 yang tak otomatis
perubahan minat apalagi kecenderungan umum.

Gugatan di atas masuk akal. Ingin kita ke sampingkan jawaban atas
gugatan ini, dan lebih penting solusi kita selamatkan mereka yang
berminat ke profesi keguruan punya kemudahan daripada mereka yang
menjadi guru karena kepepet (terpaksa).

UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen membolehkan semua sarjana dari
program studi apa pun mengambil profesi guru. Itu karena dalam
penerimaan calon guru yang lebih dipentingkan adalah kompetensi atas
ilmu dan bukan kompetensi mendidik yang diperoleh dari pedagogi di
lembaga kependidikan. Calon guru lulusan ilmu kependidikan potensial
tergusur. Padahal, sarjana non-kependidikan menjadi guru karena kepepet
setelah tidak diterima bekerja sesuai bidang yang mereka tempuh.  Continue reading Minat Jadi Guru Melonjak

Guru Honorer Jakarta Akan Dapat KJS

Sumber: Tempo

TEMPO.COJakarta – Pemerintah Provinsi DKI berencana memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada guru-guru honorer dan guru bantu di Ibu Kota. Soalnya pendapatan mereka terbilang kecil dan tak mendapat tunjangan kesehatan seperti guru berstatus pegawai negeri sipil.

“KJS diberikan sebagai pengganti tunjangan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 8 Juli 2013.

Saat ini, Dinas Kesehatan masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan jumlah guru honorer dan guru bantu yang patut mendapat KJS. “Sedang diperhitungkan sekolah seperti apa yang dapat dan angkanya berapa,” ujar Dien.

Menurut dia, pemberian KJS untuk guru honorer dan guru bantu tak perlu menambah biaya. Soalnya saat ini baru ada sekitar 2,2 juta warga yang terdaftar dalam KJS, padahal pemerintah mengalokasikan dana untuk 4,7 juta penduduk.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto sebelumnya mengatakan DKI Jakarta memiliki 11.751 guru honorer dan 5.757 guru bantu. Guru honorer di sekolah negeri mendapat uang transportasi Rp 400 ribu per bulan dari APBD. Sementara guru bantu mendapat tambahan uang transportasi Rp 550 ribu per bulan dari APBD dan Rp 1 juta per bulan dari APBN.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pemberian KJS bagi guru honorer itu bukan rencana dadakan, melainkan sudah terprogram pada saat merancang program Kartu Jakarta Sehat. “Sudah masuk program,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Guru Honor Diupah Rp 50.000 Per Bulan

Soe, Kompas – Terdapat sekitar 500 guru honor SD dan SMP di Kabupaten
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang mendapat honor Rp
50.000-Rp 100.000 per bulan. Mereka kebanyakan mengajar di sekolah
swasta. Panggilan mengabdi membuat mereka tetap bertahan.

Asnat Bel, guru honor di salah satu SD swasta di Amanuban Timur, 45
kilometer dari Kota Soe, misalnya, mendapat honor Rp 50.000 per bulan.

Sarche Kase (26), yang menjadi guru honor selama lima tahun di sekolah
swasta lainnya, mendapat honor Rp 75.000 per bulan dan dibayarkan setiap
tiga bulan. ”Saya tidak kuat karena honor itu tidak cukup untuk biaya
hidup sehingga saya mengundurkan diri,” kata Sarche yang kini akan
berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia.  Continue reading Guru Honor Diupah Rp 50.000 Per Bulan

Gaji Guru Honorer Terancam Menurun

Sumber: Kompas Cetak

Jakarta, Kompas – Gaji guru honorer di DKI Jakarta terancam menurun akibat perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Semula dana bantuan operasional sekolah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pihak sekolah juga diperbolehkan memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.

Kini, bantuan operasional sekolah atau BOS langsung disalurkan ke dinas pendidikan dan kemudian diteruskan ke suku dinas. Dari suku dinas, dana baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Pihak sekolah juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, termasuk besaran gaji honorer. Pemerintah pusat mensyaratkan anggaran untuk gaji honorer hanya 20 persen dari BOS.  Continue reading Gaji Guru Honorer Terancam Menurun