Guru Honorer Jakarta Akan Dapat KJS

Sumber: Tempo

TEMPO.COJakarta – Pemerintah Provinsi DKI berencana memberikan Kartu Jakarta Sehat kepada guru-guru honorer dan guru bantu di Ibu Kota. Soalnya pendapatan mereka terbilang kecil dan tak mendapat tunjangan kesehatan seperti guru berstatus pegawai negeri sipil.

“KJS diberikan sebagai pengganti tunjangan kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 8 Juli 2013.

Saat ini, Dinas Kesehatan masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan jumlah guru honorer dan guru bantu yang patut mendapat KJS. “Sedang diperhitungkan sekolah seperti apa yang dapat dan angkanya berapa,” ujar Dien.

Menurut dia, pemberian KJS untuk guru honorer dan guru bantu tak perlu menambah biaya. Soalnya saat ini baru ada sekitar 2,2 juta warga yang terdaftar dalam KJS, padahal pemerintah mengalokasikan dana untuk 4,7 juta penduduk.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto sebelumnya mengatakan DKI Jakarta memiliki 11.751 guru honorer dan 5.757 guru bantu. Guru honorer di sekolah negeri mendapat uang transportasi Rp 400 ribu per bulan dari APBD. Sementara guru bantu mendapat tambahan uang transportasi Rp 550 ribu per bulan dari APBD dan Rp 1 juta per bulan dari APBN.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pemberian KJS bagi guru honorer itu bukan rencana dadakan, melainkan sudah terprogram pada saat merancang program Kartu Jakarta Sehat. “Sudah masuk program,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Advertisements

Guru Honor Diupah Rp 50.000 Per Bulan

Soe, Kompas – Terdapat sekitar 500 guru honor SD dan SMP di Kabupaten
Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang mendapat honor Rp
50.000-Rp 100.000 per bulan. Mereka kebanyakan mengajar di sekolah
swasta. Panggilan mengabdi membuat mereka tetap bertahan.

Asnat Bel, guru honor di salah satu SD swasta di Amanuban Timur, 45
kilometer dari Kota Soe, misalnya, mendapat honor Rp 50.000 per bulan.

Sarche Kase (26), yang menjadi guru honor selama lima tahun di sekolah
swasta lainnya, mendapat honor Rp 75.000 per bulan dan dibayarkan setiap
tiga bulan. ”Saya tidak kuat karena honor itu tidak cukup untuk biaya
hidup sehingga saya mengundurkan diri,” kata Sarche yang kini akan
berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke Malaysia.  Continue reading Guru Honor Diupah Rp 50.000 Per Bulan

Guru Honorer – Mengabdi dalam Keterpinggiran

Kompas – Kamis, 3 Mei 2012

Semangat mengabdi sebagai pendidik tak pernah luntur kendati harus
dijalani dengan honor pas-pasan, malah jauh di bawah standar upah buruh.
Hanya berharap suatu hari ada keberpihakan pada nasib mereka. Inilah
balada para guru honorer.

Aris Kurniawan (34) sebagai guru honorer memiliki beban kerja setara
dengan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolahnya. Ia mengajar kelas
III Sekolah Dasar Negeri Curug 01, Bojongsari, Kota Depok, mulai dari
Senin sampai Sabtu untuk enam mata pelajaran.

Continue reading Guru Honorer – Mengabdi dalam Keterpinggiran

PGRI Gugat Pemerintah

Sumber: Radio Netherlands

PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, menggugat pemerintah ke Mahkamah Konstitusi soal tenaga buruh honorer yang pada gilirannya menyangkut bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta. Sejarah membuktikan bahwa sekolah-sekolah swasta seperti Taman Siswa merupakan bagian dari proses kemerdekaan Indonesia.

Menurut UUD ’45 setiap warga negara berhak mengecap pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di samping UU tentang guru dan dosen ada keputusan dari menteri PAN beberapa tahun lalu yang sekarang mau dilaksanakan, yaitu membatasi tenaga-tenaga guru honorer di sekolah-sekolah, termasuk bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah swasta.  Continue reading PGRI Gugat Pemerintah

Gaji Guru Honorer Terancam Menurun

Sumber: Kompas Cetak

Jakarta, Kompas – Gaji guru honorer di DKI Jakarta terancam menurun akibat perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional sekolah. Semula dana bantuan operasional sekolah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pihak sekolah juga diperbolehkan memanfaatkan bantuan tersebut sesuai kebutuhan.

Kini, bantuan operasional sekolah atau BOS langsung disalurkan ke dinas pendidikan dan kemudian diteruskan ke suku dinas. Dari suku dinas, dana baru disalurkan ke sekolah-sekolah. Pihak sekolah juga harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, termasuk besaran gaji honorer. Pemerintah pusat mensyaratkan anggaran untuk gaji honorer hanya 20 persen dari BOS.  Continue reading Gaji Guru Honorer Terancam Menurun