TKI Pulang Tak Harus Lewat Terminal Khusus

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Ternyata, para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang baru pulang dari bekerja di luar negeri, tak wajib lagi transit ke Terminal IV Bandara Soekarno Hatta. Selama ini, sudah terlanjur ada semacam prosedur bahwa TKI punya ‘terminal sendiri’. Sebelum Terminal IV, dulu ‘terminal’ untuk TKI adalah Terminal III yang kini dialihkan untuk menambah terminal bagi penerbangan domestik.

Staf Khusus Mennakertrans Bidang Tenaga Kerja, Dita Indah Sari mengatakan para TKI yang baru pulang dari luar negeri tidak perlu melalui terminal ini. Namun dia tak menampik masih banyak TKI yang tiba dari luar negeri kemudian transit ke Terminal Selapajang. Selapajang adalah lokasi Terminal IV Bandara Soekarno Hatta.

Menurut Dita, sosialiasi Permennakertrans 16/2012 kepada TKI memang masih harus digalakkan. “Bisa jadi memang sosialisasi masih kurang, karena peraturan ini juga masih terbilang baru,” bilang Dita. Peraturan menteri tersebut mengatur tentang tata cara kepulangan TKI secara mandiri ke daerah asal masing-masing, terbit dan berlaku per 26 September 2012.  Continue reading TKI Pulang Tak Harus Lewat Terminal Khusus

Advertisements

PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDIP menuntut pemerintah membuat paspor bagi para BMI (Buruh Migran Indonesia)/TKI overstayers dan bukan SPLP (paspor sementara). Dokumen itu dibutuhkan sebagai travel dokument sekali jalan untuk pulang ke Indonesia.

Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP dan anggota Pansus Revisi UU 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan SPLP tidak selayaknya dipakai sebagai dasar memperkerjakan BMI di Saudi.

“PDIP mengingatkan supaya Pemerintah mengutamakan kebutuhan para BMI overstayers atas kepastian status ‘kewarganegaraan’ mereka dan bukan kebutuhan BNP2TKI untuk melakukan perekrutan-perekrutan TKI di negara Saudi,” ungkapnya kepada Tribunnews.com, Selasa (18/6/2013).  Continue reading PDIP Tuntut Penerbitan Paspor bagi Buruh Migran Overstayers

Masih Banyak Negara Non-Muslim Perlakukan TKW Lebih Manusiawi

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) permanen ke Arab Saudi, tidak perlu dikhawatirkan. Karena, banyak negara non-Muslim jauh lebih memanusiawikan buruh migran.

“Masih banyak negara yang memerlakukan TKW dengan baik. Dengan berat hati, Taiwan dan Hong Kong yang non-Muslim, memerlakukanTKW lebih manusiawi. Ada hak yang diberikan ke TKW,” ujar Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) KH Said Aqil Siroj yang akrab disapa Kang Said, saat rapat bersama anggota LPOI di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2013).

Menurut Kang Said, saat negara Arab lain sudah menandatangani MoU untuk melindungi dan memerlakukan TKW lebih manusiawi, Pemerintah Arab Saudi justru belum melakukannya.  Continue reading Masih Banyak Negara Non-Muslim Perlakukan TKW Lebih Manusiawi

Sumber: BBC Indonesia

Anis Hidayah mengatakan “mestinya dari awal ada strategi bagaimana memberikan pelayanan dengan memperhatikan SDM-nya, dari awal BNP2TKI, Kemenakertrans, Kemenlu dari Jakarta mengirimkan ekstra SDM ke sana dan bukan reaktif atas kebutuhan yang terjadi di lapangan”

Koordinator Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan seharusnya kekacauan antrean ribuan tenaga kerja di depan kantor KJRI Jedah, Arab Saudi bisa diantisipasi oleh perwakilan Indonesia di negara itu.

Anis mengatakan insiden di luar kantor KJRI Jedah juga merupakan akumulasi dari buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas terhadap para tenaga kerja.

“Ini akumulasi dari buruknya pelayanan selama ini, persepsi orang KBRI itu mereka melayani hanya melayani administrasi surat di dalam gedung, sementara orang yang antri di luar gedung tidak mereka layani dengan baik,” kata Anis kepada BBC Indonesia.

“Tidak ada tenda selembarpun padahal di Arab panasnya seperti apa, orang yang antri dan berdesakkan juga kehausan.”

Seorang relawan yang berada di lokasi saat kejadian, Sharief Rahmat mengatakan kericuhan dalam antrean juga muncul karena adanya perlakuan keras dari pihak keamanan setempat.  Continue reading

Konvensi ILO – Buruh Migran sebagai Subyek

Sumber: Kompas

Setelah menunggu selama hampir 14 tahun, Pemerintah Indonesia akhirnya
mengesahkan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, bulan
April tahun 2012.

Konvensi ini dikenal memiliki watak cukup radikal, terutama karena
membagi tanggung jawab perlindungan pekerja migran kepada negara
penerima. Mengacu pada prinsip dasar Organisasi Buruh Internasional
(ILO) dan prinsip nondiskriminasi dalam HAM, tidak ada lagi istilah
undocumented labour atau pekerja migran ilegal.  Continue reading Konvensi ILO – Buruh Migran sebagai Subyek

Mimpi Perlindungan TKI

Kompas – Jumat, 2 November 2012

Kalau sampai hari ini masih ada yang berpikir bangsa Indonesia telah
berada pada trek yang benar sebagai negara maju dan tak mungkin tersesat
ke arah negara yang gagal, mungkin itu hanya para pemimpi di siang
hari.

Begitu juga jika masih ada yang berbuih-buih mulutnya mengatakan
pemerintah telah melakukan pelindungan yang optimal terhadap tenaga
kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, itu mungkin karena mereka memang
tak hendak bangkit dari tidur panjangnya. Tak usah dibangunkan, sudah
terlalu boros bangsa ini membuang energi untuk membuka lebar-lebar mata
mereka yang pejam permanen.  Continue reading Mimpi Perlindungan TKI

Ketika Para Pejabat Menghitung Remitansi

Kompas – Rabu, 15 Agustus 2012

Biasanya saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, media massa memberi
perhatian khusus pada kondisi harga bahan pangan yang cenderung naik.
Juga karut-marut tata kelola transportasi menghadapi arus mudik.

Selain itu—setidaknya dalam lima tahun terakhir—ada ”tradisi”
baru yang dilakukan menjelang Lebaran, yaitu menghitung remitansi (hasil
jerih payah buruh migran) yang mengalir deras ke Tanah Air. Simak saja
liputan media-media lokal mewartakan peningkatan transaksi aliran masuk
remitansi di daerah kantong buruh migran, baik lewat jasa perbankan
maupun lembaga keuangan nonperbankan.  Continue reading Ketika Para Pejabat Menghitung Remitansi