Archive | Serikat buruh RSS feed for this section

Karyawan PT Kertas Nusantara Tolak Prabowo Maju Pilpres

9 Jul

Sumber: Tribunnews

Bupati Berau, Makmur HAPK saat menghadapi para pengunjuk rasa dari Serikat Buruh PT Kiani Kertas yang menuntut Pemkab Berau menindak tegas produsen pulp yang kerap telat membayarkan gaji dan tunjangan karyawan, Senin (8/7/2013).

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB - Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) di site Mangkajang, Kecamatan Sambaliung, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Berau, mereka menolak Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2015.

Pasalnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kertas Nusantara itu menilai, Prabowo sebagai pemilik PT Kertas Nusantara belum mampu menangani persoalan negara.

“Prabowo mengurus yang kecil-kecil saja tidak mampu, apalagi mengurusi persoalan negara,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya, Senin (8/7/2013).

Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi kekesalan karyawan PT Kertas Nusantara, sebab mereka kecewa, selama ini pembayaran gaji selalu terlambat. Iuran Jamsostek dan asuransi lain yang belum dibayarkan.

“Termasuk sisa gaji yang tertunda, kami juga minta mereka tidak semena-mena terhadap karyawan,” katanya lagi.  Continue reading

Buruh Kecam PNS Disnaker yang Main “Game Online” Saat Kerja

9 Jul

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan buruh yang tergabung di Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Indonesia Bersatu (LP3IB) berunjuk rasa di gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka mengecam etos kerja yang buruk serta adanya dugaan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

Thony Charles, Koordinator LP3IB, mengatakan, pihaknya menemukan banyak pegawai negeri sipil yang tak memiliki etos kerja yang baik. Hal itu bisa terlihat dari aktivitas PNS Disnaker DKI tiap hari.

“Lingkungan Disnakertrans DKI etos kerja yang lemah. Sering kumpul-kumpul di kantin belakang dinas, baca koran, main game online dan internet, ngobrol ngalor ngidul yang enggak perlu,” ujarnya, Senin (8/7/2013) pagi.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa mendapati praktik KKN dan sejumlah pungutan liar oleh para oknum pejabatnya. Mulai dari pembebanan biaya bagi para calon pencari kerja, hingga rekayasa lelang pengadaan barang dan jasa, juga kasus lainnya.   Continue reading

Buruh di 25 Kota Turun ke Jalan Tolak Kenaikan BBM Pada 17 Juni 2013

13 Jun

Sumber: Detik

Jakarta - Para buruh di bawah koordinasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Presiden KSPI Said Iqbal bahkan menyiapkan aksi besar-besaran serentak di 25 kota tepat pada Senin, 17 Juni 2013 saat sidang paripurna penetapan APBN-Perubahan 2013

Beberapa kota yang akan ada aksi demo buruh antaralain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Serang, Semarang, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Yogjakarta, Batam, Karimun, Bintan, Medan, Banda Aceh, Lampung, Makassar, Manado, Gorontalo, Samarinda dan Jayapura.  Continue reading

Ratusan Serikat Pekerja PLN Gelar Munas

12 Jun

Sumber: Tribunnews

RIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Sekitar 700-an serikat pekerja PT PLN menggelar musyawarah nasional di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (12/6/2013). Kegiatan ini mengakomodir pegawai PLN sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan.

Mengangkat tema ” Mengawal Proses Produksi, Mengantarkan Kejayaan PLN”, melalui Munas diharapkan kehidupan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pegawainya bisa terjalin.

Kepala Bidang Pengembangan Sistem SDM PT PLN Pusat  Yusri Setyawan mengatakan, hubungan industrial harmonis dapat diwujudkan bila tercapai kenyamanan dalam bekerja, keamanan berproduksi dan keterlibatan pegawai dalam proses produksi yang menjadi modal dasar perusahaan menuju perusahaan yang sehat serta berkinerja unggul dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawainya.

Dalam munas ini akan kembali dipilih ketua umum Serikat Pekerja periode baru

7 Ribu Buruh Migas Tak Kunjung Nikmati Kenaikan Upah

23 May

Sumber: TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Sebanyak tak kurang dari tujuh ribu buruh sektor Migas di Riau hingga Rabu (22/5/2013), masih menunggu untuk bisa menikmati kenaikan upah sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Sebab, meski sudah ada kesepakaatan bipartit antara asosiasi pengusaha dan serikat buruh, kenaikan upah belum serta merta berlaku tanpa adanya peraturan gubernur yang sudah diundangkan sekretaris daerah.
Kenaikan upah itu berlaku sejak Januari 2013. Artinya, setiap buruhsektor migas, akan menarima secara rapel kenaikan upah itu.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, Ruzaini, Rabu (22/5/2013) membenarkan keterangan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau soal proses penggodokan Pergub tentang upah minimum sektor Migas Riau tahun 2013.

“Kami selaku satuan kerja sudah meengirimkan permohonan untuk mengundangkan kesepakatan upah sektor ini. Karena menurut undang undang tenaga kerja, upah sektor ini harus diundangkan dengan Pergub. Bahkan, karena kami terus menerima keluhan teman-teman serikat buruh, kami telah pula menyurati kembali untuk menanyakan perkembangan harmonisasi itu,” ujar Ruzaini.  Continue reading

Buruh dan Kesejahteraan

8 Oct

Kompas – Sabtu, 6 Oktober 2012

Oleh SAID IQBAL – Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia

Aksi demo buruh yang digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia
oleh lebih dari 2 juta pekerja, Rabu (3/10), merupakan bentuk ekspresi
kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dianggap tidak peka
merespons aspirasi mereka.

Tiga hal yang utama dari aspirasi itu adalah terkait penataan sistem
kerja alih daya (outsourcing), penghapusan upah murah, dan penyegeraan
jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Trilogi tuntutan itu
bukanlah isu yang baru muncul kemarin, melainkan disuarakan
bertahun-tahun oleh pekerja melalui berbagai cara elegan dan demokratis
agar diperoleh penyelesaian bijak dari pemerintah.  Continue reading

Pendampingan Terhadap Serikat Pekerja Minim

24 May

Sumber: Bisnis

JAKARTA: Belum optimalnya pendampingan terhadap serikat pekerja/serikat buruh patut disayangkan.

Hal itu menyebabkan berbagai kepentingan pekerja/buruh yang seharusnya diperjuangkan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, butuh pembelajaran kepada pekerja/buruh terkait dengan hak-haknya, khususnya dalam berserikat.

“Satu kendala yang dihadapi terkait dengan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh, yakni sumber daya manusianya,” ujarnya, Rabu, 23 Mei 2012.  Continue reading

Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Mogok

21 May

Sabtu, 19 Mei 2012

Batam, Kompas – Ratusan buruh PT Varta Micro Battery di Batam mogok kerja. Aksi itu sebagai protes atas pemecatan pengurus serikat pekerja dan ratusan pekerja alih daya.

Mogok kerja dilakukan bergantian, sesuai dengan jam kerja di pabrik pembuat baterai tersebut. Para pekerja duduk-duduk di depan gerbang pabrik yang berdiri di kawasan industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, itu. Mereka berencana menggelar mogok hingga akhir bulan jika tuntutan mereka tetap diabaikan.

Salah seorang pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Unit Varta, Ramon, menuturkan, 13 pengurus serikat pekerja di perusahaan itu diberhentikan secara sepihak pada April 2012. Manajemen beralasan 13 orang itu mangkir. ”Pemecatan tidak prosedural dan tanpa melalui perundingan bipartit,” ujarnya, Jumat (18/5), di Batam.

Salah satu indikasi pelanggaran itu adalah ada pengurus serikat pekerja mendapat surat peringatan (SP) dua kali dalam sehari. Akibatnya, pengurus itu tidak diberikan kesempatan membela atau memperbaiki diri.

Selain pengurus, 283 pekerja alih daya juga diberhentikan mulai bulan April. Perusahaan itu tidak melanjutkan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas. ”Kami bingung harus mengadu ke mana. Nasib kami makin tidak jelas,” ujar salah seorang pekerja, Linda.   Continue reading

Pengawasan Ketenagakerjaan – Pemerintah Bingung Pilih Wakil Pekerja

21 May

Sabtu, 19 Mei 2012

Jakarta, Kompas – Pemerintah memerlukan waktu lebih lama lagi untuk menyusun keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang berasal dari unsur serikat pekerja. Jumlah serikat pekerja yang banyak dan keterbatasan posisi yang tersedia membuat pemerintah bingung memilih wakil serikat pekerja.

”Pembentukan komite ini bertujuan membawa fungsi pengawasan dalam fase keterbukaan demi memperkuat pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Tetapi, kami kesulitan menentukan anggota komite perwakilan dari SP/SB (serikat pekerja/serikat buruh) untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan berkat keterwakilan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handaya, di Jakarta, Jumat (18/5).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 10 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan pada 20 April 2012. Komite beranggota 19 orang dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Continue reading

Buruh Global – Bersiap Menghadapi Model Kerja Sama Gabungan

7 May

Kompas – Sabtu, 5 Mei 2012

Hari Buruh pada awal bulan Mei diperingati di berbagai negara di dunia,
diikuti ratusan ribu orang di masing-masing negara, mulai dari Indonesia
sampai Kuba. Di daratan China, Hari Buruh adalah libur nasional masuk
kategori ”minggu emas” karena libur selama seminggu sama halnya
dengan libur Tahun Baru Imlek.

Sejak Revolusi Industri yang berlangsung selama 100 tahun sejak tahun
1750, posisi kaum buruh terombang antara bentrokan ideologi dan adu
kekuatan politik, menempatkan kelompok pekerja pada lapisan terbawah di
dalam kemajuan industri yang mengubah tatanan pertanian, manufaktur,
pertambangan, transportasi, dan teknologi.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: