Yogyakarta Luncurkan Komite Perlindungan Kaum Difabel

YOGYAKARTA, Koran Tempo – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama sejumlah aktivis serta perwakilan masyarakat kaum difabel meluncurkan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Pembentukan komite tersebut dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota Yogyakarta, kemarin. Tujuanya agar Yogyakarta terwujud sebagai kota ramah kaum difabel.

“Ada empat kelompok kerja untuk menangani lebih spesifik dan serius sesuai dengan kebutuhan kaum difabel,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, di sela-sela sosialisasi forum itu.

Kelompok kerja itu meliputi bidang pendidikan, kesejahateraan, advokasi/hukum, dan infrastruktur. “Forum ini adalah awal dari pemerintah dan masyarakat mengawal setiap isu disabilitas hingga selesai,” kata dia. 

Koordinator Organisasi Wahana Keluarga Cerebral Palsy Yogyakarta, Anies Lestari, mengkritik penanganan atas kaum difabel. Pemerintah dituding masih bermasalah menangani persoalan kaum difabel, misalnya, ihwal pendataan. “Data kaum difabel berbeda antara pemerintah, BPS, dan organisasi masyarakat,” katanya.

Anggota Komite Perlindungan Difabel, yang juga menjadi Direktur Yayasan Sabda, Nurul Zaadah Andreani, membenarkan adanya data kaum difabel di Yogyakarta yang memang berbeda-beda. Jika mengacu dari hasil pendataan BPS, jumlah kaum difabel pada 2011 ada 1.800 orang. Sedangkan versi organisasi masyarakat pendamping kaum difabel di Yogyakarta memiliki data 2.300 orang.

Yang lebih mengejutkan lagi, hasil pendataan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta menyebutkan data penyandang disabilitas hanya berjumlah 300 orang. “Kami menduga petugas kecamatan atau pemerintah di tingkat bawah belum mengerti atau bisa mengklasifikasikan mana kaum difabel, mana yang bukan. Jadi, hanya dilihat dari fisiknya yang cacat,” kata Nurul.

Veronika, aktivis penggagas komunitas tunarungu Dunia Tak Lagi Sunyi, menuturkan orang tua anak penyandang disabilitas sering kerepotan dan hilang jejak soal pelayanan pemerintah yang bisa diakses kaum difabel. “Kami berharap Komite itu tak hanya sekadar pusat layanan kaum difabel, melainkan juga pusat pembelajaran,” kata dia. PRIBADI WICAKSONO

Advertisements

Published by

Indah Budiarti

Indah Budiarti, bekerja untuk Public Services International (www.world-psi.org) sebagai Organising and Communication Coordinator untuk kantor Asia dan Pasifik. Dia memegang pekerjaan ini sejak bulan April 2007 sampai sekarang. Dia juga bertanggung jawab untuk kegiatan dan aktifitas pekerja muda bagi anggota organisasi ini di wilayah Asia dan Pasifik. Sebelumnya dia adalah PSI Coordinator for Indonesia mulai bulan September 1999 sampai dengan Maret 2007. Dan beliau juga merangkap sebagai Project Coordinator untuk PSI/SASK/JHL Trade Union Development Project for Indonesia 2005-2007. Dia adalah alumni Program Master Kebijakan Buruh dan Globalisasi di Global Labour University Jerman (2009/2010). Isi tulisan dari blog ini adalah tanggungjawab dia dan bukan merupakan pernyataan atau nilai dari organisasi dimana dia bekerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s