Ketenagakerjaan – Diperlukan Reorientasi Kebijakan

Sumber: Kompas Cetak, 3 Desember 2014

JAKARTA, KOMPAS — Reorientasi kebijakan dan strategi pembangunan diperlukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Sejumlah langkah dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hal ini mengemuka dalam seminar ”Percepatan Pemetaan, Perencanaan, dan Pengembangan Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI XLIX di Jakarta, Senin (2/12).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja Benny Soetrisno mengatakan, ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tiga masalah utama, yakni terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan tingginya pengangguran. 

Merujuk data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2014, sebanyak 55,3 juta orang atau 46,80 persen angkatan kerja Indonesia berpendidikan SD ke bawah.

Direktur Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Bagus Maryanto mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan karena besarnya jumlah tenaga kerja yang mencapai 125,32 juta orang.

Di sisi lain, ada kelemahan berupa rendahnya kompetensi, produktivitas, dan daya saing. ”Kualitas sumber daya manusia tidak merata, seperti antara bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia,” ujar Bagus.

Menurut dia, perlu intervensi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

”Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, instansi terkait, pemerintah daerah, pihak swasta, dan juga masyarakat,” katanya.
Sistem pengupahan

Sistem pengupahan dinilai hanya menguntungkan pekerja formal. Ke depan, pelaku usaha berharap pemerintah menghilangkan rintangan bagi pengusaha, seperti soal pengupahan dan perizinan.

”Lima tahun terakhir, total kenaikan upah 115 persen. Namun, kenaikan sebesar itu yang menikmati pekerja di sektor formal, bukan informal,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi dalam pertemuan CEO, kemarin.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani hadir dalam acara itu.

Dalam kesempatan itu, Hariyadi B Sukamdani ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Apindo.

Hanif menilai, akar masalah pengupahan adalah regulasi upah minimum yang membuat upah minimum harus naik per tahun tanpa dibarengi kenaikan produktivitas. (CAS/NAD)

Advertisements

Published by

Indah Budiarti

Indah Budiarti, bekerja untuk Public Services International (www.world-psi.org) sebagai Organising and Communication Coordinator untuk kantor Asia dan Pasifik. Dia memegang pekerjaan ini sejak bulan April 2007 sampai sekarang. Dia juga bertanggung jawab untuk kegiatan dan aktifitas pekerja muda bagi anggota organisasi ini di wilayah Asia dan Pasifik. Sebelumnya dia adalah PSI Coordinator for Indonesia mulai bulan September 1999 sampai dengan Maret 2007. Dan beliau juga merangkap sebagai Project Coordinator untuk PSI/SASK/JHL Trade Union Development Project for Indonesia 2005-2007. Dia adalah alumni Program Master Kebijakan Buruh dan Globalisasi di Global Labour University Jerman (2009/2010). Isi tulisan dari blog ini adalah tanggungjawab dia dan bukan merupakan pernyataan atau nilai dari organisasi dimana dia bekerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s