Api di KJRI Jeddah

Sumber: Kompas Cetak

Api tak akan menyala di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah,
Arab Saudi, kalau saja perlindungan terhadap hak setiap buruh migran
Indonesia telah dilakukan dengan baik dan tanpa diskriminasi.

Tanpa diskriminasi maksudnya pemerintah tak justru sibuk melabeli buruh
migran dengan status legal dan ilegal. Mereka yang ada di sana harus
dipandang sebagai warga negara Indonesia yang memang mesti dilindungi
dan dilayani dengan baik.

Karena itu tidak terjadi, mestinya tak perlu terlalu kaget apabila
kemudian timbul huru-hara, seraya mencari provokator untuk dijadikan
kambing hitam. 

Sumber masalah

Sumber masalah yang sesungguhnya adalah buruknya pelayanan dan
birokrasi untuk melayani kepentingan mereka yang terpaksa memilih
menjadi buruh di luar negeri. Pasti mereka lebih terhormat dan
bermanfaat bagi Ibu Pertiwi ini daripada mereka yang selalu membuat
negeri ini bangkrut dengan korupsinya.

Menjadi overstayer pasti bukan kehendak murni buruh migran Indonesia.
Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, sepanjang 2005-2010 sebanyak
123.486 WNI overstayer yang dideportasi dari Arab Saudi.

Dari jumlah itu, sebanyak 71 persen (88.737) adalah mereka yang telah
jadi buruh migran di sana. Sisanya (34.749) adalah mereka yang
dimasukkan ke Arab melalui rombongan umrah.

Masalah overstayer ini lebih disebabkan pelanggaran perjanjian kerja
yang berlaku selama dua tahun kontrak kerja. Kebanyakan buruh migran
yang bekerja melewati masa tersebut karena majikan menahan secara
sepihak tanpa disertai perpanjangan dokumen, baik perjanjian kerja
maupun dokumen keimigrasian.

Selain itu, banyak juga pekerja rumah tangga migran yang terpaksa
melarikan diri dari rumah majikan karena perlakuan yang tak manusiawi.
Dalam pelarian itu, mereka jadi tidak berdokumen karena dokumen mereka
ditahan oleh majikannya.

Persoalan di atas sebenarnya dapat dicegah jika Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang menempatkan buruh migran
bertanggung jawab penuh atas keberadaan buruh migran selama bekerja.

Sebagai pihak yang menempatkan, semestinya PPTKIS memiliki data kapan
seharusnya buruh migran harus pulang atau melakukan perpanjangan kontrak
kerja. Sayangnya, kepentingan untuk mendapatkan keuntungan membuat lupa
tanggung jawab yang sesungguhnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga lemah dalam mengawasi kinerja
PPTKIS. Bahkan, mereka bersimbiosis melakukan dan membiarkan pelanggaran
demi pelanggaran hak buruh migran. Hal ini setidaknya terlihat dari
minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang
telah terjadi.

Para overstayer di Arab Saudi juga berasal dari rombongan umrah. Hal
ini mestinya juga harus diantisipasi. Sebab, tidak sedikit terjadi
praktik penempatan buruh migran di sana dengan menggunakan visa umrah.

Sekali lagi, karena minimnya pengawasan terhadap biro umrah yang nakal,
akhirnya banyak yang memanfaatkan visa umrah untuk melakukan bisnis
penempatan buruh migran di Arab Saudi. Tak aneh bila beberapa PPTKIS
juga mengembangkan bisnis atau biro perjalanan umrah. Dalam kaitan ini,
mestinya Kementerian Agama tidak bisa tinggal diam.

Sayangnya, sumber masalah overstayer selama ini relatif tidak disentuh.
Pemerintah sampai hari ini masih terlalu konservatif dalam menyelesaikan
masalah overstayer, yakni hanya menyelesaikan dampaknya. Tanpa
meningkatkan pengawasan terhadap PPTKIS dan biro perjalanan umrah,
overstayer akan terus menjadi masalah. 

Paradoks kebijakan

Meskipun saat ini Kerajaan Arab Saudi memberikan amnesti bagi warga
asing yang bekerja di sana, sesungguhnya ini hanya satu sisi kebijakan
yang paradoks.

Hal ini karena, bagi buruh migran, mereka tidak cukup hanya dengan
dokumen surat perjalanan laksana paspor. Mereka juga harus dapat exit
permit dari sponsor (dalam hal ini adalah majikan) bagi yang ingin
pulang ke Indonesia. Tanpa itu mereka tetap tak bisa pulang ke
Indonesia.

Situasi ini disebabkan karena Arab Saudi dan beberapa negara tujuan
buruh migran di Timur Tengah memberlakukan sistem kafala atau sistem
sponsorship. Dalam sistem kafala, buruh migran tidak bisa pindah majikan
atau keluar dari negara di mana bekerja tanpa izin atau persetujuan dari
sponsor/majikan.

Hal ini sesungguhnya telah mendorong banyak organisasi masyarakat sipil
dari sejumlah negara mengampanyekan penghapusan sistem kafala. Sebab,
dalam sistem kafala, buruh migran semakin rentan menghadapi berbagai
bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti gaji tak dibayar,
penyiksaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual, karena kuasa majikan
selaku sponsor atas buruh migran.

Perlu introspeksi dan evaluasi

Insiden pembakaran di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)
Jeddah yang mengakibatkan meninggalnya dua buruh migran asal Sampang dan
NTB sungguh duka yang mendalam bagi bangsa ini. Duka ini adalah tamparan
bagi kita semua untuk melakukan introspeksi dan evaluasi demi perbaikan
pelayanan dan perlindungan buruh migran.

Cukup sudah perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang harus diterima
oleh buruh migran, terutama yang tidak berdokumen. Mereka adalah korban
dari buruknya tata kelola negara ini.

Pelayanan bagi ribuan buruh migran yang tak berdokumen, yang
memanfaatkan amnesti dari Arab Saudi, mestinya berjalan dengan baik dan
manusiawi jika pemerintah mempersiapkannya secara matang. tersebut bisa dimulai dari sosialisasi, manajemen pelayanan, penambahan
sumber daya manusia, koordinasi lintas departemen dan dengan pemerintah
pusat, serta penambahan fasilitas.

Sayangnya, koordinasi baru dimulai 28 Mei 2013 dan penambahan fasilitas
pelayanan, seperti printer paspor, baru dikirim dari perwakilan RI di
Malaysia ke Arab Saudi ketika api telah menyala di KJRI Jeddah.

Akhirnya, pemerintah mesti segera melakukan harmonisasi terhadap
konvensi internasional mengenai perlindungan terhadap buruh migran dan
anggota keluarganya yang telah diratifikasi sejak 12 April 2012.

Pemerintah harus dapat memastikan adanya jaminan perlindungan bagi
seluruh buruh migran baik berdokumen maupun tidak. Untuk itu, harus
secepatnya dirumuskan prosedur operasi standar penanganan buruh migran
tidak berdokumen berdasarkan prinsip yang terkandung dalam konvensi
tersebut. Maka, dengan ini semua, kita dapat memadamkan api yang telah
menyala itu. (ANIS HIDAYAH – Direktur Eksekutif Migrant Care)

Advertisements

Published by

Indah Budiarti

Indah Budiarti, bekerja untuk Public Services International (www.world-psi.org) sebagai Organising and Communication Coordinator untuk kantor Asia dan Pasifik. Dia memegang pekerjaan ini sejak bulan April 2007 sampai sekarang. Dia juga bertanggung jawab untuk kegiatan dan aktifitas pekerja muda bagi anggota organisasi ini di wilayah Asia dan Pasifik. Sebelumnya dia adalah PSI Coordinator for Indonesia mulai bulan September 1999 sampai dengan Maret 2007. Dan beliau juga merangkap sebagai Project Coordinator untuk PSI/SASK/JHL Trade Union Development Project for Indonesia 2005-2007. Dia adalah alumni Program Master Kebijakan Buruh dan Globalisasi di Global Labour University Jerman (2009/2010). Isi tulisan dari blog ini adalah tanggungjawab dia dan bukan merupakan pernyataan atau nilai dari organisasi dimana dia bekerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s