Tag Archives: UU ketenagakerjaan

Akses Keadilan: Hukum dan buruh

12 Jul

Sumber: Kompas Cetak

Oleh: Susana Rita dan Haryo Damardono

Tidak pernah terbayang oleh Samuri (46) untuk hidup di balik jeruji
besi. Mantan pegawai PT Holcim itu terpaksa berpisah dengan keluarganya
selama empat bulan untuk persoalan yang juga tak dipahaminya. Status
mantan narapidana pun melekat di sisa hidupnya.

”Meskipun langit runtuh, saya tidak akan berhenti. Saya ingin nama
saya direhabilitasi. Saya tidak pernah mencuri telepon genggam dan
dompet. Saya juga tidak mencuri bola-bola besi bekas milik perusahaan,
yang kini tetap milik perusahaan,” tutur Samuri.

Terhadap dakwaan pencurian bola-bola besi bekas (seukuran kelereng)
milik PT Holcim, Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan vonis empat
bulan kepada Samuri. Dia diganjar Pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara
paling lama lima tahun.

Namun, di dalam salinan putusan—yang akhirnya diterimanya—Samuri
dinyatakan bersalah karena mencuri dompet dan dua telepon genggam.
Padahal, ihwal dompet dan telepon genggam tidak pernah disebut dalam
persidangan.

Perkara ini terjadi tahun 2011, ketika Samuri berinisiatif membuat
kolam ikan sebagai sarana mengetes atau mengontrol ambang batas limbah
Sungai Narogong. Selama 22 tahun menjadi pengawas limbah, Samuri
mengetes air sungai yang digunakan masyarakat untuk mandi atau keperluan
lain.  Continue reading

Hak Tidak Sesuai Kontrak Kerja, Pekerja Lepas Bisa Protes

17 Jun

Sumber: Suara Merdeka

DEMAK, suaramerdeka.com - Menanggapi demo buruh pabrik PT Albeta Wijaya, Kepala Dinsosnakertrans Demak, M Agus Nugroho Luhur Pambudi menyatakan bahwa persoalan industrial bisa diselesaikan dalam dua cara, yakni bipartit (antara perusahaan dengan pekerja) dan tripartit (dimediasi Dinsosnakertrans). Bilamana persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan bipartit, maka mereka bisa datang ke Dinsosnakertrans.

Dia sangat tidak menganjurkan demo, karena merugikan berbagai pihak. Perusahaan merugi karena tidak bisa berproduksi, begitu pula dengan pekerja lainnya tidak bisa bekerja. Selain itu juga bisa menggangu kelancaran arus lalu lintas di sekitar pabrik.

“Langkah-langkah awal, kami akan fasilitasi perusahaan dan pekerja untuk mencari titik temu,” terangnya, Senin (17/6).

Disinggung pekerja harian lepas, menurutnya, hal itu diatur bahkan diperbolehkan oleh UU Ketenagakerjaan. Karena itu, seringkali menimbulkan dilematis bagi pemerintah daerah ketika ada persoalan menyangkut tenaga alihdaya tersebut.  Continue reading

Legislator desak BUMN contohi penerapan UU Ketenagakerjaan

22 May

Sumber: AntaraNews

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya memberi contoh perusahaan swasta tentang penerapan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, bukan malah melanggar,” Rieke Diah Pitaloka (ANTARA/Dhoni Setiawan)

Yogyakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Badan Usaha Miliki Negara untuk memberi contoh dalam penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya memberi contoh perusahaan swasta tentang penerapan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, bukan malah melanggar,” katanya usai melakukan pertemuan dengan serikat buruh di Yogyakarta, Senin.

Menurut Rieke, hingga saat ini justru BUMN yang disinyalir maralk melakukan pelanggaran UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi swasta.

Pelanggaran yang dilakukan, menurut dia, misalnya BUMN masih menyalahi aturan dalam menerapkan pemberlakuan tenaga alih daya. BUMN masih mempekerjakan tenaga alih daya untuk berbagai sektor di luar ketentuan yang telah diatur.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: