Tag Archives: upah minimum

Politik Upah Minimum

25 Sep

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading

Serikat Pekerja di Kudus Perjuangkan Tunjangan Kemahalan

8 Jul

Sumber: Suara Merdeka

KUDUS, suaramerdeka.com – Peran serikat pekerja dalam memperjuangkan tunjangan kemahalan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar (BBM) benar-benar sangat ditunggu saat sekarang. Pasalnya, mereka akan menjadi kepanjangan tangan buruh untuk mendapatkan penyesuaian upah akibat kebijakan itu.

Juru bicara Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) Kholid Mawardi mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Minggu (7/7). Ditambahkannya, keputusan soal ada atau tidaknya tunjangan kemahalan ditetapkan atas dasar kesepakatan perusahaan dan pekerja. Bila kondisinya seperti itu, posisi tawar pekerja dinilainya masih saja lemah.

”Peran serikat pekerja yang harus dapat menjembatani pertemuan bipartit itu,” ungkapnya. Continue reading

Harga BBM Naik, Daya Beli Buruh Turun 30 Persen

8 Jul

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com – Daya beli barang pekerja pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mengalami penurunan sekitar 30 persen. Hal ini tentu saja akan menurunkan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan masyarakat sangat terbebani dengan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. “Dampaknya sangat signifikan terhadap daya beli pekerja yang turun sebesar 30 persen,” kata Said saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).   Continue reading

Pemkab Kudus siap fasilitasi tinjau ulang UMK

27 Jun

Sumber: Antaranews

Kudus (ANTARA News) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan siap memfasilitasi usulan peninjauan ulang upah minimum kabupaten (UMK) 2013, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sejak Sabtu (22/6).

“Usulan peninjauan ulang upah pekerja di Kudus merupakan usulan Dewan Pengupahan, melihat kondisi yang ada pascapenaikan harga BBM,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Budi Rakhmat, di Kudus, Rabu.

Untuk itu, kata dia, mereka perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pengusaha maupun pihak yang berkepentingan lainnya guna membahas kemungkinan perubahan UMK Kudus yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp990.000.  Continue reading

Gaji di bawah UMP, segera lapor ke Dinsos

13 Jun

Sumber: Antara

Jambi (ANTARA News) – Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Jambi, Kaspul, meminta kepada tenaga kerja yang digaji di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jambi, agar dapat melaporkan soal itu ke dinas terkait.

Menurut dia, besaran UMP Jambi tahun 2013 ini adalah Rp1,3 juta dan nilai itu adalah nilai minimum yang harus diterima pekerja untuk masa kerja satu bulan.

“Jika kurang dari itu, artinya perusahaan telah melanggar aturan gubernur, dan laporkan kepada kami,” katanya di Jambi, Rabu.

Diakuinya, masih banyak perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah UMP, namun sejauh ini hanya beberapa yang melaporkan kepada mereka.

“Jika mereka melapor, tentu kami tindaklanjuti, banyak contoh perkara yang sudah kami tangani,” katanya lagi.

Dikatakan Kaspul, perjanjian kerja dengan upah di bawah UMP tidak lagi boleh dijalankan. Sebab itu jelas-jelas melanggar peraturan.

Namun, ujar Kaspul, dari yang banyak itu, hanya sedikit yang melaporkan kepada pihaknya. Salah satu penyebab, lanjut dia, rendahnya posisi tawar para pekerja di mata para pengusaha.  Continue reading

Hong Kong terapkan upah minimum

1 May

Sumber: BBC Indonesia

Hong KongUpah minimum merupakan perubahan dari sistim pasar bebas

Hong Kong menerapkan upah minimum yang diperkirakan akan menguntungkan 270 ribu pekerja berupah rendah atau sekitar 10% penduduk.

Pekerja sekarang akan mendapatkan bayaran minimum HK$28 atau Rp30 ribu lebih per jam.

Undang-undang tersebut diloloskan karena desakan umum untuk memperkecil perbedaan kekayaan di daerah ini.

Tetapi upah minimum ini ditentang kalangan bisnis, yang menyatakan hal ini terlalu mahal biayanya.  Continue reading

Gajimu

3 Mar

Sumber: www.gajimu.com

Gajimu adalah sebuah situs dimana anda bisa berbagi dan membandingkan informasi tentang gaji. Gajimu merupakan bagian dari Wage Indicator Belanda, Wage Indicator adalah organisasi non-profit yang menyediakan fasilitas agar para pekerja dapat berbagi informasi gaji lewat survey gaji dan membandingkan gaji melalui cek gaji. Gajimu juga telah berasosiasi dengan Kompas Karier untuk memberikan informasi mengenai gaji, hak pekerja dan tips karir kepada calon pekerja yang berkunjung ke situs Kompas Karier.  Continue reading

Pengusaha Tangerang Tunda Berlakukan UMK 2011

2 Mar

Sumber: Tempointeraktif

TEMPO InteraktifTangerang -Asosiasi Pengusaha Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan menunda pembayaran upah minimum regional 2011 yang sesuai dengan keputusan Gubernur Banten untuk pembayaran upah buruh pada awal Maret ini. Penundaan dilakukan setelah adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat yang menyatakan menangguhkan surat putusan gubernur tersebut.

“UMK 2011 yang semestinya mulai berlaku awal Maret ini kami tunda, “ ujar Ketua Apindo Kabupaten Tangerang Andi Laurus, Senin (28/2).  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: