Tag Archives: UMR

Dukung Sofjan Wanandi, MS Hidayat Siapkan Formula Baru Pengupahan

25 Jul

Sumber: Detik

Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berencana merumuskan formula baru soal penetapan upah untuk para pekerja mulai tahun depan. Penetapan upah saat ini berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan produktivitas sehinggga dianggap tak jelas.

“Kita sudah sepakat mau mencoba mencari formula baru struktur UMP (upah minimum provinsi) yang fair buat semua pihak tapi tidak mengakibatkan industri kita terbebani,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai bertemu 4 mata dengan Ketua Apindo Sofjan Wanandi, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Hidayat menambahkan, pemerintah melihat perbandingan sistem penetapan upah buruh di beberapa negara ASEAN. Harapannya formula baru penetapan upah buruh nantinya tidak membebani sektor industri ataupun pekerja.

“Kami juga mengkaji tingkat UMP di ASEAN. Jadi formula yang saya tawarkan di kantor Menko inflation rate plus, plusnya itu bisa fleksibel, atau debateable (bisa didiskusikan). Nanti dibawa ke tripartit,” lanjutnya.  Continue reading

DPR: Pemerintah Harus Merevisi UMP

5 Jul

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat juga turut naik. Sementara, pendapatan masyarakat belum meningkat.

Melihat fenomena tersebut, anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menyatakan, seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Nusron mencontohkan kaum buruh yang tidak mendapatkan BLSM.

“Harusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM dengan penyesuaian pendapatan masyarakat yang tidak dapat BLSM,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (4/7/2013).  Continue reading

Tuntut Upah Naik, Ratusan Awak Tangki Pertamina di Semarang Mogok Kerja

4 Jul

Sumber: Detik

Semarang – Ratusan awak mobil tangki Pertamina di depo Pengapon Semarang melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut kesejahteraan terkait upah dan Jamsostek.

Koordinator awak mobil tangki Iwan Prasetyo mengatakan aksi tersebut merupakan solidaritas karena selama ini tidak ada upah lembur. Padahal awak tangki harus bekerja lebih dari 12 jam. Bahkan kadang 24 jam.

“Selama ini kesejahteraan kami minim, kami kerja 24 jam, kami tidak ada upah lembur. Kemudian Jamsostek juga perlu diperhatikan,” kata Iwan di Depo Pertamina Pengapon Semarang, Rabu (3/7/2013).  Continue reading

Basuki: Rp 4 Juta, UMP Sesungguhnya untuk Keluarga

2 Jul

Sumber: Kompas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seharusnya pekerja di DKI mendapat gaji ideal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp 4 juta. Perhitungan tersebut, kata dia, sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan satu keluarga.

“Seorang lajang di DKI (gaji) sudah hampir Rp 2 juta. Itu pun tidak ada komponen asuransi. Sedangkan perkiraan kami, kalau di DKI dapat penghasilan Rp 4 jutaan. Nah, itulah UMP yang sesungguhnya untuk sebuah keluarga,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).   Continue reading

Harga BBM Naik, Apindo Tolak Tuntutan Kenaikan Upah

27 Jun

Sumber: Bisnis

BISNIS.COM, JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan tidak akan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kecuali ada kebijakan dari masing-masing perusahaan.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan meskipun para pekerja menuntut kenaikan UMP, hal itu hanya bisa dilakukan pada tahun depan. Pasalnya, tahun ini UMP sudah naik cukup drastis pada awal tahun.

“Masalah upah hanya bisa diputuskan tahun depan setelah ada pertemuan tripartit, pertemuan dengan dewan pengupahan. Bukan sekarang, tahun depan,” katanya di kantornya, Senin (24/6).

Kalaupun ada kenaikan upah, hal itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Pada intinya, tidak ada kebijakan khusus mengenai hal ini.  Continue reading

Pemkab Kudus siap fasilitasi tinjau ulang UMK

27 Jun

Sumber: Antaranews

Kudus (ANTARA News) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan siap memfasilitasi usulan peninjauan ulang upah minimum kabupaten (UMK) 2013, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sejak Sabtu (22/6).

“Usulan peninjauan ulang upah pekerja di Kudus merupakan usulan Dewan Pengupahan, melihat kondisi yang ada pascapenaikan harga BBM,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Budi Rakhmat, di Kudus, Rabu.

Untuk itu, kata dia, mereka perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pengusaha maupun pihak yang berkepentingan lainnya guna membahas kemungkinan perubahan UMK Kudus yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp990.000.  Continue reading

Massa Buruh Demo ke Istana, Desak Batalkan Kenaikan Harga BBM

27 Jun

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolak Harga BBM Naik berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, untuk mendesak pemerintah membatalkan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Massa yang berjumlah sekitar 50 orang itu berasal dari organisasai buruh seperti FBI, GSPB, SBTPI, Progresip, FBLP, dan SPCI.

“Kita langsung merasakan dampak harga BBM naik. Ongkos transportasi angkutan umum tadinya Rp 2 ribu sekarang sudah Rp 3 ribu,” kata salah seorang orator dari pengeras suara di lokasi unjuk rasa, Rabu (26/6/2013).  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: