Lagi, Karyawan Rumah Sakit Timika Demo Kejelasan Masa Depan

Sumber: Kompas

Demonstrasi karyawan RSMM, Selasa (2/7/2013). |

TIMIKA, KOMPAS.com — Prihatin dengan kondisi dan masa depan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika, ratusan karyawan yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) RSMM menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Mimika di Satuan Pemukiman 3 (SP-3), Distrik Kuala Kencana, Selasa (2/7/2013) siang. Mereka menuntut perbaikan fasilitas dan kejelasan masa depan rumah sakit.

Dalam orasinya, Ketua PUK-SPSI RSMM, Maria Kotorok, mendesak agar Bupati Mimika melakukan intervensi langsung terhadap persoalan yang berlangsung di RSMM. “Bupati Mimika selaku pimpinan tertinggi di Kabupaten Mimika seharusnya bisa mempertemukan semuastakeholder RSMM,” tegas dia. 

Ratusan Karyawan Al Ihsan Berunjuk Rasa

Sumber: Tribunnews

Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG — Ratusan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan, Kecamatan Baleendah berdemontrasi pagi tadi, Senin (24/6/2013). Para karyawan menuntut kejelasan status kepegawaian.

Para karyawan Al Ihsan melakukan aksinya di halaman rumah sakit, sebelum dipindahkan oleh pihak manajemen ke aula di lantai empat RSUD tersebut. Alasannya aksi unjuk rasa tersebut ditakutkan menganggu para pasien. Di aula RSUD, para karyawan membubuhkan tanda tangan di spanduk yang berisi tuntutan sebagai bentuk protes.

Koordinator aksi, Ahmad Husaini, mengatakan para karyawan yang sebagian besar perempuan tersebut menuntut kejelasan payung hukum untuk status karyawan. Ahmad mengatakan sudah beberapa kali mereka melakukan negosiasi, namun tidak ada kejelasan dari pihak manajemen RSUD.

“Kami sering melakukan negosiasi tapi tidak ada tanggapan yang jelas dari menajemen. Aksi demonstrasi ini merupakan puncak kekecewaan para karyawan. Jika tidak ditanggapi, kami akan mengadu langsung ke provinsi dan pusat,” ujar Ahmad saat ditemui di RSUD Al Ihsan, Senin (24/6). 

Rumah Sakit Islam Kolaps, Karyawan Terkatung

Sumber: Tempo

TEMPO.CO, Kediri – Sedikitnya 120 karyawan Rumah Sakit Islam Al Arafah Kediri, Jawa Timur mendesak pemerintah mencari solusi atas pemberhentian sepihak yang dialami mereka. Sejak Februari 2013 rumah sakit yang didirikan Yayasan Jamaah Haji Al Arafah ini tak beroperasi karena kolaps.

Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) RSI Al Arafah Estin Tusyana mengatakan yayasan yang menaungi rumah sakit tersebut tidak bertanggungjawab atas kondisi para pekerja. Mereka dibiarkan terlantar tanpa kompensasi apa-apa setelah rumah sakit itu tak beroperasi. “Kami digantung, tidak dipecat tapi dirumahkan tanpa kejelasan,” kata Estyn kepada Tempo, Selasa 18 Juni 2013.

Pemberhentian ini dialami oleh 120 karyawan RSI Al Arafah yang tergabung dalam FSBI dan pekerja lain di luar organisasi tersebut. Mereka dibiarkan mencari penghidupan sendiri tanpa kejelasan kapan akan dipekerjakan lagi. Apalagi sejak bekerja belasan tahun silam, para pekerja ini tak mendapat perlindungan Perjanjian Kerja Bersama yang layak.

Menurut Estyn, tidak profesionalnya yayasan dalam mengelola rumah sakit menjadi pemicu kolapsnya usaha ini. Ditambah lagi tindak pembobolan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilakukan yayasan sebesar Rp 600 juta pada 2011 turut menyeret rumah sakit itu ke dalam daftar merah rumah sakit bermasalah. Padahal seharusnya dana tersebut untuk membiayai pengobatan pasien miskin termasuk tenaga perawat dan dokter. “Akhirnya seluruh dokter keluar karena tak dibayar,” kata Direktur RSI Al Arafah Herry Subektiono.

Para pekerja berharap pemerintah melakukan intervensi kepada yayasan agar memberikan hak mereka. Syukur jika rumah sakit itu kembali dihidupkan untuk membantu pasien miskin yang selama ini menjadi pangsa utama rumah sakit itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri Fauzan Adhima mengaku tak bisa memasuki wilayah otoritas rumah sakit swasta. Selama ini pemerintah terlibat pengurusan di sana karena program Jamkesmas yang dilakukan RSI Al Arafah. Setiap tahun Kementerian Kesehatan mentransfer dana ke rekening rumah sakit sebagai ganti pengobatan pasien miskin. Namun setelah diketahui terjadi penyimpangan, anggaran itu ditutup. “Mereka tak bisa mempertanggungjawabkan Jamkesmas.,” kata Fauzan. 

Ratusan Tenaga Medis Mogok

Senin, 23 Juli 2012

PAREPARE, KOMPAS – Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau,
Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (22/7), terganggu menyusul aksi
mogok ratusan tenaga medis. Mereka menuntut Pemerintah Kota Parepare
segera membayar jasa insentif Rp 1,7 miliar yang tertunggak sejak
September 2011.

Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Ridwan Gus, mengemukakan, sebanyak 378
tenaga medis, seperti dokter, perawat, dan karyawan, belum mendapatkan
dana jasa pelayanan Rp 500.000 per bulan. Mogok kerja kali ini merupakan
yang ketiga kali sejak Pemkot Parepare belum membayar jasa insentif
sembilan bulan silam.

Perawat RSUD Dok II Kembali Berunjuk Rasa

Sumber: Kompas Cetak

Jayapura, Kompas – Para perawat dan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, Papua, Senin (21/3), kembali berunjuk rasa. Mereka tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi juga meminta agar rekan-rekan mereka yang ditahan di Kepolisian Daerah Papua juga dibebaskan.

Awalnya, mereka berunjuk rasa di depan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dok II Jayapura, sambil menunggu kehadiran Direktur Keperawatan Kementerian Kesehatan, Suhartati, yang akan hadir hari itu. Namun hingga siang, rombongan dari Jakarta itu tidak kunjung hadir.