Tag Archives: BLSM

Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM

19 Jun

Sumber: Tempo

Hadi Rudyatmo. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.COSurakarta – Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo secara tegas menolak program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, BLSM hanya sarana untuk meredam sesaat gejolak setelah kenaikan harga BBM. “Jangka panjangnya tidak akan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya kepada wartawan, Selasa, 18 Juni 2013.

Dia mengatakan uang Rp 150 ribu yang diberikan selama empat bulan atau total Rp 600 ribu tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang melambung. Sehingga masyarakat miskin tetap kesulitan membeli kebutuhan pokok. “Ini rumusan yang salah,” dia berujar.

Menurut dia kebijakan pemberian BLSM sebenarnya tidak berpihak kepada masyarakat miskin karena hanya memberikan harapan palsu. “Kemudian momen kenaikan harga BBM sangat tidak tepat. Sebentar lagi puasa dan Lebaran, yang biasanya harga kebutuhan pokok naik,” katanya.

Seharusnya, ia mengatakan yang mestinya dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya meningkatkan upah buruh sehingga bisa tetap hidup layak. “Upah buruh harus mempertimbangkan kenaikan BBM,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Surakarta Budi Suharto mengatakan akan menggelar pasar sembako murah. Opsi tersebut dipilih agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. “Kami menunggu kepastian kenaikan harga BBM. Setelah itu akan menjadwalkan operasi pasar untuk kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng,” katanya.

BLSM Tidak Cukup Penuhi Kebutuhan

18 Jun

Sumber: Suara Merdeka

Pemerintah dinilai kurang peka dalam memilih “momentum” menaikkan harga BBM. Saat ini harga kebutuhan pokok di pasaran mulai merangkak naik menjelang bulan puasa dan hari raya.

Berdasarkan pantauan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Seluruh Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kudus, di dua pasar induk di Kudus, kenaikan harga kebutuhan rata-rata mencapai 3 persen sampai 5 persen dan akan terus naik saat bulan puasa dan hari raya tiba.

Menurut juru bicara KSBSI, Slamet Machmudi, jika benar keputusan menaikkan harga BBM dilakukan dalam waktu dekat, dipastikan masyarakat akan menanggung beban inflasi yang cukup tinggi. “Tanpa kenaikan BBM, melonjaknya harga kebutuhan pokok di bulan puasa dan idul fitri menjadi budaya ekonomi yang rutin dialami masyarakat,” imbuhnya.  Continue reading

4 Alasan Buruh Tolak Kenaikan BBM dan BLSM

14 Jun

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kenaikan itu dirasa sangat merugikan buruh.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, sedikitnya ada 4 alasan yang membuat buruh menolak kenaikan harga BBM yang sangat merugikan kaum buruh. Pertama, dengan harga BBM naik sebesar Rp 2.000, daya beli buruh turun 30%. Hal itu juga berdampak pada kenaikan harga sewa rumah sebesar Rp 100 ribu, naiknya biaya transportasi, harga barang, termasuk inflasi yang diperkirakan naik hingga 17 persen.

“Artinya, kenaikan upah tahun lalu naik sebesar 30% jadi percuma. Artinya buruh hidup di masa kini upah masa lalu,” kata Said di Hotel Mega Pro, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2013).

Untuk BLSM, buruh menilai solusi dari pemerintah itu hanya diperuntukkan untuk rakyat miskin. Sedangkan, buruh bukan rakyat miskin dan BLSM bukan bantuan untuk buruh.  Continue reading

Harga Sembako Naik Karena BBM, Buruh: ‘Balsem’ Rp 150 Ribu/Bulan Tak Cukup

12 Jun

Sumber: Detik

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Selain itu buruh juga menolak Bantuan Langsung Sementara (BLSM) atau ‘Balsem’ yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin.

Skretaris Jendral (KSPI) Muhamad Rusdi mengungkapkan upaya pemberian ‘Balsem’ dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin, begitupun dengan buruh.

Saat ini KSPI sedang menyiapkan aksi besar bersama buruh, mahasiswa, dan masyarakat lain untuk melawan kebijakan BLSM dan rencana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat  Continue reading

11 Jun

Sumber: Suara Merdeka

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) telah membagi-bagikan  kartu perlindungan sosial untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai penerima kompensasi kenaikan BBM.

Bentuk perlindungan tersebut adalah BLSM, BSM (Bantuan Siswa Miskin), Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin), dan PKH (Program Keluarga Harapan). Sayangnya kaum buruh yang masih mendapat upah di bawah atau sebesar upah minimum (jumlahnya sebesar 63% dr total pekerja formal) tidak termasuk di dalam 15,5 juta RTS.

Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, kondisi ini berarti mayoritas buruh akan terkena dampak langsung dan signifikan dengan adanya kenaikan harga BBM.

“Dengan kenaikan harga BBM dan naiknya harga-harga, sehingga mengurangi daya beli buruh, karena mereka belum dipastikan  masuk RTS. Serikat Pekerja, Serikat Buruh menolak kenaikan BBM karena buruh akan semakin sulit. Kenaikan upah minimum tahun ini menjadi percuma saja karena upah riil buruh akan lebih menurun,” kata Timboel dalam siaran pers OPSI, Senin (10/6) sore ini.  Continue reading

Buruh Tolak Kenaikan BBM dan BSLM

11 Jun

Sumber: Suara Merdeka

JAKARTA, suaramerdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM).

Sekretaris Jendral KSPI, Muhamad Rusdi menyatakan, pemberian BLSM dari pemerintah sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM hanya akan membuat rakyat miskin bertambah miskin termasuk juga kaum buruh. “Kami serikat buruh menolak tegas pemberian BLSM dan kenaikan BBM dengan alasan apapun. BLSM tidak akan mencukupi kebutuhan rakyat miskin dan tidak sebanding dengan efek kenaikan BBM,” katanya di Jakarta, Senin (10/6).

Rusdi menilai alasan pemerintah menaikan harga BBM akibat membengkaknya anggaran subsidi di APBN merupakan omong kosong karena anggaran untuk BLSM berasal dari utang. “Pemerintah telah membohongi rakyat, karena sebenarnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan negara terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan mengambil sikap tegas pada pengemplang pajak dan koruptor yang telah menggerogoti APBN selama ini,” cetusnya.  Continue reading

Staf Khusus Presiden Bantah BLSM Berasal dari Utang

7 Jun

Sumber: MetroTVNews

Metrotvnews.com, Jakarta: Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah membantah anggapan sejumlah pihak dana kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga donor internasional.

Saat ditemui di Jakarta, Rabu (5/6), Firmanzah mengemukakan, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing, namun APBN. Adapun pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS, sedangkan sosialisasi BLSM juga menggunakan anggaran APBN.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: