Archive | Upah Minimum RSS feed for this section

Politik Upah Minimum

25 Sep

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading

3 Akal-akalan Pengusaha Biar Tak Bayar THR

29 Jul

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu dan jangan akal-akalan mengurangi bahkan tidak membayar THR kepada pekerjanya.

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 1994 diatur tentang kewajiban pengusaha membayar THR paling lambat 7 hari sebelum lebaran (H-7) kepada buruh sebesar satu bulan upah atau proporsional bagi buruh yang bermasa kerja kurang satu tahun,

“Disarankan THR dibayar 2 minggu sebelum lebaran,” ungkap Said di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).

Namun tak bisa dipungkiri, lanjut Said tidak semua pengusaha memenuhi aturan tersebut. Hak pekerja untuk mendapatkan THR tidak dipenuhi dengan berbagai alasan. Berikut 3 bentuk akal-akalan yang sering dilakukan pengusaha agar tidak membayar THR:  Continue reading

Pekerja Penerima Jaminan Sosial Tolak Iuran PBI Sebesar Rp 19.225

26 Jul

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menolak besaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 19.225 dengan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta orang.

Sekretaris Jenderal KAJS yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan alasan penolakan karena besaran PBI tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pada saat rapat koordinasi dengan Menkokesra disebutkan menyepakati iuran PBI sebesar Rp 22.500 dan bukan Rp 19.225. Selain itu, jumlah penerima PBI seharusnya 156 juta orang bukan 86,4 juta orang.

“Penerima PBI merupakan masyarakat berpenghasilan minimum dan berpenghasilan kurang dari upah minimum termasuk guru honorer dan pekerja informal,” kata Iqbal dalam laporan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).  Continue reading

Serikat Pekerja Tolak Rencana Kenaikan UMP 20 Persen

26 Jul

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Muhamad S Hidayat menyatakan Pemerintah membatasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), termasuk untuk buruh Usaha Kecil Menengah (UKM) pada ini dan tahun depan maksimal 20%. Aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tuntutan para asosiasi buruh yang meminta kenaikkan UMP hingga 50 persen, dengan mempertimbangkan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terkait itu, KAJS maupun KSPI menolak keras kenaikan upah maksimal 20 persen. Selain itu KAJS dan KSPI mengecam pernyataan Menperin yang dinilai Abuse of Power(melampaui kewenangannya) yang dapat mengakibatkan perlawanan keras gerakan serikat pekerja kepada pemerintah dan pengusaha.  Continue reading

Dukung Sofjan Wanandi, MS Hidayat Siapkan Formula Baru Pengupahan

25 Jul

Sumber: Detik

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berencana merumuskan formula baru soal penetapan upah untuk para pekerja mulai tahun depan. Penetapan upah saat ini berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan produktivitas sehinggga dianggap tak jelas.

“Kita sudah sepakat mau mencoba mencari formula baru struktur UMP (upah minimum provinsi) yang fair buat semua pihak tapi tidak mengakibatkan industri kita terbebani,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai bertemu 4 mata dengan Ketua Apindo Sofjan Wanandi, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (22/7/2013).

Hidayat menambahkan, pemerintah melihat perbandingan sistem penetapan upah buruh di beberapa negara ASEAN. Harapannya formula baru penetapan upah buruh nantinya tidak membebani sektor industri ataupun pekerja.

“Kami juga mengkaji tingkat UMP di ASEAN. Jadi formula yang saya tawarkan di kantor Menko inflation rate plus, plusnya itu bisa fleksibel, atau debateable (bisa didiskusikan). Nanti dibawa ke tripartit,” lanjutnya.  Continue reading

Basuki: Rp 4 Juta, UMP Sesungguhnya untuk Keluarga

2 Jul

Sumber: Kompas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seharusnya pekerja di DKI mendapat gaji ideal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp 4 juta. Perhitungan tersebut, kata dia, sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan satu keluarga.

“Seorang lajang di DKI (gaji) sudah hampir Rp 2 juta. Itu pun tidak ada komponen asuransi. Sedangkan perkiraan kami, kalau di DKI dapat penghasilan Rp 4 jutaan. Nah, itulah UMP yang sesungguhnya untuk sebuah keluarga,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).   Continue reading

Pemkab Kudus siap fasilitasi tinjau ulang UMK

27 Jun

Sumber: Antaranews

Kudus (ANTARA News) – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan siap memfasilitasi usulan peninjauan ulang upah minimum kabupaten (UMK) 2013, menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak sejak Sabtu (22/6).

“Usulan peninjauan ulang upah pekerja di Kudus merupakan usulan Dewan Pengupahan, melihat kondisi yang ada pascapenaikan harga BBM,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, Budi Rakhmat, di Kudus, Rabu.

Untuk itu, kata dia, mereka perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pengusaha maupun pihak yang berkepentingan lainnya guna membahas kemungkinan perubahan UMK Kudus yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp990.000.  Continue reading

Sidang Perdana Penangguhan UMP Jokowi Vs Buruh

27 Jun

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang perdana gugatan Buruh vs Jokowi dengan agenda gugatan dan jawaban. Sidang kali ini dihadiri kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta di PTUN Jl sentra timur, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (26/6/2013).

Sidang gugatan penangguhan UMP (Upah Minimum Pekerja), buruh dengan tergugat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo diketuai oleh Husband dengan anggota hakim I Nyoman Hartanta dan Matfuh Effendi.

Dalam proses sidang berjalan tampak juga dihadiri perwakilan buruh sekitar 50 orang dengan pihak tergugat staf Biro Hukum Pemprov Bayu Mahendra.  Continue reading

Gaji di bawah UMP, segera lapor ke Dinsos

13 Jun

Sumber: Antara

Jambi (ANTARA News) – Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Jambi, Kaspul, meminta kepada tenaga kerja yang digaji di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jambi, agar dapat melaporkan soal itu ke dinas terkait.

Menurut dia, besaran UMP Jambi tahun 2013 ini adalah Rp1,3 juta dan nilai itu adalah nilai minimum yang harus diterima pekerja untuk masa kerja satu bulan.

“Jika kurang dari itu, artinya perusahaan telah melanggar aturan gubernur, dan laporkan kepada kami,” katanya di Jambi, Rabu.

Diakuinya, masih banyak perusahaan yang membayar upah tenaga kerja di bawah UMP, namun sejauh ini hanya beberapa yang melaporkan kepada mereka.

“Jika mereka melapor, tentu kami tindaklanjuti, banyak contoh perkara yang sudah kami tangani,” katanya lagi.

Dikatakan Kaspul, perjanjian kerja dengan upah di bawah UMP tidak lagi boleh dijalankan. Sebab itu jelas-jelas melanggar peraturan.

Namun, ujar Kaspul, dari yang banyak itu, hanya sedikit yang melaporkan kepada pihaknya. Salah satu penyebab, lanjut dia, rendahnya posisi tawar para pekerja di mata para pengusaha.  Continue reading

44 Perusahaan di Sukoharjo Tak Patuhi Putusan Tripartit

11 Jun

Sumber: Suara Merdeka

SUKOHARJO, suaramerdeka.com - Pekerja di Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh Sukoharjo (FPBS) mendesak dewan membentuk tim independen. Tim yang melibatkan anggota Dewan, kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu membuat efek jera bagi pemilik perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang.

Sebab berdasarkan data FPBS, terdapat 44 perusahaan dari 400-an perusahaan di Sukoharjo tak mengindahkan keputusan tripartit soal UMK. Bahkan perusahaan-perusahaan itu tidak ikut serta dalam program jamsostek bagi karyawan.

“Banyak perusahaan yang tak membayar upah buruh sesuai UMK, senilai Rp 902.000. Buruh juga tak semua dimasukkan program jamsostek,” ujar Ketua FPBS.

Kondisi jelas merugikan buruh. Sebab jika pekerja atau buruh sakit tidak mendapat jaminan apa pun. Bahkan ada perusahaan yang membayar buruh Rp 450.000 atau Rp500.000. Jika buruh berjuang memperjuangan haknya, ancamannya di-PHK. Karena itu buruh mendesak agar DPRD membuat tim independen untuk mengawal hal tersebut. Tujuannya agar aturan ditaati perusahaan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: