Archive | Kebutuhan Hidup Layak RSS feed for this section

Politik Upah Minimum

25 Sep

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading

Pekerja Penerima Jaminan Sosial Tolak Iuran PBI Sebesar Rp 19.225

26 Jul

Sumber: Liputan6

Liputan6.com, Jakarta : Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menolak besaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 19.225 dengan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta orang.

Sekretaris Jenderal KAJS yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan alasan penolakan karena besaran PBI tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Pada saat rapat koordinasi dengan Menkokesra disebutkan menyepakati iuran PBI sebesar Rp 22.500 dan bukan Rp 19.225. Selain itu, jumlah penerima PBI seharusnya 156 juta orang bukan 86,4 juta orang.

“Penerima PBI merupakan masyarakat berpenghasilan minimum dan berpenghasilan kurang dari upah minimum termasuk guru honorer dan pekerja informal,” kata Iqbal dalam laporan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (6/7/2013).  Continue reading

Serikat Pekerja Tolak Rencana Kenaikan UMP 20 Persen

26 Jul

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Muhamad S Hidayat menyatakan Pemerintah membatasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), termasuk untuk buruh Usaha Kecil Menengah (UKM) pada ini dan tahun depan maksimal 20%. Aturan tersebut akan ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

Jumlah itu lebih rendah dibandingkan tuntutan para asosiasi buruh yang meminta kenaikkan UMP hingga 50 persen, dengan mempertimbangkan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Terkait itu, KAJS maupun KSPI menolak keras kenaikan upah maksimal 20 persen. Selain itu KAJS dan KSPI mengecam pernyataan Menperin yang dinilai Abuse of Power(melampaui kewenangannya) yang dapat mengakibatkan perlawanan keras gerakan serikat pekerja kepada pemerintah dan pengusaha.  Continue reading

Serikat Pekerja di Kudus Perjuangkan Tunjangan Kemahalan

8 Jul

Sumber: Suara Merdeka

KUDUS, suaramerdeka.com – Peran serikat pekerja dalam memperjuangkan tunjangan kemahalan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar (BBM) benar-benar sangat ditunggu saat sekarang. Pasalnya, mereka akan menjadi kepanjangan tangan buruh untuk mendapatkan penyesuaian upah akibat kebijakan itu.

Juru bicara Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) Kholid Mawardi mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Minggu (7/7). Ditambahkannya, keputusan soal ada atau tidaknya tunjangan kemahalan ditetapkan atas dasar kesepakatan perusahaan dan pekerja. Bila kondisinya seperti itu, posisi tawar pekerja dinilainya masih saja lemah.

”Peran serikat pekerja yang harus dapat menjembatani pertemuan bipartit itu,” ungkapnya. Continue reading

DPR: Pemerintah Harus Merevisi UMP

5 Jul

Sumber: Tribunnews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat juga turut naik. Sementara, pendapatan masyarakat belum meningkat.

Melihat fenomena tersebut, anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menyatakan, seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Nusron mencontohkan kaum buruh yang tidak mendapatkan BLSM.

“Harusnya pemerintah juga memikirkan dampak kenaikan harga BBM dengan penyesuaian pendapatan masyarakat yang tidak dapat BLSM,” kata Nusron di Jakarta, Kamis (4/7/2013).  Continue reading

Basuki: Rp 4 Juta, UMP Sesungguhnya untuk Keluarga

2 Jul

Sumber: Kompas

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seharusnya pekerja di DKI mendapat gaji ideal dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) mencapai Rp 4 juta. Perhitungan tersebut, kata dia, sudah termasuk biaya pendidikan dan kesehatan satu keluarga.

“Seorang lajang di DKI (gaji) sudah hampir Rp 2 juta. Itu pun tidak ada komponen asuransi. Sedangkan perkiraan kami, kalau di DKI dapat penghasilan Rp 4 jutaan. Nah, itulah UMP yang sesungguhnya untuk sebuah keluarga,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (1/7/2013).   Continue reading

44 Perusahaan di Sukoharjo Tak Patuhi Putusan Tripartit

11 Jun

Sumber: Suara Merdeka

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Pekerja di Sukoharjo yang tergabung dalam Forum Peduli Buruh Sukoharjo (FPBS) mendesak dewan membentuk tim independen. Tim yang melibatkan anggota Dewan, kepolisian dan kejaksaan diharapkan mampu membuat efek jera bagi pemilik perusahaan yang dinilai melanggar undang-undang.

Sebab berdasarkan data FPBS, terdapat 44 perusahaan dari 400-an perusahaan di Sukoharjo tak mengindahkan keputusan tripartit soal UMK. Bahkan perusahaan-perusahaan itu tidak ikut serta dalam program jamsostek bagi karyawan.

“Banyak perusahaan yang tak membayar upah buruh sesuai UMK, senilai Rp 902.000. Buruh juga tak semua dimasukkan program jamsostek,” ujar Ketua FPBS.

Kondisi jelas merugikan buruh. Sebab jika pekerja atau buruh sakit tidak mendapat jaminan apa pun. Bahkan ada perusahaan yang membayar buruh Rp 450.000 atau Rp500.000. Jika buruh berjuang memperjuangan haknya, ancamannya di-PHK. Karena itu buruh mendesak agar DPRD membuat tim independen untuk mengawal hal tersebut. Tujuannya agar aturan ditaati perusahaan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: