Archive | Serikat Pekerja RSS feed for this section

Karyawan PT Kertas Nusantara Tolak Prabowo Maju Pilpres

9 Jul

Sumber: Tribunnews

Bupati Berau, Makmur HAPK saat menghadapi para pengunjuk rasa dari Serikat Buruh PT Kiani Kertas yang menuntut Pemkab Berau menindak tegas produsen pulp yang kerap telat membayarkan gaji dan tunjangan karyawan, Senin (8/7/2013).

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG REDEB – Ratusan karyawan PT Kertas Nusantara (dulu Kiani Kertas) di site Mangkajang, Kecamatan Sambaliung, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pemkab Berau, mereka menolak Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2015.

Pasalnya, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT Kertas Nusantara itu menilai, Prabowo sebagai pemilik PT Kertas Nusantara belum mampu menangani persoalan negara.

“Prabowo mengurus yang kecil-kecil saja tidak mampu, apalagi mengurusi persoalan negara,” kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya, Senin (8/7/2013).

Aksi unjuk rasa ini dilatarbelakangi kekesalan karyawan PT Kertas Nusantara, sebab mereka kecewa, selama ini pembayaran gaji selalu terlambat. Iuran Jamsostek dan asuransi lain yang belum dibayarkan.

“Termasuk sisa gaji yang tertunda, kami juga minta mereka tidak semena-mena terhadap karyawan,” katanya lagi.  Continue reading

Buruh Kecam PNS Disnaker yang Main “Game Online” Saat Kerja

9 Jul

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan buruh yang tergabung di Lembaga Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Indonesia Bersatu (LP3IB) berunjuk rasa di gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka mengecam etos kerja yang buruk serta adanya dugaan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang dilakukan oleh para pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

Thony Charles, Koordinator LP3IB, mengatakan, pihaknya menemukan banyak pegawai negeri sipil yang tak memiliki etos kerja yang baik. Hal itu bisa terlihat dari aktivitas PNS Disnaker DKI tiap hari.

“Lingkungan Disnakertrans DKI etos kerja yang lemah. Sering kumpul-kumpul di kantin belakang dinas, baca koran, main game online dan internet, ngobrol ngalor ngidul yang enggak perlu,” ujarnya, Senin (8/7/2013) pagi.

Tak hanya itu, para pengunjuk rasa mendapati praktik KKN dan sejumlah pungutan liar oleh para oknum pejabatnya. Mulai dari pembebanan biaya bagi para calon pencari kerja, hingga rekayasa lelang pengadaan barang dan jasa, juga kasus lainnya.   Continue reading

Ratusan Serikat Pekerja PLN Gelar Munas

12 Jun

Sumber: Tribunnews

RIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Sekitar 700-an serikat pekerja PT PLN menggelar musyawarah nasional di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (12/6/2013). Kegiatan ini mengakomodir pegawai PLN sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan.

Mengangkat tema ” Mengawal Proses Produksi, Mengantarkan Kejayaan PLN”, melalui Munas diharapkan kehidupan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pegawainya bisa terjalin.

Kepala Bidang Pengembangan Sistem SDM PT PLN Pusat  Yusri Setyawan mengatakan, hubungan industrial harmonis dapat diwujudkan bila tercapai kenyamanan dalam bekerja, keamanan berproduksi dan keterlibatan pegawai dalam proses produksi yang menjadi modal dasar perusahaan menuju perusahaan yang sehat serta berkinerja unggul dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawainya.

Dalam munas ini akan kembali dipilih ketua umum Serikat Pekerja periode baru

Buruh dan Kesejahteraan

8 Oct

Kompas – Sabtu, 6 Oktober 2012

Oleh SAID IQBAL – Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia

Aksi demo buruh yang digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia
oleh lebih dari 2 juta pekerja, Rabu (3/10), merupakan bentuk ekspresi
kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dianggap tidak peka
merespons aspirasi mereka.

Tiga hal yang utama dari aspirasi itu adalah terkait penataan sistem
kerja alih daya (outsourcing), penghapusan upah murah, dan penyegeraan
jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Trilogi tuntutan itu
bukanlah isu yang baru muncul kemarin, melainkan disuarakan
bertahun-tahun oleh pekerja melalui berbagai cara elegan dan demokratis
agar diperoleh penyelesaian bijak dari pemerintah.  Continue reading

Pengurus KSPSI Bersatu

2 Aug

Kamis, 2 Agustus 2012

Jakarta, Kompas – Dua kepengurusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia bersatu kembali. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Kalibata Sjukur Sarto dan Ketua Umum Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Hasil Kongres VIII di Malang, Jawa
Timur, Yorris Raweyay mendeklarasikan rekonsiliasi kepengurusan di
Jakarta, Rabu (1/8).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi hadir dalam
rekonsiliasi tersebut. Mereka menyambut baik peristiwa bersejarah ini.
Pasca-rekonsiliasi, kini tinggal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI) Yorris dan KSPSI Andi Gani Nena Wea. KSPSI adalah
serikat pekerja terbesar dan tertua di Indonesia. Gejolak internal sejak
2007 membuat kepengurusan pecah menjadi tiga.

Yorris mengatakan, proses rekonsiliasi berjalan sejak kongres pada
Februari 2012. Dia meminta waktu dua tahun untuk menuntaskan proses
rekonsiliasi sampai ke tingkat kepengurusan terbawah sehingga
menghasilkan jumlah peserta KSPSI yang valid.

Menurut Yorris, dia akan fokus pada tiga hal, yakni masalah pengupahan,
pekerja alih daya (outsourcing), dan memperkuat soliditas serikat
pekerja.  Continue reading

Pendampingan Terhadap Serikat Pekerja Minim

24 May

Sumber: Bisnis

JAKARTA: Belum optimalnya pendampingan terhadap serikat pekerja/serikat buruh patut disayangkan.

Hal itu menyebabkan berbagai kepentingan pekerja/buruh yang seharusnya diperjuangkan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, butuh pembelajaran kepada pekerja/buruh terkait dengan hak-haknya, khususnya dalam berserikat.

“Satu kendala yang dihadapi terkait dengan keberadaan serikat pekerja/serikat buruh, yakni sumber daya manusianya,” ujarnya, Rabu, 23 Mei 2012.  Continue reading

Pengurus Serikat Pekerja Dipecat, Buruh Mogok

21 May

Sabtu, 19 Mei 2012

Batam, Kompas – Ratusan buruh PT Varta Micro Battery di Batam mogok kerja. Aksi itu sebagai protes atas pemecatan pengurus serikat pekerja dan ratusan pekerja alih daya.

Mogok kerja dilakukan bergantian, sesuai dengan jam kerja di pabrik pembuat baterai tersebut. Para pekerja duduk-duduk di depan gerbang pabrik yang berdiri di kawasan industri Batamindo, Batam, Kepulauan Riau, itu. Mereka berencana menggelar mogok hingga akhir bulan jika tuntutan mereka tetap diabaikan.

Salah seorang pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Unit Varta, Ramon, menuturkan, 13 pengurus serikat pekerja di perusahaan itu diberhentikan secara sepihak pada April 2012. Manajemen beralasan 13 orang itu mangkir. ”Pemecatan tidak prosedural dan tanpa melalui perundingan bipartit,” ujarnya, Jumat (18/5), di Batam.

Salah satu indikasi pelanggaran itu adalah ada pengurus serikat pekerja mendapat surat peringatan (SP) dua kali dalam sehari. Akibatnya, pengurus itu tidak diberikan kesempatan membela atau memperbaiki diri.

Selain pengurus, 283 pekerja alih daya juga diberhentikan mulai bulan April. Perusahaan itu tidak melanjutkan kontrak kerja tanpa alasan yang jelas. ”Kami bingung harus mengadu ke mana. Nasib kami makin tidak jelas,” ujar salah seorang pekerja, Linda.   Continue reading

Pengawasan Ketenagakerjaan – Pemerintah Bingung Pilih Wakil Pekerja

21 May

Sabtu, 19 Mei 2012

Jakarta, Kompas – Pemerintah memerlukan waktu lebih lama lagi untuk menyusun keanggotaan Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang berasal dari unsur serikat pekerja. Jumlah serikat pekerja yang banyak dan keterbatasan posisi yang tersedia membuat pemerintah bingung memilih wakil serikat pekerja.

”Pembentukan komite ini bertujuan membawa fungsi pengawasan dalam fase keterbukaan demi memperkuat pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Tetapi, kami kesulitan menentukan anggota komite perwakilan dari SP/SB (serikat pekerja/serikat buruh) untuk mengoptimalkan efektivitas pengawasan berkat keterwakilan,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muji Handaya, di Jakarta, Jumat (18/5).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menerbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 10 Tahun 2012 tentang Komite Pengawasan Ketenagakerjaan pada 20 April 2012. Komite beranggota 19 orang dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Continue reading

SP PDAM Jakarta protes menuntut kenaikan gaji pokok

4 May

Simon Hutasoit, Ketua Umum SP PDAM Jakarta, memimpin demo karyawan. Foto oleh SP PDAM Jakarta

Selama dua hari dari tanggal 1 sampai dengan 2 Mei, Serikat Pekerja Perusahaan Air Minum Daerah Jakarta (SP PDAM) melakukan protes didepan kantor PDAM di Pejompongan Jakarta. Simon Hutasoit, Ketua Umum SP PDAM Jakarta mengatakan bahwa ” sejak PAM dikontrakkan ke operator swasta para pengawai PAM yang diperbantukan tidak menerima kenaikan gaji pokok sejak tahun 2003″.  Simon mencontohkan, karyawan dengan masa kerja 24 tahun hanya mendapat gaji Rp 4,4 juta. Perusahaan juga memberikan bonus tahunan individu Rp 230.000 dan bonus kinerja perusahaan Rp 408.000. Jumlah ini adalah mengingat profit yang didapatkan oleh operator swasta ini dan juga dibandingan dengan gaji PNS. Oleh karena dalam tuntutannya kali ini SP PDAM Jakarta meminta untuk segera melakukan realisasi kenaikan gaji pokok. Dalam negosiasi yang dilakukan oleh pengurus SP PDAM Jakarta dan manajemen akhirnya telah disepakati dengan menghasilkan Notulen dimana Surat Keputusan (SK) akan dikeluarkan sebelum tanggal 30 Juni 2012.  Continue reading

Disnakertrans: banyak perusahaan Babel tak jalankan PKB

4 May

Sumber: Antara

Pangkalpinang (ANTARA News) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didik Suprapto mengatakan, banyak perusahaan di provinsi itu tidak menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Ada beberapa perusahaan yang sudah menjalankan PKB, tapi banyak sekali yang belum karena perusahaan-perusahaan tersebut belum memiliki Pengurus Unit Kerja (PUK),” kata Didik di Pangkalpinang, Selasa.

Didik mengatakan, pihaknya terus mendorong terbentuknya PKB antara perusahaan dengan pekerja atau buruh guna menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: