Archive | Serikat buruh RSS feed for this section

AJI: Aparat Harus Usut Tuntas Pembunuhan Jurnalis

4 May

Sumber: VOA

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan LBH Pers mendesak aparat hukum segera mengusut semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria (foto: dok).Dalam memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Mei, AJI Indonesia dan LBH Pers mendesak aparat mengusut semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis.

Ketua AJI Nezar Patria yang juga jurnalis Vivanews, mengatakan hingga saat ini banyak kasus pembunuhan wartawan yang tidak diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Ia mencontohkan kasus pembunuhan reporter Sun TV di Tual dan pembunuhan Alfrets Mirulewan di Pulau Kisar Maluku serta kematian misterius wartawan Tabloid Jubi, Adriansyah Matra’is di Merauke, Papua.  Continue reading

ITF Minta Presiden SBY Perhatikan Kemelut PKB Garuda

3 May

Sumber: Antara

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menyelesaikan kemelut hubungan industrial yang berlarut-larut antara karyawan dan manajemen PT Garuda Indonesia terkait penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Ketua Federasi Pekerja Transportasi Internasional atau International Transport workers Federation (ITF) Regional Asia Pasifik Hanafi Rustandi dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat, juga meminta Presiden menghentikan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh direksi kepada pengurus IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia) dan karyawan Garuda.   Continue reading

Bersatu atau Hilang Ditelan Sejarah

3 May

Sumber: Kompas, Sabtu 30 April 2011

Pada mulanya adalah sebuah proposisi dasar: pencapaian gerakan buruh saat ini tidak sebesar kebebasannya. Serikat buruh di Indonesia sudah menikmati kebebasan yang memadai.

Namun, pada saat yang sama perjuangan buruh belum berhasil mendatangkan perubahan kualitatif yang berarti terhadap kepentingan utama buruh. Proposisi ini tentu saja tak mau mengesampingkan fakta bahwa masih ada pemberangusan serikat buruh di berbagai tempat.

Pemberangusan tak lagi dalam bentuk kebijakan negara yang sistematis menumpulkan gerakan buruh seperti pada masa Orde Baru. Perlawanan terhadap serikat buruh dilakukan secara parsial dengan modus beragam.

Tersua tiga parameter standar menilai apakah serikat buruh bermanfaat kepada anggotanya: (1) bertambahkah jumlah perjanjian kerja bersama (PKB) yang dibuat; (2) membaikkah upah dan kesejahteraan buruh, termasuk jaminan sosialnya; dan (3) apakah serikat buruh berdaya memengaruhi pemerintah dan institusi politik.  Continue reading

Partai buruh: tidak yakin efektif

3 May

Sumber: Kompas, Senin – 2 Mei 2011

Jika melihat masih terpinggirkannya kondisi kaum buruh/pekerja, mestinya kebutuhan untuk berserikat dan mengorganisasikan diri menjadi besar. Namun, fakta sejarah Indonesia justru sebaliknya, partai politik yang mengklaim berbasis kaum buruh justru kurang ”laku” di mata pemilih pemilu.

Sepanjang pemilu yang digelar sejak era reformasi, partai politik yang khusus mendasarkan diri pada kepentingan para pekerja tersebut tidak pernah mampu menunjukkan taringnya. Meskipun ada sejumlah kursi wakil rakyat yang direbut di tingkat daerah (DPRD), partai buruh harus mengakui minimnya apresiasi publik dengan perolehan suara kurang dari 1 persen di tingkat nasional! (Di tingkat lokal pemilih cenderung lebih mengenal sosok).  Continue reading

Sulitnya Konsolidasi Pekerja

3 May

Sumber: Kompas Cetak, Senin – 2 Mei 2011

Era keterbukaan politik dan membesarnya lapis sosial kelas pekerja belum mampu berakumulasi dalam kekuatan politik yang efektif. Alih-alih mengonsolidasi potensi menjadi kekuatan sosial politik yang berpengaruh, malah sebagian kaum pekerja masih dicemaskan oleh kegamangan menghadapi masa depan.

Seperti halnya tokoh buruh, Muchtar Pakpahan, yang cemas dan jatuh bangun mendirikan dan memelihara eksistensi partai buruh, sebagian besar buruh (pekerja, karyawan, pegawai) sebenarnya juga cemas menghadapi masa depan dan masa tua mereka. Hasil jajak pendapat Kompas minggu lalu menunjukkan sebagian besar responden dengan latar belakang berbagai profesi pekerjaan mencemaskan berbagai hal dari pekerjaan mereka saat ini.  Continue reading

AJI dan ANWARI Prihatin Nasib Wartawan

1 May

Sumber: Kompas

K15-11Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, dan Aliansi Wartawan Radio Indonesia (Anwari) mendesak penghapusan sistem kontributor, dan stringer pada pekerja media saat menggelar aksi May Day di SUrabaya, Minggu (1/5/2011)

SURABAYA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya bersama Aliansi Wartawan Radio Indonesia (Anwari) memperingati hari buruh sedunia dengan menggelar aksi di depan Kabun Binatang Surabaya (KBS), Minggu (1/5 2011).

Dalam aksinya, AJI Surabaya dan Anwari menggelar pertunjukan teatrikal manusia penuh kertas. Aksi teatrikal itu menggambarkan sosok jurnalis yang terbelenggu kemelaratan, terbelenggu ketidakpastian jaminan hidup, serta terbelenggu dengan pekerjaan yang tidak memiliki jaminan keamanan. Continue reading

30 Apr

Sumber: Kompas Cetak

Jakarta, Kompas - Kalangan buruh terus mendesak agar pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Buruh di beberapa daerah, Minggu besok, akan berunjuk rasa dan menekan pemerintah agar segera mengesahkan rancangan tersebut. Akan tetapi, pemerintah beralasan masih menghitung secara teliti.

Sejumlah kalangan yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Jumat (29/4), kepada Kompas, menyatakan, pengesahan RUU Badan penyelenggara Jaminan Sosial adalah harga mati. Tanpa pengesahan RUU tersebut mustahil lima program, yaitu hak jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun bisa dilaksanakan.  Continue reading

RUU BPJS: Di Balik “Tak Seriusnya” Pemerintah

29 Apr

Sumber: Kompas Cetak

Diskusi jaminan sosial yang digelar aktivis Komite Aksi Jaminan Sosial di halaman Kantor Kontras, Jakarta, 15 April lalu, menilai pemerintah tak serius menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah dituding tak berbuat apa-apa.

Tudingan itu ditepis Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. ”Pemerintah memiliki kepedulian terhadap BPJS dengan SJSN-nya. Tetapi, bagaimana dampak perekonomian dan daya saing pelaku usaha, fiskal (APBN), dan beban masyarakat?” kata Isa kepada Kompas, pekan lalu.  Continue reading

Pengawasan Hak Normatif Dikeluhkan

28 Apr

Sumber: Kompas Cetak

BANDUNG, KOMPAS - Menjelang peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei, buruh masih mengeluhkan hak normatif mereka yang kadang tidak dipenuhi perusahaan. Kondisi tidak kunjung membaik gara-gara masih lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Suharto dan Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara, Rabu (27/4). Terdapat sekitar 420 perusahaan yang beroperasi di Kota Cimahi dan 800 unit di Kabupaten Bandung yang menyerap tenaga kerja sekitar 400.000 dari dua daerah tersebut.  Continue reading

KAJS Perjuangkan Jamkes Tanpa Diskriminasi

20 Apr

Sumber: Antara

Foto oleh Maxie Ellia Kalang

Jakarta (ANTARA News) – Komite Aksi Jaminan Sosial yang terdiri atas 66 organisasi serikat pekerja dan unsur lainnya berkomitmen terus memperjuangkan jaminan kesehatan seumur hidup dan juga dana pensiun untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi melalui sebuah petisi rakyat.

“Rakyat berhak berobat gratis seumur hidup, ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Melalui petisi rakyat, kita minta pemerintah menjalankan kebijakan itu,” kata Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) H Ir Said Iqbal, ME di Jakarta, Selasa petang.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: