Archive | Pegawai Negeri RSS feed for this section

Presiden Sudah Teken PP Gaji Ke-13

2 Jul

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pegawai negeri, pejabat negara, anggota TNI/Polri, dan pensiunan bakal segera mendapatkan gaji ke-13. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji tersebut.

PP ini tepatnya adalah mengatur tentang “Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan/Tunjangan”. Mereka yang akan mendapatkan gaji ke-13 adalah pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri.

Selain itu, para pejabat negara juga bakal menikmati gaji ke-13 ini. Mereka adalah presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota MPR/DPR, ketua, wakil ketua, dan hakim Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil Ketua, ketua muda, dan hakim agung di Mahkamah Agung, serta hakim yang diperkerjakan di pengadilan.

Mereka yang mendapat gaji ke-13 lainnya adalah ketua, wakil ketua, dan hakim Pengadilan Pajak, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua dan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan RI yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.  Continue reading

Gaji Tidak Terbayar

8 Apr

Sumber: Kompas Cetak

Lhokseumawe, Kompas - Sebanyak 5.775 perangkat desa di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, dalam empat bulan terakhir tak menerima gaji dari pemerintah daerah setempat. Kondisi ini terjadi seiring kebangkrutan anggaran APBD yang terjadi di kabupaten tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Keusyik (setingkat kepala desa) Aceh Utara (Askara), Mansur, Kamis (7/4), mengatakan, terdapat 852 desa di Aceh Utara. Setiap desa memiliki tujuh perangkat, meliputi satu keusyik (setingkat kades), tiga kepala urusan (kaur), tiga kepala dusun, serta satu sekretaris desa.  Continue reading

Gaji PNS Naik, Gaji Pejabat Menyusul?

29 Mar

Sumber: Vivanews

VIVAnews- Kendati sudah menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri namun rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara masih menggantung.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan bahwa kenaikan gaji pejabat hingga kini belum selesai dibahas oleh Tim Reformasi Birokrasi.  Jika sudah selesai digodog tim tersebut, selanjutnya akan dibahas di kantor Wakil Presiden dan kantor Presiden untuk dimintakan persetujuan. “Ada proses yang masih dijalankan. Dalam proses tersebut masih ada forum untuk dibicarakan. Jadi belum ada kata setuju,” ujar Agus.  Continue reading

PT Taspen Utangi Pemerintah Rp 8 Triliun

23 Mar

Sumber: Kompas Cetak

Jakarta, Kompas - PT Taspen menomboki pembayaran tunjangan hari tua yang harus disalurkan kepada para pensiunan pegawai negeri sipil sejak 2007 senilai Rp 8 triliun. Akan tetapi, hingga saat ini Kementerian Keuangan belum mengakui utang tersebut dan belum memasukkannya dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat.

”Jumlahnya terus meningkat. Hal itu mulai muncul sejak 2007 hingga saat ini,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, Agus Suprijanto, di Jakarta, Selasa (22/3).  Continue reading

Telat Kerja Semenit, Tunjangan Dipotong

22 Mar

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Keuangan mendesain penegakan disiplin ketat terhadap pegawainya dengan memangkas tunjangan yang diberikan terkait reformasi birokrasi mulai dari 0,5 persen hingga 100 persen. Pegawai yang terlambat masuk satu menit pun akan dipotong tunjangannya sebesar 0,5 persen, begitu juga pegawai yang pulang terlalu cepat satu menit dari jadwal normalnya.

Aturan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK01/2011 tentang Penegakan Disiplin dalam Kaitannya dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Salinan PMK tersebut diterima Kompas di Jakarta, Selasa (22/3/2011).   Continue reading

Kesejahteraan di usia pensiun

3 Mar

Sumber: BBC Indonesia

Laporan khusus dari situs BBC Indonesia mengenai jaminan dana pensiun baik bagi pegawai negeri dan swasta. Pensiun di Indonesia masih dirasakan sebagai milik pegawai negeri karena hanya PNS lah yang secara hukum dilindungi untuk mendapat pensiun sementara pekerja di sektor swasta tidak. Namun bukan berarti PNS yang dilindungi untuk memiliki pensiun pun dijamin untuk bisa menikmati hari tua dengan tenang karena jumlah pensiun mereka tidak cukup. Pemerintah hingga kini masih menyisihkan dana Rp40 triliun untuk pembayaran pensiun dari APBN setiap tahun, rencana membuat dana pensiun tidak membebani anggaran pemerintah hingga kini belum berjalan karena pengembangan dana pensiun PNS oleh PT Taspen belum cukup. Disamping itu ada juga perdebatan mengenai usia masa pensiun, 56 tahun, yang dianggap terlalu dini karena di usia ini warga dianggap masih cukup produktif apalagi tingkat harapan hidup di Indonesia sudah meningkat. Undang-Undang untuk melindungi pegawai swasta di hari tua yang hingga kini belum memiliki peraturan pemerintah sehingga tidak bisa dilaksanakan pun tidak mewajibkan perusahaan swasta untuk menyediakan fasilitas pensiun bagi pegawai mereka.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: