Archive | Hak Asasi Manusia RSS feed for this section

Pengamat: Awak transportasi publik butuh perlindungan

7 Jun

Sumber: BBC Indonesia

Petugas dan awak angkutan umum seperti kereta, transjakarta, dan pesawat sering menjadi sasaran kemarahan penumpang.

Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan penumpang kepada petugas transportasi umum seperti kereta atau pesawat, menjadi keprihatinan khusus bagi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Hari Jumat (7/6) lima penumpang kereta komuter Jakarta-Bogor dilaporkan memukul petugas pemeriksa karcis di dalam kereta, Fathmah Ikha Haryati karena meminta penumpang yang tidak mempunyai tiket untuk turun.

Mereka melarikan diri dengan melompat ke peron di Stasiun Pasar Minggu. Ketua kelompok pegiat hak-hak penumpang kereta Jabodetabek, KRLMania, Nurcahyo, menyayangkan insiden itu.

“Penumpang yang lain seharusnya reaktif, melihat kondektur dipukul jangan diam saja. Kalau penumpang lain bertindak, saya yakin pelaku juga tak akan berani,” kata dia.  Continue reading

Marsinah FM : Suara Buruh Perempuan

15 May

Sumber: Radio Netherlands

Ada 70 ribu buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung, Jakarta Utara. Lebih banyak ketimbang buruh lelaki. Buruh-buruh perempuan itu menghadapi persoalan umum, yaitu minimnya hak normatif seperti upah lembur, cuti haid dan cuti melahirkan.

Untuk memperjuangkan hak tersebut, buruh perempuan yang tergabung dalam Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) membangun radio komunitas. Radio ini diberi nama Marsinah, dari nama seorang pejuang buruh perempuan yang tewas akibat kekerasan rezim Orde Baru, sembilan tahun lalu.

Reporter KBR68H Damar Fery Ardiyan menengok siara Radio Marsinah FM, yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Kartini akhir pekan lalu.

Buruh perempuan
Ari Widiastari adalah buruh perempuan di Kawasan Berikat Nusantara. Dari pabrik, Ari bergegas menuju sekretariat FBLP di Semper, Jakarta Utara. Hanya butuh 10 menit ia memacu sepeda motornya. Di sana, Ari akan bersiaran.

Tiba di kantor FBLP, Ari segera bergabung dengan sejumlah buruh perempuan yang sedang rapat. Mereka membahas persiapan acara peluncuran Radio Marsinah. Usai rapat, Ari menuju ke ruang studio yang berukuran sekitar 4×4 meter.

Di dalamnya terdapat perlengkapan siaran, dari mulai computer, mixer enam channel, dua microphone, dan dua buah headphone.

Baru satu bulan Ari menjadi penyiar di Radio Marsinah. Di udara, dia disapa Dias. Dari nama belakangnya, Widiastari. Lelah kerja lebih delapan jam sehari hilang saat Ari mengisi gelombang siar radio komunitas Marsinah, di 106 FM.

Lembur tidak dibayar
Seorang buruh lainnya Titin Wartini menjelaskan masalah lembur tidak dibayar, atau dikenal dengan istilah skorsing. “Kita bekerja dari pukul 7.30 pagi dan pulang 15.30. Itu sudah seharusnya (dilemburkan, Red.). Tetapi kenyataan tidak begitu. Memang absen jam 4. Kami pulang sampai mendapatkan target. Itu salah. Seharusnya kami itu dimasukannya lembur, bukan dimasukannya lembur tidak dibayar.”

Ketua Forum Buruh Lintas Pabrik Jumisih mengatakan, pelanggaran jam kerja ini bisa terjadi setiap hari.

“Pelanggaran jam kerja itu parah di KBN. Di UU 13 itu sudah ada peraturan bahwa satu minggu itu adalah 40 jam kerja seminggu. Tetapi di sini itu tidak. Itu dilanggar setiap harinya. Sehari yang seharusnya dia berkerja delapan jam, dia bekerja 9 jam, 10 jam. Tetapi kelebihan jam kerja dari 8 jam ke 9 atau 10 jam itu tidak dihitung sebagai lembur. Tetapi itu disebut skor atau sanksi karena si buruh tidak mendapatkan target. Ini normatif sekali, di Bekasi jarang ada isu seperti ini. Ini marak dilakukan pengusaha di sini.”

Hak-hak normatif
Selain pelanggaran jam kerja, masalah umum lain yang terjadi adalah minimnya hak-hak normatif, seperti cuti hamil dan melahirkan. Berangkat dari keadaan-keadaan itu, Radio Marsinah mencoba memberikan ruang dan informasi bagi buruh perempuan. Penanggungjawab Radio Marsinah, Dian Septi Trisnanti.

“Karena diskusi tentang kesetaraan gender itu belum membumi. Dia masih di balik kampus. Perempuan akar rumput tidak mengerti apa gender itu? Ini yang harus ditransfer, sehingga mereka mengerti. Kalau mereka sudah punya kesadaran mereka akan bertindak. Ini adalah pusat informasi dan pengetahuan untuk teman-teman buruh perempuan supaya menyadari hak sebagai buruh, menyadari hak mereka sebagai perempuan.”

Radio buruh perempuan ini mencoba membangun kesadaran dan membuka ruang informasi lewat beberapa program siaran, lanjut Dian. “Ada rubrik pagi, kemudian sore itu dunia luas, informasi tentang hak buruh perempuan. Ada talkshow. Talkshow sendiri ada lima, ada tentang hak dan hukum, union, cermin, ada rubrik inbox sms, ada rubrik rumah.”

Talkshow hak dan hukum siar setiap Jumat pukul 8 malam. Menurut Dian, talkshow ini ingin memberikan perspektif lain tentang isu yang sedang muncul di media arus utama. Misalnya, soal aksi-aksi buruh saat menolak kenaikan harga BBM.

Program-program acara Radio Marsinah tidak setiap waktu hadir dalam ruang dengar. Kata Dian, siaran radio ini hanya di pagi dan sore hari, usai buruh menuntaskan pekerjaannya di pabrik. Di luar itu, kosong.

Meski sudah bersiaran selama hampir dua bulan, Dian mengaku masih kesulitan untuk menjaring pendengar. Kata dia, pendengar Marsinah baru tercatat sekitar belasan orang saja.

Hari Kartini
Radio Marsinah meresmikan keberadaannya 21 April lalu, bertepatan dengan Hari Kartini. Walaupun sudah meresmikan keberadaannya, Radio Marsinah belum bisa mendapatkan hak gelombang siar sebagai radio komunitas.

Jatah frekuensi untuk radio komunitas dikuasai oleh Radio Jakarta Islamic Center (JIC), kata Penanggung Jawab Radio Marsinah Dian Septi Trisnanti.

“107,7 FM sampai 107,9 FM itu jalurnya komunitas. Tetapi dalam sebulan ini kita masih 106 FM, 106 FM itu kan punya komersil. Untuk sementara kita masih pakai itu. Karena 107,7 FM sampai 107,9 FM itu habis oleh Islamic Center, dia 3000 watt dan komersil dia. Kita akan mengurus perijinan, masih dalam proses.”

Jangkauan siar radio JIC bisa mencapai Bogor, Bekasi, hingga Karawang. Padahal, PP nomor 51 Tahun 2005 secara tegas membatasi jangkauan siar radio komunitas, hanya sejauh 2,5 kilometer dengan kekuatan maksimal 50 watt.

Terkait masalah ini, Dian mengaku sudah menanyakan soal ini kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jakarta. Namun menurut Dian, KPID tidak bisa berbuat banyak atas penggunaan gelombang komunitas ini oleh JIC.

Mari bangkit
Masalah itu tidak menyurutkan langkah mereka. Titin Wartini mengajak buruh perempuan lain di KBN Cakung untuk terlibat dalam gerakan buruh melalui radio ini.

“Saya pribadi hanya mengetahui perempuan itu tidak jauh-jauh banget dari dapur, sumur lantas naik ke kasur. Tetapi setelah mengenal Marsinah FM ini tidak lagi. Kawan-kawan buruh perempuan itu berhak tahu dan harus tahu dan yang paling penting adalah berani melawan disetiap ada penindasan. Kita memang mau bekerja, tetapi kita tidak mau ditindas. Karena kerja ada aturannya tersendiri. Seperti itu yang selalu ditekankan di radio Marsinah FM ini, buruh perempuan mari bangkit jangan pernah takut.”

Kaki sudah dilangkahkan, suara sudah dipancarkan. Radio Marsinah FM siap menjadi media perjuangan bagi buruh perempuan. Penanggung Jawab Radio Marsinah Dian Septi Trisnanti.

“KBN Cakung itu 90% adalah perempuan. Di dalam serikat buruh mayoritas, perempuan itu jarang menempati posisi pimpinan strategis. Kalau tidak ada perjuangan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, untuk memberdayakan perempuan, untuk mendorong perempuan maju sebagai pimpinan, mengurangi hambatannya sebagai perempuan untuk bisa memimpin. Hambatan besar, hambatan keluarga, pekerjaan domestik-anak. Kita mendorong perempuan untuk maju.” Continue reading

Mantan Pekerja Grand Aquila di-“Black List”

9 May

Sumber: Kompas

 

 

.

KOMPAS/Didit Putra Erlangga RahardjoPengunjuk rasa dari SPM HGAB mendatangi gedung Pengadilan Negeri Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com — Sebanyak 34 mantan pekerja Hotel Grand Aquila yang mendirikan Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung terus berjuang setelah empat tahun diberhentikan sepihak. Salah satu ekses negatif yang diterima adalah ditolak untuk bekerja di hotel mana pun.

Sekarang, pengalaman bekerja di hotel tersebut seolah menghantui masa depan kami.
– Sopandi

Hal tersebut diutarakan beberapa orang dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Grand Aquila Bandung (SPM HGAB) yang berunjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (8/5/2012). Mereka diberhentikan dari Hotel Grand Aquila gara-gara mendirikan serikat pekerja.

“Sekarang, pengalaman bekerja di hotel tersebut seolah menghantui masa depan kami,” kata Ketua SPM HGAB Sopandi.

Dia menuturkan, para pekerja kini sulit mencari pekerjaan di hotel lain, terlebih jika mencantumkan pengalaman bekerja di Hotel Grand Aquila. Tidak hanya di Kota Bandung, penolakan tersebut berlangsung hingga karyawan melamar untuk hotel di Bali.

Sopandi pun mengalaminya sendiri. Dia pernah diterima bekerja di sebuah hotel di Jalan Ir H Djuanda, Bandung, tanpa mencantumkan pengalaman bekerja di Hotel Grand Aquila. Dia hanya bekerja selama tiga hari hingga kemudian ketahuan manajemen hotel.

“Saya langsung dikeluarkan dengan tuduhan mencuri,” katanya.

Pengawasan Hak Normatif Dikeluhkan

28 Apr

Sumber: Kompas Cetak

BANDUNG, KOMPAS – Menjelang peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei, buruh masih mengeluhkan hak normatif mereka yang kadang tidak dipenuhi perusahaan. Kondisi tidak kunjung membaik gara-gara masih lemahnya fungsi pengawasan yang dijalankan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi Suharto dan Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung Uben Yunara, Rabu (27/4). Terdapat sekitar 420 perusahaan yang beroperasi di Kota Cimahi dan 800 unit di Kabupaten Bandung yang menyerap tenaga kerja sekitar 400.000 dari dua daerah tersebut.  Continue reading

Ditemukan 49 Kasus Pelanggaran Hak Buruh

28 Mar

Sumber: Kompas

Pekerja yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (2/11/2010). Mereka menolak kenaikan upah sebesar tujuh persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2010 karena tidak sesuai dengan melambungnya harga dan kebutuhan hidup lainnya.

PADANG, KOMPAS.com - Berdasarkan penelitian selama lima tahun terakhir, KUKB menemukan 49 kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh mulai dari mutasi pengurus serikat, pemutusan hubungan kerja, pemberian sanksi akibat menjalankan kegiatan berserikat, juga upaya kriminalisasi terhadap pengurus serikat.

“Kasus-kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan ke Pengawasan Ketenagakerjaan RI, akan tetapi banyak di antaranya ditolak pihak terkait,” kata Komite Untuk Kebebasan Berserikat (KUKB), atas nama Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk, SH di Padang, Jumat (25/3/2011).  Continue reading

Wartawan “Vivanews.com” Ditikam

4 Mar

Sumber: Kompas Cetak

Jayapura, Kompas – Wartawan media online ”Vivanews.com” yang bertugas di Jayapura, Banjir Ambarita, ditikam menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di Jayapura, Papua, Kamis (3/3) sekitar pukul 01.45 WIT. Banjir menderita empat luka tusuk di perut dan dada sebelah kiri.

Saat itu, Banjir hendak pulang ke rumahnya di Dok VIII seusai menghadiri ibadah penghiburan di rumah salah satu wartawan. Dia mengendarai sepeda motor seorang diri. Sampai di dekat gapura kantor Wali Kota Jayapura, tiba-tiba dia dipepet dua orang yang berboncengan sepeda motor bebek dari sebelah kirinya.

”Saya kira mereka mau melewati saya sehingga saya jalan pelan, tetapi orang yang duduk di belakang (pembonceng) tiba-tiba menikam saya,” katanya.  Continue reading

Pelecehan Nalar Ruang Publik

4 Mar

Sumber: Kompas

Di tengah berbagai persoalan kemasyarakatan yang tak bisa diselesaikan, pernyataan-pernyataan para tokoh di ruang publik, disadari atau tidak, memperlihatkan watak misoginis, penuh kebencian dan prasangka terhadap perempuan. Ironisnya, mereka mewakili lembaga yang merupakan pilar dan mengawal proses demokrasi di negeri ini.

Pernyataan paling akhir muncul dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie, dalam Seminar Nasional ”Redefinisi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” di Jakarta, Selasa (1/3). Di situ ia mengatakan, ”Yang belum ada komnas untuk janda-janda saja. Kalau ada komnas untuk janda, nanti para duda juga minta dibuatkan komnas.’  Continue reading

Gallery

Korporasi Harus Ikut Bertanggung Jawab

4 Mar

Sumber: Kompas Cetak

Jakarta, Kompas – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong agar korporasi, baik nasional maupun multinasional, harus dianggap sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hingga saat ini Komnas HAM kesulitan jika harus menyeret korporasi sebagai pihak yang bersalah atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Padahal kualitas pelanggaran yang dilakukan korporasi tidak kalah jahat dibandingkan dengan jika pelakunya adalah negara atau kelompok masyarakat.

Wakil Ketua Komnas HAM Nur Kholis mengungkapkan, pada tahun 2008 korporasi menempati peringkat kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Kejahatan korporasi bahkan memiliki skala luas dalam jumlah korbannya.

Peringkat pertama lembaga yang diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian sebanyak 1.106 kasus, berikutnya korporasi atau perusahaan sebanyak 748 kasus. ”Komnas HAM ingin mendorong agar korporasi sebagai pelanggar HAM berat juga ikut ditindak. Kejahatan korporasi biasanya mengakibatkan korban pelanggaran HAM dalam jumlah lebih banyak,” kata Nur Kholis di Jakarta, Kamis (3/3).  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: