Archive | Buruh RSS feed for this section

Politik Upah Minimum

25 Sep

Oleh: SURYA TJANDRA, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma

Jaya, Jakarta

Sumber: Kompas, Opini: Rabu, 25 September 2013

Hampir semua orang bisa tahan dalam penderitaan, tetapi kalau Anda mau
menguji karakter seseorang, berilah ia kekuasaan. Abraham Lincoln

Ketika Presiden Yudhoyono dikabarkan mengeluhkan kerasnya pelantang
suara demonstrasi buruh yang dianggap mengganggu Istana, sesungguhnya
yang terjadi tak lebih dari jeritan kaum buruh menuntut perhatian
pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Tidak harus menjadi ekonom untuk menyadari bahwa kenaikan upah minimum
pada tahun ini langsung tergerus kenaikan harga BBM yang memicu inflasi,
ditambah lagi kenaikan beberapa harga komoditas seperti kedelai ataupun
bawang putih yang sarat skandal itu.

Badan Pusat Statistik menyatakan, meski nominal meningkat signifikan,
upah riil buruh industri pada kuartal pertama 2013 justru turun 1,05
persen (Bisnis Indonesia, 1/7). Sementara itu, koefisien gini pengukur
tingkat kesenjangan terus meningkat hingga 0,41 tanpa ada tanda-tanda
pemerintah menaruh perhatian serius untuk mengatasinya secara
sistematis.  Continue reading

10,3 Juta Warga Miskin Terancam Tak Dapat Layanan Kesehatan

6 Aug

Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang, sebanyak 10,3 juta penduduk miskin di Indonesia dipastikan tak bakal mendapat layanan dan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hal itu disebabkan pemerintah hanya menyetujui jumlah penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesesehatan (Jamkes) untuk orang miskin dan tidak mampu sebesar 86,4 juta orang dengan nilai iuran Rp 19.225 per orang.

“Padahal, data orang miskin dari Tim Nasional Pendataan Penduduk untuk Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (TNP2K dan DJSN), jumlah PBI mencapai 96,7 juta orang,” ujar Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) M Said Iqbal kepada harian Kompas, Senin (5/8/2013) di Jakarta.

Menurut dia, pada saat efektifnya UU SJSN justru terjadi ironisme.  Continue reading

OPSI: Penuntasan Perbudakan Pabrik Kuali Lambat

5 Aug

Sumber: Suara Merdeka

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kasus perbudakan buruh pabrik Panci di Tangerang saat ini masih di Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten. Proses hukum yang dilakukan aparat terhadap Yuki sang pemilik pabrik kuali, dan para mandornya baik pidana maupun perdata (ganti rugi upah dan hak lainnya) tampaknya sangat lambat. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar sangat menyayangkan kondisi tersebut.

“Kami sangat menyesalkan kelambatan penanganan kasus perbudakan di pabrik kuali di Tangerang. Mengingat kasus perbudakan ini merupakan kasus yang sangat serius bagi eksistensi kaum buruh maka sudah seharusnya pemerintah (Kejaksaan dan Dinas Tenaga Kerja Tangerang) secepatnya menyelesaikan kasus ini baik perdata maupun pidananya, ” kata Timboel dalam siaran persnya yang diterima Suara Merdeka, Sabtu (3/8) pagi ini.  Continue reading

LBH Polisikan Perusahaan yang tak Bayar THR

5 Aug

Sumber: JPNN

JAKARTA – LBH Jakarta memberikan peringatan kepada perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para buruh atau pekerja. Peringatan yang paling keras adalah laporan kepada penegak hukum.

“Kami berikan peringatan ke perusahaan yang melanggar THR untuk segera membayarkan minimal H-3 sebelum lebaran. Kalau tidak akan dibawa ke ranah hukum pidana atau perdata,” ujar Kepala Bidang Penanganan dan Pengaduan Kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Minggu (4/8).

Ia mengatakan, LBH Jakarta menerima aduan itu melalui Posko THR yang mereka buka sejak tanggal 28 Juli 2013 lalu. Pengadu, menurut Isnur, memberikan data lengkap mengenai identitas perusahaan, jumlah pekerja dan pelanggaran. Continue reading

Delapan Perusahaan Diadukan Tak Bayar THR

5 Aug

Sumber: Tempo

TEMPO.COSemarang-Sebanyak delapan perusahaan di Kota Semarang, diadukan buruhnya karena tidak membayar tunjangan hari raya kepada karyawannya. Temuan itu berdasarkan aduan sejumlah buruh ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, yang membuka pos pengaduan THR sejak dua pekan lalu.

Meski akhirnya perusahaan tersebut membayar, namun itu menjadi catatan dinas tenaga kerja. “Setelah dilakukan mediasi, perusahaan tersebut akhirnya mau membayarkan THR kepada buruh,” kata Gunawan Sapto Giri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Minggu, (4/8). Continue reading

Anggap Muhaimin Tak Dipercaya Buruh Lagi

5 Aug

Sumber: JPNN

JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Lintas Pabrik Dian Septi menyatakan bahwa Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar harus introspeksi. Sebab, tingkat kepercayaan buruh pada Muhaimin sebagai Menakertrans makin turun.

Salah satu yang membuat buruh makin tak percaya pada Muhaimin terkait persoalan Tunjangan Hari Raya (THR). “Menakertrans menyatakan pengaduan THR menurun, bukan berarti tidak ada pelanggaran THR. Tetapi buruh tidak percaya kepada pemerintah karena tahun sebelumnya diabaikan,” ujar Dian dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta, Minggu (4/8).

Ia menjelaskan, Menakertrans hanya bisa menampung aspirasi. Tapi ketika sudah ditampung, aspirasi buruh itu diserahkan Kemenakertrans ke dinas tenaga kerja di wilayah masing-masing.  Continue reading

Ini Modus Perusahaan Tidak Bayarkan THR kepada Buruh

5 Aug

Sumber: Detik

Jakarta – LBH Jakarta menerima banyak pengaduan mengenai perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada buruh. Berdasar laporan tersebut, dapat diketahui apa saja modus operandi tidak membayar THR tersebut.

“Ada empat modus yang dilakukan perusahaan-perusahaan untuk tidak membayarkan THR kepada buruh,” ujar Dian Septi, Sekjen Federasi Buruh Lintas Pabrik dalam konferensi pers di LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakpus, Minggu (4/8/2013).

Modus pertama, perusahaan memutuskan kontrak buruh atau karyawannya beberapa saat sebelum lebaran. Umumnya dilakukan sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

“Itu agar perusahaan tidak usah membayar THR,” kata Septi.  Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: