Mimpi Perlindungan TKI

2 Nov

Kompas – Jumat, 2 November 2012

Kalau sampai hari ini masih ada yang berpikir bangsa Indonesia telah
berada pada trek yang benar sebagai negara maju dan tak mungkin tersesat
ke arah negara yang gagal, mungkin itu hanya para pemimpi di siang
hari.

Begitu juga jika masih ada yang berbuih-buih mulutnya mengatakan
pemerintah telah melakukan pelindungan yang optimal terhadap tenaga
kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, itu mungkin karena mereka memang
tak hendak bangkit dari tidur panjangnya. Tak usah dibangunkan, sudah
terlalu boros bangsa ini membuang energi untuk membuka lebar-lebar mata
mereka yang pejam permanen. 

Tak aneh karenanya ketika TKI dilecehkan, mengalami berbagai macam
kekerasan hingga nyawa dan kehormatan sekalipun tak mampu dipertahankan,
tak pernah tebersit bahwa mereka itu saudara kita, sebangsa dan setanah
air. Berasal dan memijak bumi yang sama, bumi pertiwi yang sama-sama
kita cintai.

Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia terenyak dengan terkuaknya
iklan yang tersebar di Malaysia dengan judul ”Indonesian Maids Now on
Sale”. Sungguh sebuah iklan pelecehan dan penghinaan tak hanya kepada
bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan pada era
ketika perbudakan terhadap manusia menjadi musuh bersama dalam kehidupan
ini.

Diobral dengan diskon 40 persen, siapa saja di Malaysia bisa
mendapatkan pekerja rumah tangga (PRT) migran Indonesia. Namun,
ironisnya, tidak semua warga Indonesia yang terkejut dengan iklan ini.
Dengan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI yang karut-marut,
mestinya sudah dapat diprediksi gejala-gejala bisnis semacam itu di
Malaysia, khususnya selama moratorium.

Terlebih, perspektif TKI sebagai komoditas untuk menghasilkan devisa
secara instan tak kunjung berubah di kalangan elite pemerintah ini.

Munculnya iklan yang mengobral TKI di Malaysia sebenarnya hanya puncak
dari fenomena gunung es dari paradigma komodifikasi oleh Pemerintah
Indonesia yang memberikan bobot bisnis penempatan TKI lebih dominan
daripada perlindungannya. Besarnya peran swasta (Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS) dalam pengiriman TKI yang
dilegalisasi dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 telah memperkuat skema migrasi
dengan biaya tinggi yang mengakibatkan TKI terjerat utang secara
sistematis.

Situasi ini secara perlahan menggeser dimensi HAM dalam penempatan
buruh migran sehingga penempatan TKI menjadi industri dan kerajaan
bisnis. Sementara, Pemerintah Indonesia cenderung membiarkan praktik
tersebut dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Untuk itu, sikap dan langkah cepat Menteri Luar Negeri RI Marty
Natalegawa yang memprotes keras iklan tersebut kepada Menlu Malaysia
patut diapresiasi. Begitu juga langkah tanggap Pemerintah Indonesia yang
telah mengirimkan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.

Sindikat ”trafficking”

Menganggap iklan ini hanya sebagai kreativitas orang-orang iseng dan
berujung pada kedai potong rambut sungguh sangat memprihatinkan dan
patut disayangkan. Apalagi itu diucapkan oleh seorang menteri yang
semestinya berada pada garda terdepan untuk melindungi TKI. Selugu
inikah bangsa ini berhadapan dengan mafia dan sindikat trafficking yang
menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan? Atau,
jangan-jangan memang ada yang tak ingin sindikat perdagangan PRT migran
Indonesia di Malaysia ini benar-benar terbongkar.

Kecurigaan ini wajar karena hal ini sangat berkaitan dengan nilai
ekonomi yang sangat tinggi. Sejak 29 Juni 2009, Pemerintah Indonesia
memutuskan kebijakan moratorium ke Malaysia, hingga moratorium dicabut
pada Desember 2011, dan penempatan PRT migran di Malaysia dibuka pada
Maret 2012.

Sesungguhnya praktik penempatan tidak berhenti sama sekali. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa semasa moratorium, sekitar 22.000 permit
kerja untuk PRT Indonesia diterbitkan oleh Malaysia. Dan
pasca-moratorium, bulan Juli hingga September 2012, pemerintah mengaku
hanya menempatkan 64 PRT migran Indonesia di Malaysia, tetapi nyatanya
sekitar 14.000 permit kerja dan Job Performance Visa juga diterbitkan
oleh Pemerintah Malaysia.

Sekadar gambaran, biaya penempatan (cost structure) PRT migran
Indonesia di Malaysia adalah 12.000 ringgit (sekitar Rp 38.400.000) yang
harus dibayar oleh majikan di Malaysia dan 3.850 ringgit (sekitar Rp
12.320.000) yang harus dibayar PRT migran Indonesia dengan cara potong
gaji selama 7 bulan. Hal ini berbanding terbalik dengan gaji PRT migran
di Malaysia yang hanya 550 ringgit atau sekitar Rp 1.760.000.

Oleh karena itu, dengan menganggap fiktif iklan ini, sama saja dengan
menutup mata terhadap kejahatan trafficking yang jelas- jelas berada di
depan mata. Atau memang sengaja menutup kasus ini agar borok dan
kobobrokan yang terjadi selama moratorium tak terungkap sehingga mereka
dapat terus melanjutkan mimpi-mimpinya di atas singgasana.

Bertepuk sebelah tangan

Tiga tahun moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tak
ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Malaysia. Betapa fakta di
lapangan yang menunjukkan Pemerintah Malaysia senantiasa mengeluarkan
permit kerja kepada PRT migran asal Indonesia sungguh sangat melecehkan
kewibawaan bangsa ini. Posisi setara antara Pemerintah Malaysia dan
Indonesia yang selalu didengungkan para pemimpi itu tampak hanya bualan
dan imajinasi fiktif.

Faktanya, Pemerintah Indonesia hanya bertepuk sebelah tangan selama
moratorium. Oleh karena itu, wajar kiranya jika moratorium selama ini
tidak banyak meninggalkan jejak yang berarti bagi perbaikan perlindungan
untuk TKI. Nota kesepahaman (MOU) yang direvisi dengan dua klausul baru,
yakni paspor dipegang oleh TKI dan adanya hari libur bagi PRT migran,
secara normatif menjanjikan masa depan baru bagi buruh migran. Namun,
hal ini belum dapat menjamin perlindungan mereka selama komodifikasi TKI
terus dilanggengkan.

Akhirnya, sudah terlalu sering bangsa Indonesia disakiti, baik oleh
sikap maupun kebijakan Pemerintah Malaysia kepada para TKI di sana.
Bukan rahasia lagi bila banyak TKI yang menjadi korban kekerasan di
Malaysia, baik oleh majikan maupun sindikat trafficking yang menggurita
hampir di setiap sel dalam institusi yang legal dan ilegal. Bahkan,
tidak sedikit para TKI yang tewas dan menjadi korban kesewenang-wenangan
polisi di Malaysia.

Untuk itu, bila bangsa ini, dimotori oleh presiden sebagai kepala
negara, tak mau mengambil sikap tegas dan menganggap remeh pelecehan
terhadap harkat dan martabat PRT migran Indonesia di Malaysia ini,
sebagaimana yang dikatakan oleh pembantunya, sungguh kita sedang diajak
bermimpi. (Anis Hidayah – Direktur Eksekutif Migrant Care)

About these ads

One Response to “Mimpi Perlindungan TKI”

  1. sebastian November 22, 2012 at 6:20 pm #

    Sistem pengerah tenaga kerja yg berjalan selama ini tidak jauh beda dgn “Calo”. Lihat bagaimana “Calo” yg ada disetiap terminal bus, mereka hanya sibuk mendatangkan penumpang kedlm bus setelah itu meminta bayaran atas pekerjaan tsb. masalah penumpang sampai ke tempat tujuan atau tidak, selamat atau tidak bukan menjadi urusan mereka krn bagi mereka hanya mencari otobus yg mau memberi lebih atas pekerjaan tsb.

    Nah, selama sistem perekrutan dari penyedia dan pengerah tenaga kerja baik didlm maupun diluar negeri hanya melakukan “jual putus” maka tdk akan pernah ada kesejahteraan thd pekerjanya. Pada prinsipnya adalah bukan Outsourcingnya yg dihapuskan tetapi cara – cara outsourcing dlm mempekerjakan mereka yg hrs diberantas. Karena itu hrs ada reformasi total thd sistem kerja outsourcing di Indonesia.
    Para pencari kerja tdk mempermasalahkan dgn siapa, dimana dan jenis pekerjaan apa yg akan dilakukan karena mereka sudah memirkannya baik2 ketika melamar pekerjaan tsb. Yang mereka inginkan setelah bekerja adalah Jaminan kesejahteraan dan keselamatan mereka ketika sudah bekerja, seperti : berapa gajinya, fasilitas apa saja yg mereka dapatkan serta kelangsungan bekerja itu sendiri (permasalahan yg ini banyak dialami oleh tenaga kerja kita didlm negeri)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: