Buruh dan Kesejahteraan

8 Oct

Kompas – Sabtu, 6 Oktober 2012

Oleh SAID IQBAL – Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/Presiden Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia

Aksi demo buruh yang digelar serentak di sejumlah daerah di Indonesia
oleh lebih dari 2 juta pekerja, Rabu (3/10), merupakan bentuk ekspresi
kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah yang dianggap tidak peka
merespons aspirasi mereka.

Tiga hal yang utama dari aspirasi itu adalah terkait penataan sistem
kerja alih daya (outsourcing), penghapusan upah murah, dan penyegeraan
jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan. Trilogi tuntutan itu
bukanlah isu yang baru muncul kemarin, melainkan disuarakan
bertahun-tahun oleh pekerja melalui berbagai cara elegan dan demokratis
agar diperoleh penyelesaian bijak dari pemerintah. 

Pasca-lahirnya UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS), buruh merasa sedikit lega karena jaminan kesehatan yang nantinya
dikelola BPJS Kesehatan akan mulai direalisasikan untuk seluruh rakyat
Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2014.

Sayangnya, pemerintah kemudian justru terkesan hendak memperlambat
beroperasinya BPJS Kesehatan. Ada tiga indikator. Pertama, lambannya
penuntasan pembentukan sejumlah regulasi untuk mendukung beroperasinya
BPJS Kesehatan. Padahal, batas waktu yang dimiliki pemerintah hanya
sampai 25 November 2012, kurang dari dua bulan lagi. Sementara proses
penyusunan peraturan-peraturan itu belum menunjukkan perkembangan
signifikan.

Kedua, melalui pidato kenegaraan 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono justru menyatakan hal yang bertentangan dengan UU terkait
implementasi jaminan kesehatan. Menurut Kepala Negara, jaminan kesehatan
baru akan diberikan selambat- lambatnya tahun 2019, sementara perintah
UU paling lambat 1 Januari 2014. Ketiga, dalam berbagai sosialisasi
kepada pekerja, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan
Kementerian Kesehatan juga kerap menyampaikan hal senada. Ini tentu
menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Alih-alih mendorong
percepatan jaminan kesehatan agar rakyat terlindungi, pemerintah justru
membuat rakyat galau dan dihinggapi frustrasi.

Jika dicermati, sistem kerja alih daya dan kebijakan upah murah
sesungguhnya buah dari kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak
berkeadilan. Pemerintah seperti asyik mengejar target pertumbuhan
ekonomi dengan cara menarik sebesar-besarnya investasi dari dalam dan
luar negeri, tetapi mengabaikan pemerataan pendapatan bagi pekerja dan
perlindungan bagi buruh dalam hubungan kerja.

Kebijakan dalam desain pasar bebas banyak dimanfaatkan investor untuk
memperkuat kekuatan tawar dan daya tekan di hadapan pemerintah. Dengan
demikian, ketika muncul sejumlah prasyarat investasi yang diajukan
pemilik modal, pemerintah tak berkutik. Prasyarat yang sering kali
diminta para pemilik modal di antaranya, fleksibilitas pasar kerja
berupa outsourcing; fleksibilitas jam kerja (jam kerja panjang 12 jam
per hari dengan 4 jam dihitung lembur), upah murah yang memunculkan
kebijakan upah minimum yang sangat rendah, serta pekerja kontrak di mana
pemberi kerja begitu dominan dalam menentukan syarat-syarat kerja dan
masa kerja buruh.

Mestinya, dalam iklim seperti ini, negara hadir memberikan perlindungan
kepada pekerja untuk dicapai suatu keseimbangan. Perlindungan dimaksud
berupa tersedianya regulasi, berfungsinya pengawasan perburuhan, dan
adanya penegakan aturan.

Problem alih daya

Terminologi outsourcing di Indonesia merujuk Pasal 64 UU No 13/2003
tentang Ketenagakerjaan. Intinya, penyerahan sebagian pekerjaan dari
satu perusahaan ke perusahaan lain yang kategorinya ada dua. Pertama,
pemborongan pekerjaan atau disebut outsourcing pekerjaan. Contoh, pabrik
televisi menyerahkan pengerjaan remote control kepada perusahaan lain.
Kedua, jasa penyedia tenaga kerja atau dikenal dengan outsourcing tenaga
kerja. Kategori terakhir inilah yang menimbulkan persoalan.

Menurut Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, outsourcing tenaga kerja tak boleh
untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, yaitu kegiatan yang dimulai sejak
masuknya bahan baku, proses material, hingga menjadi barang jadi. Pada
industri jasa, dimulai sejak diterimanya permintaan, proses pengerjaan
jasa, sampai keluar hasil dari jasa yang diminta. Toleransi outsourcing
hanya diberikan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tak
berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti pada usaha
pelayanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan (katering),
tenaga pengaman (sekuriti), jasa penunjang di pertambangan dan
perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja.

Faktanya, berdasarkan hasil penelitian Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia bersama lembaga perburuhan Akatiga dan SPS, pada 2010 di tiga
provinsi padat industri ditemukan lebih dari 47 persen pekerja
outsourcing digunakan dalam proses produksi pada industri padat modal.
Bahkan, pada industri padat karya, pekerja outsourcing yang digunakan
mencapai 80 persen. Ini menunjukkan betapa masifnya pelanggaran.

Kondisi ini diperparah oleh masih rendahnya perlindungan yang diberikan
kepada pekerja. Pertama, pekerja mudah menjadi korban pemutusan hubungan
kerja (PHK). Kedua, berapa pun masa kerja, buruh tetap diberikan upah
minimum. Masih ditemukan buruh dengan masa kerja di atas 10 tahun tetap
diberikan upah minimum. Ketiga, tak adanya jaminan kesehatan dan jaminan
pensiun. Keempat, upah pekerja dipotong oleh agen outsourcing dalam
jumlah yang sangat menyakitkan, yaitu Rp 200.000-Rp 1,5 juta per bulan
dari gaji yang diterima pekerja.

Atas hal itu, pemerintah hanya berdiam diri. Tak ada sanksi tegas
kepada agen outsourcing yang melanggar UU. Para agen outsourcing seolah
tak bisa disentuh. Kontrol pemerintah tak berfungsi. Tak sedikit agen
outsourcing ternyata berasal dari lembaga karang taruna, ikatan remaja
daerah, pengurus desa, ormas, bahkan melibatkan orang dalam dan petugas
berwenang. Keterlibatan oknum dinas ketenagakerjaan sering dijumpai pada
kasus outsourcing bermasalah. Terlalu mudahnya disnaker memberikan izin
kepada agen outsourcing kian menyuburkan praktik ilegal ini.

Regulasi baru

Agar ada penyelesaian komprehensif terhadap permasalahan outsourcing,
setidaknya ada dua solusi yang bisa ditempuh pemerintah. Pertama,
melakukan moratorium outsourcing. Dalam proses itu, pemerintah dapat
meninjau kembali dan menata ulang persoalan alih daya agar sesuai
ketentuan UU. Sanksi berupa pencabutan izin usaha harus diterapkan
kepada agen dan perusahaan pengguna yang terbukti melakukan
pelanggaran.

Kedua, membentuk peraturan Menakertrans yang khusus mengatur larangan
dan pemberian sanksi tegas terhadap praktik outsourcing ilegal.
Peraturan Gubernur Bank Indonesia terkait pengaturan outsourcing bisa
menjadi rujukan. Pergub BI ini dengan tegas melarang penggunaan tenaga
kerja outsourcing untuk posisi teller bank karena BI memandang teller
adalah kegiatan pokok dalam industri perbankan.

About these ads

3 Responses to “Buruh dan Kesejahteraan”

  1. Hendra yunika October 8, 2012 at 10:41 pm #

    Kpan nich kta demo lagi

  2. sebastian November 22, 2012 at 6:16 pm #

    Sistem pengerah tenaga kerja yg berjalan selama ini tidak jauh beda dgn “Calo”. Lihat bagaimana “Calo” yg ada disetiap terminal bus, mereka hanya sibuk mendatangkan penumpang kedlm bus setelah itu meminta bayaran atas pekerjaan tsb. masalah penumpang sampai ke tempat tujuan atau tidak, selamat atau tidak bukan menjadi urusan mereka krn bagi mereka hanya mencari otobus yg mau memberi lebih atas pekerjaan tsb.

    Nah, selama sistem perekrutan dari penyedia dan pengerah tenaga kerja baik didlm maupun diluar negeri hanya melakukan “jual putus” maka tdk akan pernah ada kesejahteraan thd pekerjanya. Pada prinsipnya adalah bukan Outsourcingnya yg dihapuskan tetapi cara – cara outsourcing dlm mempekerjakan mereka yg hrs diberantas. Karena itu hrs ada reformasi total thd sistem kerja outsourcing di Indonesia.
    Para pencari kerja tdk mempermasalahkan dgn siapa, dimana dan jenis pekerjaan apa yg akan dilakukan karena mereka sudah memirkannya baik2 ketika melamar pekerjaan tsb. Yang mereka inginkan setelah bekerja adalah Jaminan kesejahteraan dan keselamatan mereka ketika sudah bekerja, seperti : berapa gajinya, fasilitas apa saja yg mereka dapatkan serta kelangsungan bekerja itu sendiri (permasalahan yg ini banyak dialami oleh tenaga kerja kita didlm negeri)

  3. SPSI PT Yamaha Indonesia January 12, 2013 at 12:10 am #

    buruh hanya punya satu kekuatan yaitu solidaritas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: