Jaminan Sosial – Pemangku Kepentingan Harus Terlibat

21 May

Sabtu, 19 Mei 2012

Jakarta, Kompas – Pembahasan peraturan turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan, harus berjalan cepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah menginginkan peraturan ini aplikatif dan komprehensif sehingga sesuai dengan semangat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan hal itu dalam sarasehan wartawan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/5) malam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pemerintah menjalankan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan jaminan ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 Juli 2015. 

Pemerintah telah menetapkan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator penyusunan peraturan turunan UU BPJS bidang kesehatan serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai koordinator untuk bidang ketenagakerjaan. Pemerintah bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional dan sejumlah pemangku kepentingan harus menyusun sejumlah peraturan yang diamanatkan undang-undang sehingga rakyat bisa menikmati jaminan sosial.

Dalam kesempatan ini, Muhaimin mengumumkan, dia menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muchtar Lutfie sebagai koordinator penyusunan aturan turunan UU BPJS bidang ketenagakerjaan. Muhaimin meminta Muchtar bekerja cepat dan melibatkan pemangku kepentingan untuk menghasilkan peraturan yang komprehensif.

UU BPJS mengamanatkan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun untuk pekerja formal selambatnya 1 Juli 2015. Pemerintah akan membentuk BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan peralihan dari PT Askes (Persero), badan usaha milik negara penyelenggara jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan, semua peraturan turunan UU BPJS untuk jaminan kesehatan sudah harus selesai 1 November 2012. Aturan turunan BPJS ketenagakerjaan harus kelar selambat- lambatnya 1 November 2013.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, aturan turunan dibutuhkan sebagai dasar hukum, antara lain kelembagaan badan penyelenggara, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Timboel meminta Menakertrans membuat jadwal pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan dua kali seminggu, seperti yang dilakukan Kementerian Kesehatan. ”Pemerintah harus serius dan bekerja ekstra keras membahas peraturan ini,” ujar Timboel. (HAM)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: